PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem mangrove.
2. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
3. Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4. Kesatuan Lanskap Mangrove yang selanjutnya disingkat KLM adalah unit Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/subdaerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat Mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya. 5.Usaha...

SK No 236413 A

PRES!DEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
2. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pelaku usaha atau instansi pemerintah yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ll.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan pada:

• kawasan hutan; dan
• di luar kawasan hutan.

penJrusunan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 2 1

3 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (21 Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya.

(3) Pemanfaatan...

SK No 236447 A

FRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

-L4-

(3) Pemanfaatan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi

lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

• penelitian;
• ilmu pengetahuan;
• pendidikan;
• penyimpanan dan penyerapan karbon;
• jasa lingkungan;
• pemanfaatan hasil hutan bukan k"yr; dan/atau
• pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan.

(4) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kawasan Hutan, meliputi:

• penelitian;
• ilmu pengetahuan;
• pendidikan;
• jasa lingkungan;
• pemanfaatan hasil hutan bukan k"y,r;
• pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan;
• pemanfaatan kayu; dan I atau
• wanamina.

(5) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 di luar Kawasan Hutan, meliputi:

• penelitian;
• ilmu pengetahuan;
• pendidikan;
• jasa lingkungan;
• pemanfaatan hasil hutan bukan kry,r;
• pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan;
• wanamina;
• budidaya perikanan; dan/atau
• pelabuhan, industri, pertanian, dan pertahanan.

(6) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove wajib dilakukan dengan

tetap menjaga fungsi Ekosistem Mangrove dan baku mutu Ekosistem Mangrove. {7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan pada Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri. BABIV..

SK No 254027 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum Pasil 22

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c dilakukan untuk mengendalikan kerusakan Ekosistem Mangrove berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (21 Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove terdiri atas:

• pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove;
• penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
• pemulihan kemsakan Ekosistem Mangrove. Bagian Kedua Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

• perencanaan;. . .

SK No 236414A

PRESIDEN

• perencanaan;
• pemanfaatan;
• pengendalian;
• pemeliharaan;
• pengawasan; dan
• sanksiadministratif.

(1) Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui kegiatan: kawasan Ekosistem a. perlindungan sumber daya alam di Mangrove; Ekosistem b. pengawetan sumber daya alam di kawasan Mangrove; dan

• pemanfaatan secara lestari sumber daya alam di kawasan Ekosistem Mangrove. (21 Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencadangan Ekosistem Mangrove

Mangrove Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem sebagaimana dimaksud daleLm Pasal 3 dilaksanakan oleh Menteri, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesatu Umum

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui tahapan:

• inventarisasi Ekosistem Mangrove;
• penetapan fungsi Ekosistem Mangrove; dan dan c. pen5rusunan dan penetapan rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Bagian Kedua Inventarisasi Ekosistem Mangrove

(1) Inventarisasi Ekosistem IVlangrove sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a di[akukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

• lokasi dan luas Ekosi,stem Mangrove;
• jenis atau vegetasi Mzrngrove;
• tipe Ekosistem Mangrove;
• karakteristik Ekosiste'm Mangrove;
• kondisi Ekosistem MaLngrove;
• status lahan; dan
• data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dara teknologi.

(2) Inventarisasi...

SK No 236415 A

PRESIDEN

(21 Inventarisasi Ekosistem I\1langrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: pen5;inderaan jauh; a. interpretasi data

• survei lapangan; Ekosistem c. identifikasi jenis, tipe, karakter, dan kondisi Mangrove, serta status lahan; dan d. delineasi batas berrlasarkan jenis, karakter, kondisi Ekosistem MeLngrove, serta status lahan; dan dengan e. iclentifikasi data dart informasi lain sesuai perkembangan ilmu prengetahuan dan teknologi.

(3) Data dan informasi rlen;lena,i lokasi dan luas Ekosistem

Mangrove sebagaimana <limaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: dan a. sebaran Ekosistem Mangrove;

• luasan Ekosistem Mangrove. Mangrove (4) Data dan informasi mengenai jenis atau vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis vegetasi Mangrove nlayor, minor, dan asosiasi. Mangrove (5) Data dan informasi mengenai tipe Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tipe Ekosistem Mangrove delta, muara sungai,laguna, dan pulau.

(6) Data dan informasi mengenai karakteristik Ekosistem

Mangrove sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d mencakup karakteristik biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lain yang mempengaruhi Ekosistem Mangrove meliputi:

• tutupan lahan alamiah;
• kerapatan pohon alamiah;
• keanekaragaman flora dan fauna;
• struktur zonasi;
• hidrologi;
• pasang surut;
• salinitas;
• substrat;
• gelombang; j.kependudukan;
• kelembagaan;

1. ekonomi Masyarakat; dan/atau

• data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (71 Data dan informasi mengenai kondisi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud prada ayat (1) huruf e memuat:
• tutupan lahan pada vretktu tertentu; padra waktu tertentu; b. kerapatan pohon
• keanekaragaman. . . SK No 236439 A

PRESIDEN

Mangrove pada waktu c. keanekaragaman jenis spesies tertentu; yang d. kegiatan yang dilal<ukan oleh Masyarakat mempengaruhi Ekosilstem Mangrove;

• infrastruktur yang dibangun yang mempengaruhi Ekosistem Mangrove; dan perkembangan f. data dan informasi lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(8) Data dan informasi mengenai status lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi data pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(9) Inventarisasi Ekosistem I\flangrove sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan: pemerintahan a. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove berada pada kawasan hutan; pemerintahan b. menteri yang menyelenggarakan urusan hal di bidang kelautan dan perikanan, dalam Ekosistem Mangrove berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulatr kecil; dan sesuai dengan c. gubernur dan/atau ltupati/wali kota kewenangannya.

hasil (1) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari inventarisasi Ekosistem l[angrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi rnengenai jasa ekosistem; a. layanan : dan b. kerentanan perubahan iklim;

• keberlanjutan Ekosisl.em Mangrove. hasil (2) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk: Ekosistem a. profit atau kumpulan data dan informasi Mangrove;
• trasis data Ekosistem Mangrove; dan
• peta Mangrove.

(3) Peta

SK No 236440 A

PRES IDEN

(2) (3) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat

huruf c, paling sedikit terdiri atas:

• peta Mangrove nasional; dan
• peta KLM.

(3) (4) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat

ditetapkan oleh Menteri. pada (5) Peta Mangrove nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a menggur:rakan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) dan diperbarui paling lama 5 (lima) tahun.

(3) huruf b (6) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat

menggunakan skala 1:2.5.O0O (satu banding dua puluh lima ribu) atau dengan tingkat ketelitian lebih tinggi, dan disusun berdasarkan peta Mangrove nasional. (71 Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Mangrove. pada (8) Peta Mangrove nasiona-l sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a ditetapl<an paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturarr Pemerintah ini diundangkan.

(3) huruf b (9) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peta Mangrove nasional ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Ma.ngrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penetapan Fungsi Ekosistem Mangrove

(1) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

• fungsi lindung Ekosistem Mangrove; dan Mangrove. b. fungsi budidaya Ekosistem

(2) Fungsi

SK No 236441 A

PRESIDEN

(21 Fungsi lindung Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada:

• sempadan pantai;
• sempadan sungai; pelestarian alam; c. kawasan suaka alam dan kawasan
• hutan lindung;
• habitat fauna dilindungi dan/atau tempat transit spesies migran; kawasan f. kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan lindung dalam rencana tata ruang;
• kawasan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kerentanan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan lain h. kawasan yang memiiiki layanan jasa ekosistem yang perlu dipertahankan dengan fungsi lindung.

(3) Fungsi budidaya Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) clilakukan berdasarkan peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan analisis data hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan:

• layanan jasa ekosistem;
• kerentanan pesisir; dan
• sosial-ekonomi Masyarakat. Mangrove (5) Menteri menetapkan fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan: pemerintahan a. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; Llrusan pemerintahan b. menteri yang menyelenggarakan hal di bidang kelautan dan perikanan, dalam Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; pemerintahan c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang; dan dengan d. gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

(6) Fungsi. . .

SK No 236M2 A

PRESIDEN

(6) Fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan oleh

Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta fungsi Ekosistem Mangrove dengan skala sesuai dengan peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

(7) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) ditetapkan.

(1) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya dapat

diubah menjadi Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung.

(2) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

• memenuhi kriteria fungsi lindung Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21;
• adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup di dalam dan/atau di sekitar Ekosistem Mangrove; dan
• adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Mangrove di provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(4) Gubernur atau bupar.i/wali kota sesuai dengan

kewenangannya dapat mengusulkan perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(5) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: pemerintahan a. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; pemerintahan b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

• menteri . . .

SK No 23643 A

PRES IDEN

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
• gubernur dan/atau tlupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 1 1

Peta fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (6) digunakan sebagai bahan dalam pen5rusunan

dan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 dan perubahan fungsi Ekosistem lVlangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaern Ekosistem Mangrove

Paragraf 1 Umum

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan rencana dasar KLM. Paragraf 2 Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove

(1) Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

(21 Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove dan analisis Ekosistem Mangrove pada setiap KLM yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pen5rusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(3) Rencana. . .

SK No 236444 A

PRESIDEN

(3) Rencana dasar KLM memuat:

• hasil inventarisasi dan analisis Ekosistem Mangrove pada setiap KLM; dan
• arahan atau rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang meliputi rencana pemanfaatan. pengendalian, pemantauan, diln kelembagaan pengelolaan Ekosistem Mangrove.

(4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ekosistem Mangrove,

perubahan kondisi Ekosistem Mangrove, danf atau urgensi lainnya, rencana dasar KLM dilakukan perubahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

rencana dasar KLM diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Mangrove menjadi dasar dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove terdiri atas:

• rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional;
• rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi; dan
• rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kabupaten / kota.

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan;

• menteri. . .

SK No 236445 A

PRESIDEN

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
• gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional memuat:
• kondisi umum;
• kebijakan, strategi, dan target nasional;
• rencana pemanfaatan;
• rencana pengendalian;
• rencana pemantauan;
• rencana kelembagaan; dan
• rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional.

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Mangrove provinsi dan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Mangrove provinsi dan kabupaten/kota memuat:

• kondisi umum;
• kebijakan, strategi, dan target provinsi dan kabupaten/kota;
• rencana pemanfaatan;
• rencana pengendalian;
• rencana pemantauan; dan
• rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 disusun berdasarkan:

• peta fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
• rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
• rencana Perlindungan clan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Paragraf4... SK No 236446 A

PRESIDEN

Paragraf 4 Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

perubahan, (1) Dalam hal rencana dasar KLM mengalami rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan perubahan.

(2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem Mangrove: dengan: a. nasional oleh Menteri setelah berkoordinasi

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan sesuai 3. gubernur, dan/atau bupati/wali kota dengan kewenangannya. oleh b. provinsi oleh gubernur atau kabupaten/kota bupati/wali kota setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

• penerapan kriteria baku kerusakan;
• penerapan kajian lingkungan hidup strategis;
• penerapan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
• penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan;
• penerapan ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan; dan
• pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi Masyarakat. (21 Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal24...

SK No 254028 A

PRES !DEN

(1) Kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk:

• Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung; dan b. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya; yang c. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya telah dibebani perizinan berusaha. (21 Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan: Mangrove a. penurunan persentase tutupan tajuk

25o/o (lebih besar atau sama dengan dua puluh lima persen); dan pohon Mangrove yang b. penurunan persentase kerapatan hidup dengan diameter >4 cm (lebih besar atau sarna dengan empat centimeter) sebesar 225o/o (lebih besar atau sama dengan dua puluh lima persen). sebagaimana (3) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan: Mangrove a. penurunan persentase tutupan tajuk 5oo/o (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen); dan Mangrove b. penurunan persentase kerapatan pohon yang hidup dengan diameter >4 cm (lebih besar atau sama dengan empat centimeter) sebesar >50%o (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen). telah (4) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang dibebani perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. persentase (5) Penurunan persentase tutupan tajuk dan kerapatan pohon diperhitungkan berdasarkan kondisi awal Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1). Bagian Ketiga Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

yang (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyebabkan kerusakan Ekosistem Mangrove di dalam wajib atau di luar areal Usaha dan/atau Kegiatan melakukan penanggulangan. . (2) Kerusakan. .

SK No 236450 A

PRESIDEN

-t7- (21 Kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat: pada a. penebangan dan/atau pembukaan lahan Ekosistem Mangrove; Ekosistem b. terjadinya pencemaran lingkungan pada Mangrove;

• terganggunya atau rusaknya hidrologi Ekosistem Mangrove; dan/atau
• perbuatan lain yang menyebabkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove. Mangrove (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem dilakukan dengan cara: pelindung a. pembuatan bangunan sipil teknis habitat/ pengendali gelombang;
• perbaikan fungsi hidrologi;
• pengendalian pencemaran dari sumbernya; danlatau negatif d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak terhadap Ekosistem Mangrove.

Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3), dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jarn sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove atas biaya Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal27 Kegiatan (1) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), biaya penanggulangan yang dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri menetapkan tata cara valuasi kerugian akibat dasar kerusakan Ekosistem Mangrove sebagai pembebanan biaya penanggulangan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melakukan kewajiban penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove.

(3) Menteri,...

SK No 236451 A

PRESIDEN

dengan (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan besaran kerugian lingkungan berdasarkan hasil valuasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

(1) Kerusakan Ekosistem Mangrove wajib dilakukan

pemulihan.

(1) (21 Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan oleh: dengan a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

• Setiap Orang; dan Kegiatan' c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Daerah (3) Pemulihan oleh Pemerintah dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang berada di luar perizinan berusaha. pada (4) Pemulihan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (21huruf b dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang berada di dalam wilayah perizinannya.

(5) Pemulihan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau

c Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang terdampak oleh Usaha dan/atau KegiatannYa.

(6) Pemulihan dilakukan melalui kegiatan:

• rehabilitasi;
• restorasi;
• suksesi alami;
• perlindungan habitat Mangrove; dan/atau
• cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekosistem (71 Tata ca.ra mengenai kegiatan pemulihan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. BABV...

SK No 236452 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui upaya:

• konservasi Ekosistem Mangrove;
• pencadangan Ekosistem Mangrove; dan/atau
• pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove. Bagian Kedua Konservasi Ekosistem Mangrove

(1) Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ekosistem...

SK No 236453 A

PRESIDEN

(3) Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: yang a. Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung luasnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas KLM pada wilayah provinsi atau kabupatenlkota; budidaya yang2Oo/o b. Ekosistem Mangrove dengan fungsi (dua puluh persen) dari luasnya telah diberikan perizrnan berusaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;

• Ekosistem Mangrove yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan / atau yang d. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya telah ditetapkan perubahan menjadi Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, gubernur, danf atau bupati/wa1i kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Bagian KeemPat Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove

(1) Pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dimaksudkan sebagai pengendali dampak perubahan iklim yang dilakukan melalui upaya:

• mitigasi perubahan iklim; dan
• adaptasi perubahan iklim. (21 Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. BABVI...

SK No 236454 A

PRESIDEN

-2t-

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan hak dan

kesempatan yang sama kepada Masyarakat untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. pada ayat (1) (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui:

• pemberdayaan Masyarakat;
• pemberian insentif; dan
• pelibatan Masyarakat.

(3) Pemberdayaan dan pelibatan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan kapasitas

yang Masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan berkelanjutan.

Pasal 33 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam

ayat l2l huruf b dapat diberikan kepada Masyarakat yang berperan aktif secara swadaya atau sukarela yang berhasil memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Ekosistem Mangrove. (21 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• pemberian penghargaan; pendanaan; b. fasilitas kemitraan dan prasarana; c. penyediaan sarana dan lingkungan d. pemberian prioritas mengikuti kegiatan hidup;
• kompensasi;
• keringanan pajak; dan/atau
• penguranganretribusi. sebagaimana (3) Ketentuan rnengenai pemberian insentif dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36. . .

SK No 236455 A

PRESIDEN

Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa: Pengelolaan Ekosistem a. pelibatan dalam Perlindungan dan Mangrove; dan/atau

• penyampaian informasi, laporan, saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan

Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.

PENGAWASAN

dengan (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

(1) (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi

administratif. (21 Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

. (3) Sanksi. .

SK No 236456 A

PRESIDEN

pada ayat (1) (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dan ayat (21 diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. pada ayat (1) (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud sampai dengan ayat (3) terdiri atas:

• teguran tertulis;
• paksaan pemerintah;
• pembekuan Persetujuan Lingkungan; dan/atau
• pencabutan Persetujuan Lingkungan.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau dengan c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal,42 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 236457 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025

INDONESIA,

trd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

na Djaman

SK No 254005 A

FRESIDEN