Peraturan Badan Nomor 36-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Modal Bank adalah modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. 3. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 4. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank, unit usaha syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan. 6. Investee adalah Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.

7. Perusahaan Anak adalah entitas anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
8. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(1) Bank umum dilarang melakukan Penyertaan Modal selain pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan. (2) Bank umum syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal selain pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan berdasarkan prinsip syariah. (3) Unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilarang melakukan kegiatan penyertaan modal selain Penyertaan Modal Sementara.

(1) Bank wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap kali melakukan Penyertaan Modal. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula diperoleh untuk setiap Penyertaan Modal lanjutan pada Investee yang sama (subsequent investment). (3) Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penyertaan Modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal. (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan selain untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham.

(1) Bank wajib MENETAPKAN jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal paling tinggi sebesar Penyertaan Modal sesuai pengelompokan Bank berdasarkan BUKU. (2) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham.

Bank dilarang melakukan Penyertaan Modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

(1) Dalam hal Bank telah menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak:

a. Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan BMPK; dan b. peningkatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sama dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7. (2) Peningkatan Penyertaan Modal yang berasal dari akumulasi laba pada Investee yang menggunakan metode ekuitas dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun buku Investee.

(1) Kegiatan Penyertaan Modal pada Investee di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Bank sesuai pengelompokan Bank berdasarkan BUKU. (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam valuta asing.

Bank yang akan melakukan Penyertaan Modal paling sedikit wajib: a. mencantumkan rencana Penyertaan Modal dalam Rencana Bisnis Bank; b. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; c. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, selama:

1. 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau
2. 4 (empat) periode penilaian berturut-turut dalam hal calon Investee merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri; d. memastikan Penyertaan Modal tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko Bank secara signifikan; e. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh direksi Bank dan disetujui oleh dewan komisaris Bank; dan f. memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal, paling sedikit untuk memastikan bahwa terdapat:
3. analisis yang dilakukan secara komprehensif;
4. prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko;
5. dokumentasi dan pemantauan secara periodik; dan
6. prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat.

(1) Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Penyertaan Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Penyertaan Modal dilakukan, dengan melampirkan paling sedikit: a. hasil analisis kondisi dan proyeksi keuangan Bank, termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah Penyertaan Modal;

b. hasil analisis profil risiko Bank sebelum dan sesudah Penyertaan Modal, baik secara individu maupun konsolidasi; c. sistem pengelolaan risiko Penyertaan Modal; d. sumber pendanaan Bank untuk melakukan Penyertaan Modal; e. surat pernyataan dari direksi Bank yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham; f. sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi; g. Penyertaan Modal dan/atau rencana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank pada Investee yang sama; h. hasil analisis mengenai profil usaha Investee, termasuk dukungan dan manfaat usaha Investee terhadap perkembangan usaha Bank; i. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulan terakhir, serta proyeksi keuangan Investee; j. struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir Investee; k. identitas dari pemegang saham mayoritas atau pihak yang melakukan pengendalian terhadap Investee atau pihak lain yang akan melakukan Penyertaan Modal bersama-sama dengan Bank; l. perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada:

1. antar pemegang saham Investee; dan/atau
2. antara Bank dengan pemegang saham Investee yang menjual saham kepada Bank; dan m. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar Investee. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku bagi Investee berupa perusahaan baru.

(3) Dalam hal Investee merupakan perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menyampaikan dokumen mengenai: a. tujuan pendirian perusahaan; b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (business forecasting) dan peluang pasar Investee; dan c. dokumentasi pengajuan pendirian kepada atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang. (4) Bagi Bank yang melakukan Penyertaan Modal sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari modal Investee atau memenuhi kriteria pengendalian, selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen berupa: a. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (business forecasting) dan peluang pasar Investee; b. informasi mengenai kompetensi dan integritas dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif serta integritas pemegang saham pengendali dari Investee; c. rencana penerapan manajemen risiko secara konsolidasi; dan d. surat keterangan dari otoritas yang berwenang yang mengawasi kegiatan usaha Investee beserta pernyataan tidak keberatan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan kepada Investee. (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4), Bank menyampaikan hasil uji tuntas (due diligence) terhadap Investee dan/atau dokumen pendukung lainnya, dalam hal diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib menyampaikan surat pernyataan yang menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (4)

yang disampaikan dalam permohonan persetujuan Penyertaan Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis kemampuan Bank serta kelayakan dan kesesuaian kegiatan Penyertaan Modal yang akan dilakukan oleh Bank. (2) Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank dan/atau Investee untuk memberikan komitmen tertulis.

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu.

(1) Bank harus merealisasikan rencana Penyertaan Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Penyertaan Modal diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank tidak merealisasikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. (3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Bank, dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan faktor tertentu. (4) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyertaan Modal efektif dilakukan.

(1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) dalam hal jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yang disebabkan oleh: a. penurunan modal inti; b. peningkatan Penyertaan Modal pada Investee; dan/atau c. penurunan Modal Bank. (2) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana tindak (action plan) dalam rangka: a. pemenuhan persyaratan modal inti dan/atau Modal Bank; atau b. penyesuaian jumlah Penyertaan Modal. (3) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan Penyertaan Modal. (4) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Penyelesaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal dalam hal: a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan; atau b. terdapat rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak. (2) Bank wajib menyampaikan rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum divestasi Penyertaan Modal dilakukan.

(1) Bank dapat melakukan divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi persyaratan: a. divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank; b. Penyertaan Modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun; c. dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan; d. divestasi dilakukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki; e. divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (arm’s length transaction); f. divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan (capital gain); dan g. telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk divestasi pada Investee yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi. (3) Bank wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum divestasi dilakukan dengan melampirkan informasi dan dokumen paling sedikit: a. latar belakang dan tujuan divestasi; b. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank; dan c. informasi mengenai calon pemegang saham baru dan analisis dampak divestasi pada Investee, dalam hal divestasi dilakukan atas sebagian Penyertaan Modal pada Investee. (4) Dalam hal batas waktu pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri jatuh pada hari libur, pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. (5) Dalam hal divestasi atas inisiatif sendiri dilakukan pada Perusahaan Anak, selain persyaratan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau persetujuan dewan komisaris yang memuat rencana divestasi Penyertaan Modal Bank pada Perusahaan Anak. (6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (5).

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen, analisis kewajaran, dan kesesuaian rencana divestasi atas inisiatif sendiri.

(2) Bank harus merealisasikan rencana divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank tidak merealisasikan divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

(1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal Sementara apabila Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif. (2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara belum memperoleh laba, untuk persiapan divestasi, Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir. (3) Dalam hal batas waktu penyampaian rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara jatuh pada hari libur, rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi.

(1) Dalam hal Perusahaan Anak melakukan Penyertaan Modal, Bank wajib memastikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; b. Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai atas Penyertaan Modal yang akan dilakukan; dan c. Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang yang mengatur Perusahaan Anak. (2) Bank wajib melakukan pemantauan perhitungan kecukupan modal secara konsolidasi sampai dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Anak. (3) Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(1) Bank wajib memastikan bahwa perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya ditujukan hanya untuk menunjang kegiatan usaha Bank melalui sistem pembayaran, meliputi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. prinsipal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau uang elektronik; b. penerbit APMK atau uang elektronik; c. acquirer APMK atau uang elektronik; d. penyelenggara kliring APMK atau uang elektronik;

e. penyelenggara penyelesaian akhir APMK atau uang elektronik; f. penyelenggara transfer dana; g. penyelenggara switching; h. pelaksanaan sertifikasi sistem pembayaran; i. penyedia jaringan sistem pembayaran; j. pengelola standar APMK atau uang elektronik; k. penyedia perangkat pembayaran; dan/atau l. pelaksana personalisasi. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan Penyertaan Modal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Perlakuan akuntansi atas Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara mengacu pada standar akuntansi keuangan di INDONESIA.

Kualitas dan penyisihan penghapusan aset atas Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bank wajib mengungkapkan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dalam laporan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam mengelola kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (3) Bank wajib memantau jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sudah dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam mengendalikan risiko Penyertaan Modal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bank dilarang: a. menerima penyertaan saham dari Investee atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan b. melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas (open-ended liability) pada Investee.

Penyertaan Modal pada Investee berupa Bank, selain tunduk pada ketentuan ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk mengambil langkah-langkah perbaikan (corrective actions) dan/atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Investee. (2) Perintah dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan kegiatan Investee: a. mencerminkan kondisi keuangan dan non-keuangan yang tidak sehat; dan/atau b. mengganggu kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk melakukan divestasi Penyertaan Modal atau menolak permohonan Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri. (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri dapat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional; b. Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan di INDONESIA; dan/atau c. Penyertaan Modal atau rencana Penyertaan Modal Bank pada perusahaan yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri yang menyebabkan atau

diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan/atau Pasal 29 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 187 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5466); dan b. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 23/10/BPPP perihal Penyertaan pada Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY