Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2009 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI SEKOLAH POLISI NEGARA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Pelatihan adalah suatu upaya atau cara/proses kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar peserta pelatihan mahir dan terampil untuk melakukan suatu pekerjaan dalam tugasnya.
4. Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disingkat Diklat Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk karakter

dan jati diri seutuhnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai negeri pada Polri maupun pegawai negeri pada Polri agar memiliki ketaqwaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mahir, dan terampil untuk melakukan suatu pekerjaan dalam tugas, yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum. 5. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir polisi dan pelatihan sesuai program/kebijakan pimpinan. 6. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. 7. Peserta Diklat Polri adalah setiap pegawai negeri pada Polri, instansi lain, dan masyarakat umum untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh pengetahuan/keterampilan secara teknis dan taktis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses pembelajaran di SPN. 8. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Gadikan adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Polri. 9. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang meliputi dosen, widyaiswara, tutor, instruktur/pelatih, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Diklat Polri. 10. Metode adalah cara yang digunakan oleh Gadik untuk menyampaikan pesan/ materi ajaran kepada peserta Diklat. 11. Pelaksana Diklat adalah kelompok layanan Diklat yang menyelenggarakan Diklat Polri pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Diklat Polri. 12. Pengasuhan adalah proses interaksi peserta pendidikan dengan pendidik pengasuh langsung maupun tidak langsung sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk membentuk sikap, mental, moral, dan perilaku terpuji maupun kesamaptaan jasmani yang prima. 13. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan dan pengelolaan mengenai materi/bahan pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Diklat tertentu di lingkungan Polri.

14. Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah bahan/materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahan Gadik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar.
15. Materi Latihan adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian kompetensi tertentu.
16. Profesionalisme Kepolisian adalah cara berpikir, sikap dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta pendidikan dan peserta pelatihan dengan Gadik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
18. Evaluasi Diklat adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Diklat terhadap berbagai komponen Diklat.
19. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

(1) Maksud dari peraturan ini sebagai pedoman bagi seluruh SPN mengenai penyelenggaraan pembinaan Diklat di SPN. (2) Tujuan dari peraturan ini agar penyelenggaraan Diklat di SPN dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur yang seragam sehingga dapat menghasilkan lulusan yang efektif.

Penyelenggaraan Diklat di SPN harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut: a. kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Diklat di SPN; b. keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Diklat di SPN;

c. proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Diklat di SPN; d. profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Diklat harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. nilai tambah (value added), yaitu setiap proses Diklat haruslah memberikan nilai tambah berupa penambahan kompetensi bagi peserta Diklat; g. efisiensi (efficiency), yaitu sistem Diklat yang terdapat di dalam sebuah organisasi harus dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya pendukung, waktu, maupun biaya pelaksanaan; h. kesinambungan (sustainability), yaitu suatu sistem Diklat harus mampu menjawab bagaimana nantinya sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat belajar secara berkesinambungan walaupun sambil bekerja (continuing education); i. keselarasan internal (internal alignment), yaitu semua program Diklat Polri haruslah saling berkaitan dan saling mendukung dalam penciptaan sumber daya manusia yang profesional; dan j. keselarasan eksternal (external alignment), yaitu bahwa sistem Diklat Polri mengacu kepada sistem yang lazim dipergunakan dan diakui dalam regulasi di suatu negara;

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi: a. kedudukan, tugas, fungsi, dan tujuan; b. komponen Diklat; c. proses pembelajaran dan pengasuhan; dan d. kerja sama;

SPN merupakan satuan organisasi yang berkedudukan langsung di bawah Kapolda dan bertugas sebagai pusat unggulan (Centre of Excellence) di bidang Diklat Polri dalam meningkatkan motivasi dan profesionalisme anggota Polri dan potensi masyarakat.

(1) SPN bertugas menyelenggarakan: a. Diklat pembentukan Brigadir polisi; b. Diklat tenaga pendidik dan pengasuh di lingkungan SPN; c. pelatihan fungsi teknis operasional kepolisian dan pembinaan; dan d. pelatihan bagi instansi/departemen/badan/dinas dan masyarakat. (2) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mencukupi kebutuhan kompetensi personel Polda, Polwil, Polres, dan Polsek melalui usulan RKA-KL/DIPA setiap tahun anggaran.

SPN berfungsi sebagai lembaga Diklat di tingkat Polda untuk melatih, memelihara, dan meningkatkan kemampuan pegawai negeri pada Polri, warga negara INDONESIA yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Polri, dan potensi masyarakat dalam rangka Harkamtibmas.

Diklat di SPN bertujuan untuk: a. mewujudkan hasil pendidikan Brigadir polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern; b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri; dan c. mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Komponen Diklat di SPN terdiri dari: a. Gadik; b. kurikulum; c. Hanjar; d. peserta pendidikan dan peserta pelatihan;

e. fasilitas; f. alat instruksi (alin) dan alat penolong instruksi (alongins); g. Gadikan; h. metode; i. evaluasi; dan j. anggaran.

(1) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertugas: a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran; dan b. melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian yang disesuaikan dengan bidangnya. (2) Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. membuat Persiapan Mengajar (PM) sebelum memberikan pelajaran; b. menciptakan suasana pendidikan yang menggairahkan, kreatif, dinamis, dialogis, dan berbobot; c. membangun komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan; d. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; e. mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya; f. mengembangkan bahan ajar berdasarkan kurikulum; dan g. mewujudkan kompetensi lulusan hasil didik. (3) Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh: a. honorarium berdasarkan ketentuan; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dan c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. d. promosi jabatan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas yang lebih tinggi; atau e. mengikuti pendidikan pengembangan sesuai dengan peraturan dalam sistem pembinaan personel/sumber daya manusia Polri.

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari: a. kurikulum pendidikan pembentukan Brigadir polisi; b. kurikulum latihan fungsi teknis; dan c. kurikulum latihan kerja sama dengan instansi/departemen/badan/dinas. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. tujuan pendidikan; b. profil dan kompetensi lulusan; c. rangka pelajaran pokok; d. silabus/acara pelajaran; e. bahan ajaran; f. metodologi pembelajaran; dan g. evaluasi hasil belajar. (3) Pengembangan kurikulum dilakukan melalui hasil kajian atau evaluasi secara berkala. (4) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pendidikan dan kompetensi yang diperlukan organisasi. (5) Pengembangan kurikulum disusun berdasarkan profil, kompetensi peserta didik yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna/user di wilayah. (6) Kurikulum dievaluasi atau direvisi paling singkat 1 (satu) tahun sekali pada setiap jenis pendidikan dan dapat mengikutsertakan narasumber dari dinas pendidikan provinsi atau perguruan tinggi negeri/swasta.

(1) Kurikulum pendidikan pembentukan brigadir polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun oleh Dewan Kurikulum Lemdiklat Polri. (2) Kurikulum latihan fungsi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disusun oleh Karo Pers, Ka SPN, dan pembina fungsi teknis. (3) Kurikulum latihan kerja sama dengan instansi/departemen/badan/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disusun oleh Ka SPN, pembina fungsi teknis, dan instansi/departemen/badan/dinas terkait.

(1) Penerapan kurikulum Diklat wajib dilaporkan oleh Ka SPN kepada Kalemdiklat Polri dan De SDM Kapolri pada setiap akhir Diklat. (2) Kurikulum latihan fungsi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan kompetensi yang termuat dalam program pelatihan Polri.

(1) Hanjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun secara terpusat oleh Lemdiklat Polri sesuai standar kompetensi yang termuat dalam kurikulum pada program Diklat Polri. (2) Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan, dan disusun dalam bentuk buku. (3) Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh bagian pengajaran dan pelatihan SPN dibantu oleh perpustakaan. (4) Hanjar wajib diberikan kepada para peserta didik dan peserta pelatihan pada awal pendidikan dan latihan atau sebelum pelajaran dimulai. (5) Evaluasi Hanjar dilakukan oleh Ka SPN beserta para Gadik dikoordinasikan dengan pembina fungsi paling singkat 1 (satu) tahun dengan pengesahan Lemdiklat Polri.

(1) Peserta Diklat pada SPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan oleh: a. Kapolri, untuk peserta pendidikan; dan b. Kapolda, untuk peserta pelatihan. (2) Peserta Diklat di SPN meliputi:

a. calon brigadir polisi;

b. pegawai negeri pada Polri;

c. pegawai pada instansi/departemen/badan/dinas; dan

d. masyarakat. (3) Peserta Diklat mempunyai hak untuk memperoleh: a. pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan; b. Hanjar, sebelum pelajaran dimulai;

c. bimbingan konseling, pembinaan mental dan kesamaptaan jasmani; d. pelayanan kesehatan; dan e. sertifikat/surat keterangan lulus. (4) Peserta Diklat mempunyai kewajiban: a. mengikuti seluruh proses belajar mengajar (absensi, piket kelas, hadir di kelas, ujian, diskusi, latihan, olahraga dan penugasan); b. menaati peraturan kehidupan siswa (apel, ibadah, menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan, disiplin, tertib, piket kamar, piket ruang makan dan wajib kunjung); c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. menyimpan rahasia negara. (5) Peserta Diklat dapat diberhentikan/dikeluarkan dari proses Diklat apabila: a. tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan karena meninggal dunia; b. tidak mengikuti pelajaran lebih dari 5 (lima) persen secara berturut- turut atau lebih dari 12 (dua belas) persen secara terputus-putus; dan c. melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik kepolisian.

(1) Penghentian peserta dari proses Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda atas usulan Ka SPN melalui sidang Wantun. (2) Dalam hal pendidikan pembentukan brigadir polisi, penghentian peserta didik dari proses pembelajaran ditetapkan dengan surat perintah Ka SPN berdasarkan hasil sidang dewan sekolah.

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain: a. ruang kelas; b. ruang tidur siswa; c. ruang belajar siswa; d. ruang/tempat olah raga; e. ruang makan; f. ruang rapat (briefing);

g. lapangan upacara; h. aula; i. ruang kerja; j. perpustakaan; k. alat transportasi; l. lapangan tembak; m. rumah/ruang praktek TKP; n. gudang logistik dan amunisi; o. poliklinik; p. sarana ibadah; q. kantin; r. ruang bimbingan konseling; s. alat komunikasi; t. kamera Closing Circuit Television (CCTV); u. air dan listrik; dan v. laboratorium.

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan materi Diklat. (2) Jenis dan jumlah fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ka SPN. (3) Fasilitas yang dimiliki oleh pembina fungsi dapat didayagunakan setelah berkoordinasi dengan Ka SPN.

Pembinaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Alin dan alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, yaitu peralatan yang digunakan dalam Diklat untuk: a. memperoleh keterampilan tertentu; b. menggambarkan atau mendemonstrasikan suatu proses atau konsep sehingga para peserta Diklat mendapatkan pengetahuan yang dikehendaki; dan

c. menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang dapat digunakan para peserta Diklat untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pengetahuan.

(1) Pemanfaatan alin dan alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan dan mampu menunjang metode pengajaran secara optimal. (2) Alin dan alongins yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. (3) Alin dan alongins untuk mendukung metode pembelajaran dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, teknologi informasi dan komunikasi.

Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi: a. Kepala Sekolah; b. Sekretaris Lembaga; c. Kepala Operasional Pengajaran dan Latihan; d. Koordinator Gadik; e. Kepala Korps Siswa; f. tenaga staf/administrasi; dan g. tenaga kepustakaan;

Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkewajiban: a. mendukung terciptanya suasana Diklat yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mendukung keberhasilan penyelenggaraan Diklat; dan c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik SPN.

Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Gadikan disesuaikan dengan kebutuhan SPN.

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan/atau keterampilan dari Gadik kepada peserta Diklat.

(1) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mampu: a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta Diklat; b. menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta Diklat secara efektif; c. menjadikan peserta Diklat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan pembelajaran yang disampaikan; dan d. menggugah partisipasi peserta Diklat. (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan: a. tujuan pembelajaran; b. kondisi dan suasana kelas; dan c. jumlah peserta Diklat. (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. penugasan; e. demonstrasi; f. pemecahan masalah; g. latihan (drill); dan h. studi kasus.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya Diklat yang berkualitas. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada peserta Diklat, SPN, dan program pendidikan di SPN. (3) Evaluasi hasil belajar peserta Diklat dilakukan oleh Gadik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta Diklat. (4) Evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk monitoring dan pengendalian. (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Latihan Daerah dengan Ka SPN.

(1) Untuk menjamin terwujudnya Diklat yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan supervisi. (2) Kegiatan pengawasan, pengendalian, dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Irwasda, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan supervisi terhadap pembinaan SPN dan operasional Diklat; b. Biro Pers dan Pembina fungsi di Polda, melakukan pengawasan dan supervisi terhadap pembinaan dan operasional Diklat di SPN sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing; dan c. Ka SPN, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan Diklat di SPN dan tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kapolda.

(1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j terdiri atas tiga komponen: a. biaya pemeliharaan yang besarnya disesuaikan dengan aset masing- masing SPN; b. biaya operasional Diklat yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kelas standar dan lamanya Diklat, berdasarkan indeks yang ditetapkan; c. biaya pengoperasian alin dan alongins disesuaikan kebutuhan suatu pendidikan dan latihan. (2) Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perencanaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan dituangkan dalam DIPA Polri.

Ketentuan mengenai standardisasi komponen pendidikan untuk pendidikan pembentukan dan pengembangan di lingkungan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri.

Proses pembelajaran merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan dari Gadik kepada peserta Diklat.

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penilaian hasil belajar; dan d. pengawasan.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi: a. tujuan pembelajaran; b. materi ajar; c. metode pembelajaran; d. sumber belajar; dan e. penilaian hasil belajar. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan melalui standar kompetensi. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Program Diklat (Prodiklat) yang telah disahkan oleh Kapolri.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: a. jumlah siswa setiap kelas; b. beban mengajar maksimum; c. rasio buku dengan peserta diklat; dan d. rasio gadik/pelatih dengan peserta diklat.

Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. test tertulis; b. test praktek; c. pengamatan/observasi;dan d. penugasan perorangan dan atau kelompok.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi: a. pemantauan; b. supervisi; c. evaluasi; d. pelaporan; dan e. pengambilan langkah tindak lanjut.

(1) Proses pengasuhan merupakan proses transformasi nilai-nilai kejuangan, kebhayangkaraan, dan etika profesi, dari pengasuh kepada peserta Diklat. (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gadikan terpilih yang mampu mentransformasikan nilai-nilai dan menjadi teladan bagi peserta Diklat. (3) Ketentuan mengenai pedoman pengasuhan diatur dengan surat keputusan tersendiri.

Proses pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) bertujuan untuk: a. membentuk sikap mental dan perilaku sebagai insan Bhayangkara Polri yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. membentuk siswa dengan karakter dan jati diri untuk menjadi anggota Polri yang memiliki sikap mental dan perilaku yang dilandasi Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya;

c. membentuk watak dan kepribadian individu maupun kelompok guna menyelesaikan persoalan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas sehari- hari; d. menjaga, merawat, membina, dan membimbing peserta didik/peserta pelatihan untuk memiliki kepribadian dan disiplin dalam proses Diklat.

Metode proses pengasuhan diberikan dalam bentuk antara lain: a. pembiasaan sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan karakter sebagai anggota Polri; b. studi kasus, yaitu penerapan metode yang diwujudkan dalam bentuk penugasan kepada peserta Diklat untuk melakukan pembahasan terhadap suatu kasus atau masalah tertentu serta mencarikan alternatif penyelesaiannya; c. observasi, yaitu penerapan yang diwujudkan dalam bentuk penugasan kepada peserta Diklat untuk melakukan pengamatan serta pendataan terhadap gejala sosial tertentu dan selanjutnya dibahas dan didiskusikan; dan d. proyek, yaitu penerapan metode yang diwujudkan dalam bentuk penugasan kepada peserta Diklat secara perorangan maupun kelompok untuk merencanakan suatu kegiatan/proyek tertentu serta melaksanakan dan atau mengimplementasikannya.

Kerja sama dalam proses Diklat di SPN, terdiri dari: a. kerja sama internal; dan b. kerja sama eksternal.

(1) Kerja sama internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan untuk: a. menyusun program pelatihan tingkat Polda bersama-sama dengan pembina fungsi; dan b. menyusun materi/bahan ajar Diklat bersama-sama dengan pembina fungsi teknis.

(2) Kerja sama internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih fungsi teknis kepolisian dan narasumber lainnya. (3) Kerja sama internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pelaksanaan magang para gadik/instruktur pada tiap-tiap fungsi teknis pada saat SPN tidak ada kegiatan Diklat; dan b. menyelenggarakan Diklat potensi masyarakat/pamswakarsa bersama Biro Binamitra, Biro Bimmas, dan Biro Personel Polri.

Kerja sama eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dalam bentuk: a. menyelenggarakan Diklat fungsi kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta pengemban fungsi keamanan; b. bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan pengetahuan anggota Polri dalam disiplin ilmu tertentu; c. bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan keterampilan para gadik/pengasuh dalam pengembangan kompetensi; dan d. menyelenggarakan seminar, sarasehan, dan workshop yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan mitra kerja yang berkaitan dengan masalah kamtibmas, HAM, dan penegakan hukum.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Diklat Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR Draft