Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekumpulan individu dan/atau tim kerja yang terdiri atas pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

(1) BIG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) BIG dipimpin oleh Kepala BIG.

(1) BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. (2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi geospasial dasar; b. informasi geospasial tematik; dan c. infrastruktur informasi geospasial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG; f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Susunan organisasi BIG terdiri atas: a. Kepala BIG; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar; d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial; f. Inspektorat; dan g. Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial. (2) Ketentuan mengenai bagan organisasi BIG sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Kepala BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

(1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BIG; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; b. Biro Umum dan Keuangan; dan c. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

(1) Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. (2) Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro.

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya kerja; d. penyusunan perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi pegawai; e. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan karier pegawai; f. pengelolaan manajemen talenta; g. layanan kesejahteraan, penegakan disiplin dan perlindungan pegawai; h. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai; j. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. (2) Biro Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro.

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, tata usaha, protokol, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, serta layanan pengadaan barang/jasa di BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, persandian dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol; d. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; b. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. (2) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara,

pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dan layanan pengadaan barang/jasa di BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. (2) Bagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi dan keprotokolan dan melaksanakan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan; b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian, dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan d. pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar; c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Sekretariat Utama. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

(1) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. (2) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro.

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen hukum selain peraturan perundang-undangan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum; d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; e. pelaksanaan hubungan masyarakat; f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antarlembaga; g. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan administrasi kerja sama; dan h. pelaksanaan promosi dan publikasi;

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. (2) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri atas: a. Direktorat Sistem Referensi Geospasial; b. Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat; c. Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai; dan d. Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi.

(1) Direktorat Sistem Referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (2) Direktorat Sistem Referensi Geospasial dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Sistem Referensi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem referensi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Sistem Referensi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran sistem referensi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran sistem referensi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran sistem referensi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran sistem referensi geospasial; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran sistem referensi geospasial.

Direktorat Sistem Referensi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (2) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi wilayah darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah darat; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah darat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah darat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah darat; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah darat.

Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (2) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi wilayah laut dan pantai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah laut dan pantai; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah laut dan pantai; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran peta rupabumi wilayah laut dan pantai; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah laut dan pantai; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran dalam rangka pemetaan rupabumi wilayah laut dan pantai.

Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (2) Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah dan nama rupabumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran batas wilayah dan nama rupabumi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran batas wilayah dan nama rupabumi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran batas wilayah dan nama rupabumi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran batas wilayah dan nama rupabumi; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran batas wilayah dan nama rupabumi.

Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. (2) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas: a. Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik; b. Direktorat Pemetaan Tematik; dan c. Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.

(1) Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (2) Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial tematik.

Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Pemetaan Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (2) Direktorat Pemetaan Tematik dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Pemetaan Tematik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan tematik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik; b. pelaksanaan kebijaan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan tematik.

Direktorat Pemetaan Tematik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (2) Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang atlas dan penggunaan informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan atlas dan penggunaan informasi geospasial.

Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. (2) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri atas: a. Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial; b. Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial; dan c. Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial.

(1) Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. (2) Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial.

Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. (2) Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan jaringan informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial.

Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. (2) Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial dipimpin oleh Direktur.

Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standar dan teknologi informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial.

Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah Kepala BIG dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIG; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BIG.

Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial; dan e. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial.

Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, BIG dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan BIG setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Di lingkungan BIG dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama BIG sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (4) Ketua melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala BIG, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) BIG harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit kerja di BIG. (2) Proses bisnis antar-unit kerja di BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BIG.

Kepala BIG menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BIG harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di BIG.

Setiap unsur di BIG dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam BIG maupun dalam hubungan dengan kementerian atau lembaga lain terkait.

Setiap unsur di BIG harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala BIG merupakan jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Perubahan organisasi dan tata kerja BIG diatur dengan Peraturan BIG setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIG tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 827) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 827), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUH ARIS MARFAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA