Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

7. Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

8. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA.

9. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah INDONESIA atau menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Paramedik Karantina Hewan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.

14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

15. Nilai Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.

16. Nilai Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara nilai SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit pada SKP.

17. Tim Penilai Kinerja Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Karantina Hewan.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

(1) Paramedik Karantina Hewan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. (2) Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

(1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

a. Paramedik Karantina Hewan Pemula; b. Paramedik Karantina Hewan Mahir; c. Paramedik Karantina Hewan Terampil; dan d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia. (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Paramedik Karantina Hewan Pemula, meliputi:

1. melakukan persiapan peralatan di lapangan atau di laboratorium;

2. melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana;

3. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;

4. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

5. melakukan pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan;

6. melakukan pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel;

7. melakukan pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium;

8. melakukan anamnese, pengumpulan keterangan dari media pembawa;

9. melakukan pemeriksaan eksteriur, keutuhan kemasan, kondisi sampel;

10. melakukan pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan;

11. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Penahanan, Penolakan, Perlakuan, Pemusnahan, Pembebasan (8P), hasil pelaksanaan kegiatan pengujian;

12. melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana; dan

13. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee. b. Paramedik Karantina Hewan Terampil, meliputi:

14. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks;

15. melakukan pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi;

16. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;

17. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/pengeluaran;

18. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan;

19. melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium;

20. melakukan pemeriksaan status presen hewan;

21. melakukan pemeriksaan klinis hewan;

22. melakukan kegiatan pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis);

23. melakukan tindakan karantina pengasingan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

24. melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/ sarana prasarana laboratorium;

25. melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

26. melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), sampel sisa hasil uji, sampel arsip;

27. melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium komplek;

28. melakukan pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;

29. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji

terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap; dan 17. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; c. Paramedik Karantina Hewan Mahir, meliputi:

1. melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;

2. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;

3. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

4. melakukan pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium;

5. melakukan penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian;

6. melakukan pemeriksaan status presen hewan;

7. melakukan pemeriksaan klinis hewan;

8. mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;

9. melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel;

10. melakukan kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi;

11. melakukan tindakan karantina pengamatan dan mencatat hasil pengamatan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

12. melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK)/sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium;

13. melakukan pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan;

14. melakukan pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), sampel sisa hasil uji, sampel arsip;

15. melakukan pengumpulan data gejala klinis dari hewan coba kegiatan uji coba, uji terap;

16. melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;

17. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan

18. melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan; d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia, meliputi:

19. melakukan pengumpulan data/informasi lalulintas media pembawa/tindakan karantina;

20. melakukan pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;

21. melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;

22. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;

23. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

24. melakukan pemeriksaan organoleptik Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) atau benda lain;

25. melakukan pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel;

26. melakukan kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;

27. melakukan pemeriksaan status presen hewan;

28. melakukan pemeriksaan klinis hewan;

29. mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;

30. melakukan tindakan karantina penolakan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau sampel di laboratorium;

31. melakukan pembuatan/pemeliharaan koleksi hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau Media Pembawa;

32. Melakukan pengumpulan data/informasi;

33. melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;

34. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan

35. melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan. (2) Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Paramedik Karantina Hewan Pemula, meliputi:

1. dokumen hasil pelaksanaan persiapan peralatan di lapangan atau di laboratorium;
2. dokumen hasil pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana;
3. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
4. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
5. dokumen hasil pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan;
6. dokumen hasil pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel;
7. dokumen hasil pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium;
8. dokumen hasil melakukan anamnese, mengumpulkan keterangan dari media pembawa;
9. dokumen hasil pemeriksaan eskteriur atau keutuhan kemasan atau kondisi sampel;
10. dokumen hasil pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan;
11. laporan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Penahanan, Penolakan, Perlakuan, Pemusnahan, Pembebasan (8P), hasil pelaksanaan kegiatan pengujian;
12. laporan hasil pelaksanaan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana; dan
13. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee;

b. Paramedik Karantina Hewan Terampil, meliputi:

1. dokumen hasil pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks;

2. dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi;

3. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;

4. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

5. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan;

6. dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium;

7. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;

8. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;

9. dokumen hasil kegiatan pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis);

10. dokumen hasil tindakan karantina pengasingan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

11. dokumen hasil melakukan desinsektisasi/ desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/sarana prasarana laboratorium;

12. dokumen hasil melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

13. dokumen hasil tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip;

14. laporan hasil melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium komplek;

15. laporan hasil pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;

16. dokumen hasil pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap; dan

17. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; c. Paramedik Karantina Hewan Mahir, meliputi:

18. laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;

19. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;

20. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

21. dokumen hasil pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium;

22. dokumen hasil penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian;

23. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;

24. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;

25. dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;

26. dokumen hasil melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel;

27. dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi;

28. laporan hasil tindakan karantina pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

29. dokumen hasil melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa hama penyakit hewan

karantina (HPHK)/sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium; 13. dokumen hasil pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan; 14. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip; 15. laporan hasil kompilasi data gejala klinis dari hewan coba untuk uji coba/uji terap; 16. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 17. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan 18. laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan; d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia, meliputi:

1. laporan hasil pengumpulan data/informasi lalulintas media pembawa/tindakan karantina;

2. dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;

3. laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;

4. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;

5. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;

6. dokumen hasil pemeriksaan organoleptik Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) atau benda lain;

7. dokumen hasil pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel;

8. dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;

9. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;

10. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;

11. dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;

12. dokumen hasil pelaksanaan tindakan karantina penolakan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau sampel di laboratorium;

13. laporan hasil pembuatan/pemeliharaan koleksi hama penyakit hewan karantina (HPHK) atau Media Pembawa;

14. laporan hasil pengumpulan data/informasi;

15. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;

16. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan

17. laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.

(1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Paramedik Karantina Hewan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (inpassing); dan
4. promosi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SMU–IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka Kredit 0 (nol). (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. (6) Paramedik Karantina Hewan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah SMU–IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai ketersediaan lowongan jenjang jabatan. (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui penyesuaian (inpassing)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SMU–IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; e. memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial-Kultural.

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Paramedik Karantina Hewan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

(1) Pada awal tahun, setiap Paramedik Karantina Hewan wajib menyusun SKP. (2) SKP merupakan target kerja Paramedik Karantina Hewan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Target Kerja Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit. (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu: a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Pemula; b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Terampil; c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

(1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai. (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai. (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai. (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun. (2) Paramedik Karantina Hewan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Penilaian perilaku kerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Usul penetapan Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk

Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula sampai dengan Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

(1) Dalam MENETAPKAN Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Paramedik Karantina Hewan dalam pendidikan dan pelatihan.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, unsur kepegawaian, dan Paramedik Karantina Hewan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Karantina Hewan. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Karantina Hewan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Paramedik Karantina Hewan; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Paramedik Karantina Hewan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Paramedik Karantina Hewan. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Kementerian Pertanian.

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Paramedik Karantina Hewan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(1) Paramedik Karantina Hewan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki. (2) Paramedik Karantina Hewan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang didudukinya,

wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Paramedik Karantina Hewan wajib diikutsertakan dalam pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. (3) Pelatihan yang diberikan kepada Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Paramedik Karantina Hewan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk: a. maintain rating; b. seminar; c. lokakarya (workshop); atau d. konferensi. (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; b. frekwensi kegiatan operasional; c. volume tindakan karantina; dan d. jenis media pembawa. (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(1) Paramedik Karantina Hewan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu Kementerian Pertanian.

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Paramedik Karantina Hewan; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Paramedik Karantina Hewan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Paramedik Karantina Hewan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Paramedik Karantina Hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijasah yang telah memperoleh ijasah Diploma III atau Sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional

Paramedik Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan hewani karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 940), dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner. (2) Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang disebabkan karena: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Paramedik Veteriner; d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 940) dinyatakan masih tetap berlaku.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik

Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paramedik Veteriner dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; b. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; dan c. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Paramedik Veteriner pada bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Pemula; b. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil; c. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan d. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

(3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan. (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 940), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ini diatur dengan

Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA