Pasal 16

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan;

• menteri. . .

SK No 236445 A

PRESIDEN

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
• gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional memuat:
• kondisi umum;
• kebijakan, strategi, dan target nasional;
• rencana pemanfaatan;
• rencana pengendalian;
• rencana pemantauan;
• rencana kelembagaan; dan
• rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional.