BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 2.Hakim...

SK No 155576 A

PRES IDEN

1. Hakim adalah hakim Anak.
2. Hakim Pengawas adalah hakim Anak yang juga ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pidana dengan syarat terhadap pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat.
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekedaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. 1O. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
9. Baiai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

12.Pejabat...

SK No 155412 A

PRESIDEN

1. Pejabat Pembina adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu Anak yang menjalani putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana dan tindakan.

Bagian Kesatu Bentuk Pidana

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

• pidana pokok; dan
• pidana tambahan.

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• pidana peringatan;
• pidana dengan syarat:

1. pembinaan di luar lembaga;
2. pelayanan masyarakat; atau
3. pengawasan.

• pelatihan kerja;
• pembinaan dalam lembaga; dan
• penjara.

. Pasal 5. .

SK No 155413 A

PRES IDEN

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
• pemenuhan kewajiban adat.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pidana

Paragraf 1 Umum

(1) Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana demi

kepentingan terbaik bagi Anak. (21 Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan putusan pengadilan kepada Anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penuntut umum pada hari putusan pengadilan diucapkan.

(3) Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, Anak

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (41 Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengikutsertakan Pekerja Sosial.

Paragraf 2 Pidana Peringatan

(1) Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.

(2) Pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijatuhkan kepada Anak dengan tujuan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya.

(3) Putusan...

SK No 155414 A

PRES IDEN

(3) Putusan pemidanaan yang memuat pidana peringatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan Hakim dalam persidangan.

(4) Dalam hal putusan pidana peringatan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Jaksa dengan cara membacakan peringatan dari putusan pengadilan kepada Anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan/atau orang tua/Wali.

(5) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Paragraf 3 Pidana Dengan Syarat

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim

dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (21 Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21

adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. (41 Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah Anak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada

masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama

SK No 155415 A

PRES IDEN

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Jaksa

melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak mbnepati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana berupa pembinaan di luar lembaga merupakan pelaksanaan pidana di lembaga tempat pendidikan dan pembinaan yang ditentukan dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan Anak.

Pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dapat berupa keharusan:

• mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina;
• mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
• mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 1 1

(1) Program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan

oleh Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a, berpedoman pada hasil penelitian

kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan Anak.

(2) Pembimbingan dan penyuluhan kepada Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

• kunjungan mmah, sekolah, dan lingkungan sosial Anak;
• bimbingan individual dan/atau bimbingan kelompok; atau
• pelibatan Anak dalam kegiatan sosial di masyarakat.

(3) Pembimbingan

SK No 155127 A

PRES IDEN

(3) Pembimbingan dan penyuluhan kepada Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan putusan pengadilan. (41 Pejabat Pembina melaporkan perkembangan pembimbingan dan penyuluhan Anak secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di luar lembaga untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, Jaksa melaksanakan putusan berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit jiwa yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.

(1) Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan

perkembangan kejiwaan Anak secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/Wali, dan Jaksa.

(2) Pelaksanaan terapi di rumah sakit jiwa dilakukan sesuai

dengan prosedur yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Dalam hal Hakim memutuskan Anak untuk mengikuti

terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Jaksa melaksanakan putusan dengan menempatkan Anak di lembaga tempat pendidikan dan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam putusan.

(2) Pelaksanaan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kondisi ketergantungan Anak terhadap alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil asesmen tim dokter.

(3) Pejabat Pembina melaporkan hasil terapi kepada

Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Pasal15... SK No 155417 A

PRES IDEN

(1) Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan

masyarakat, Jaksa menempatkan Anak dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. (21 Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Anak mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan

paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh)jam. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan pelayanan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, Anak

tetap berada dalam lingkungan dan didampingi orang tua/Wali.

(2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi Anak.

(3) Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat'(1) dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengg€rnggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan

pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan masyarakat dengan pengawasan Jaksa.

(5) Pengawasan

SK No 155128 A

PRESIDEN

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hasil pembinaan Anak.

(1) Dalam hal putusan pengadilan berupa pidana

pengawasan, Jaksa melakukan pengawasan terhadap perilaku Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, di tempat tinggal Anak. (21 Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Jika Anak melakukan tindak pidana selama masa

pengawasan dan dijatuhi pidana yang bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (21 Dalam hal Anak dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah Anak selesai menjalani pidana penjara.

(3) Dalam melakukan pembimbingan, Pembimbing

Kemasyarakatan bekerja sama dengan Pekerja Sosial, serta dapat bekerja sama dangan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan perangkat desa atau nama lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat

bimbingan p(:ngawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Pidana Pelatihan Kerja

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik

pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sarna dengan lembaga swasta.

(2) Tempat...

SK No 155419 A

PRES IDEN

(2) Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

(3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dalam rangka membina Anak dan telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

(4) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)

jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak.

(6) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu

hak belajar Anak.

(7) Ketentuan mengenai kerja sama pelatihan kerja dengan

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 didampingi oleh Pekeda Sosial dan/atau

Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Anak.

Paragraf 5 Pidana Pembinaan dalam Lembaga

Pasal 2 1

(1) Pidana pembinaan dalam lembaga merupakan salah

satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak.

(2) Pidana

SK No 155420 A

PRES IDEN

(21 Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan pengadilan.

(3) Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan putusan pengadilan.

(4) Penyelenggaraan pidana pembinaan dalam lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta.

(5) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (41

harus terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

(6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal yang memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja dengan memperhatikan aksesibilitas untuk anak disabilitas. (71 Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum memiliki sarana pendidikan, Menteri dapat bekerja sama dengan:

• lembaga pendidikan;
• lembaga keagamaan; atau
• lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak.

(8) Ketentuan mengenai kerja sama pembinaan dalam

lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Anak yang telah menjalani l12 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 6

SK No 155421 A

FRES IDEN

-L2-

Paragraf 6 Pidana Penjara

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

(21 Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai dengan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

(3) Dalam hal Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. (41 Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Anak dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(5) Pemindahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (41

harus memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa.

(6) Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada

lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anak tetap ditempatkan dalam LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal24

(1) Pembinaan Anak dalam LPKA dilaksanakan berdasarkan

hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan.

(2) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan:

a.. penentuan program pendidikan dan pembinaan; dan

• evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan Anak.

(3) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Ketentuan. . .

SK No 155422A

PRES IDEN

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembinaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Anak yang telah menjalani Ll2 (satu per dua) dari

lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Bapas bertanggung jawab terhadap Anak yang menjalani pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar LPKA.

Paragraf 7 Pidana Tambahan

(1) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana tambahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perampasan keuntungan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan. (21 Perampasan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tuntutan oleh penuntut umum kepada Hakim, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan dengan memperhatikan pihak ketiga yang beritikad baik.

(1) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk pemulihan kembali kepa.la keadaan semula atau setidaknya mendekati pada keadaan semula.

(2) Dalam

SK No 155423 A

PRES IDEN

(21 Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat harus memperhatikan proporsionalitas :

• tingkat keseriusan tindak pidana;
• tingkat kerugian yang ditimbulkan; dan
• kemampuan Anak untuk memenuhi.

(1) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 humf b dilakukan oleh Jaksa dengan menyerahkan Anak kepada tokoh adat setempat untuk memenuhi kewajiban adat sesuai dengan putusan pengadilan.

(2) Penyerahan Anak kepada tokoh adat setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kesatu Bentuk Tindakan

(1) Bentuk tindakan kepada Anak dapat berupa:

• tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali;
• tindakan penyerahan kepada seseorang; c.. tindakan perawatan di rumah sakit jiwa;
• tindakan perawatan di LPKS;
• tindakan kewajiban mengikuti pendidikarr formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
• tindakan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
• tindakan perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan...

SK No 155129 A

PRESIDEN

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

huruf e, dan hurrrf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jaksa.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Tindakan

Paragraf 1 Umum

(1) Hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan demi

kepentingan terbaik bagi Anak.

(2) Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan

putusan pengadilan kepada Anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penuntut umum pada hari putusan pengadilan diucapkan.

(3) Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, Anak

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Paragraf 2 Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali

(1) Anak yang dikembalikan kepada orang tua/Wali wajib

diberikan pendampingan dan pembimbingan. (21 Tirrdakan pengembalian Anak kepada orang tua/Wali dilakukan oleh Jaksa dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Pendampingan...

SK No 155130A

PRES IDEN

(3) Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untull jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Anak dikembalikan kepada orang tua/Wali. (41 Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan pembimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Paragraf 3 Tindakan Penyerahan Kepada Seseorang

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang

diutamakan berasal dari kerabat terdekat Anak. (21 Seseorang selragaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan:

• orang yang sudah dewasa;
• cakap; c.. berkelakuan baik;
• bertanggung jawab; dan
• dipercaya oleh Anak.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan penelitian kemasyarakatan dan hasil asesmen Pekerja Sosial.

(5) Asesmen Pekerja Sosial didasarkan pada syarat yang

ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Anak yang diserahkan kepada seseorang wajib diberikan

pendampingan dan pembimbingan. (21 Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Anak diserahkan kepada seseorang.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dimaksudkan untuk melakukan observasi dalam rangka kelayakan memberikan pengasuhan selanjutnya. (41 Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menyampaikan hasil perkembangan pendampingan dan pembimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Paragraf 4 Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

(1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan

kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. (21 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis.

(21 (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sampai dengan Anak sembuh. (41 Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan perkembangan hasil perawatan Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa secara berkala atau sewaktu-waktu.

(5) Dalam hal diperlukan, pimpinan rumah sakit jiwa dapat

meminta kepada Pekerja Sosial untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada Anak.

Paragrafs. . .

SK No 155421 A

PRES IDEN

Paragraf 5 Tindakan Perawatan di LPKS

(1) Tindakan perawatan di LPKS dikenakan kepada Anak

dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi sosial. (21 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

• motivasi dan diagnosis psikososial;
• perawatan pengasuhan;
• bimbingan mental dan spiritual;
• bimbingan fisik;
• bimbingan sosial dan konseling psikososial;
• bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
• pelayanan aksesibilitas;
• bantuan dan asistensi sosial;
• bimbingan resosialisasi;
• bimbingan lanjut; dan/atau
• rujukan.

(3) Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (21disesuaikan dengan kebutuhan Anak. (41 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui tahapan:

• pendekatan awal;
• pengungkapan dan pemahaman masalah;
• pen5rusunan rencana pemecahan masalah;
• pemecahan masalah;
• resosialisasi;
• terminasi; dan
• bimbingan lanjut.

(5) Pimpinan LPKS atau pejabat yang ditunjuk

menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Paragraf 6

SK No 155132 A

PRES IDEN

Paragraf 6 Tindakan Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang Diadakan oleh Pemerintah dan Badan Swasta

(1) Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal

dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dimaksudkan agar dapat memenuhi hak Anak dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar. (21 Wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

(3) Selama Anak mengikuti pendidikan formal dan/atau

pelatihan, Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak. (41 Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang

ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Paragraf 7 Tindakan Pencabutan Surat Izin Mengemudi

(1) Tindakan pencabutan surat izin mengemudi bagi Anak

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (21 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan peningkatan kesadaran berlalu lintas.

(3) Dalam hal putusan berupa tindakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa segera menyampaikan salinan putusan pengadilan disertai dengan surat izin mengemudi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Kepolisian. . .

SK No 155429 A

FRES IDEN

(41 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencabut surat izin mengemudi sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.

(5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berakhir, Anak berhak mengajukan lagi permohonan

pembuatan surat izin mengemudi.

Paragraf 8 Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana

(1) Tindakan perbaikan akibat tindak pidana oleh Anak

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum Anak kepada korban.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa perbaikan kerusakan dan/atau pemulihan keadaan seperti semula.

PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran kementerian/ lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 155430 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2022

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 155477 A

PRESIDEN