Pasal 19

perubahan, (1) Dalam hal rencana dasar KLM mengalami rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan perubahan.

(2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem Mangrove: dengan: a. nasional oleh Menteri setelah berkoordinasi

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan sesuai 3. gubernur, dan/atau bupati/wali kota dengan kewenangannya. oleh b. provinsi oleh gubernur atau kabupaten/kota bupati/wali kota setelah berkoordinasi dengan Menteri.