Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-setjen-kum-1-5-2018 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang selanjutnya disebut Litbang Kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat Kehutanan adalah proses

penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia. 3. Religi dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology) yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution) serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara edisien dan lestari. 5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. 6. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. 7. KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan. 8. KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan

berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. 9. KHDTK Religi dan Budaya adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk religi dan budaya guna menjaga dan memelihara fungsi religi dan budaya yang memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat dan kelestarian hutan dan ekosistem. 10. Kementerian adalah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Kepala Badan adalah kepala badan yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi dan kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

(1) KHDTK ditetapkan untuk kepentingan: a. Litbang Kehutanan; b. Diklat Kehutanan; atau c. Religi dan Budaya setempat. (2) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada: a. semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;

b. kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan; atau c. kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya. (3) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan; b. tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung; c. penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; dan d. ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH. (4) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan luas: a. pada areal KPH, paling banyak 5% (lima per seratus) dari luas setiap KPH; b. pada provinsi yang luas kawasan hutan di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, paling luas 500 (lima ratus) hektar; c. pada provinsi yang luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, paling luas 100 (seratus) hektar; dan d. untuk 1 (satu) unit KHDTK Religi dan Budaya, paling luas 10 (sepuluh) hektar.

(1) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan. (2) Permohonan penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan: a. Kementerian diajukan oleh:

1. Kepala Badan; atau
2. Direktur Jenderal; b. di luar Kementerian diajukan oleh:
3. pimpinan perguruan tinggi;
4. pimpinan lembaga penelitian bidang kehutanan;
5. pimpinan lembaga pendidikan bidang kehutanan;
6. pimpinan lembaga masyarakat hukum adat; atau
7. pimpinan lembaga keagamaan.

(1) Permohonan penetapan KHDTK oleh institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. bukan berstatus lembaga asing; b. diberikan 1 (satu) unit KHDTK; dan c. unit KHDTK yang diusulkan berada pada lokasi wilayah provinsi yang sama dengan tempat kedudukan institusi pemohon. (2) Dalam rangka kegiatan litbang untuk mendukung kepentingan strategis nasional, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat diberikan lebih dari 1 (satu) unit KHDTK. (3) Institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapat 1 (satu) unit KHDTK, dapat mengusulkan penetapan KHDTK baru dengan ketentuan:

a. areal KHDTK yang dimohon berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan institusi pemohon; dan b. pengelolaan KHDTK dilakukan melalui kerjasama dengan institusi sejenis yang berkedudukan pada provinsi tempat KHDTK dimohon.

(1) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk permohonan KHDTK Litbang kehutanan; d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan; dan e. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk permohonan KHDTK Religi dan Budaya. (2) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Kementerian dilengkapi dengan persyaratan: a. proposal pengelolaan KHDTK, yang memuat:

1. latar belakang;
2. kondisi umum;
3. visi dan misi;
4. tujuan dan sasaran;
5. arah pengembangan KHDTK dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
6. arahan program KHDTK; dan
7. pembiayaan dan sumber pembiayaan. b. peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dasar skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). (3) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan diluar Kementerian dilengkapi dengan persyaratan: a. penunjukan lembaga pengelola KHDTK;

b. proposal rencana pengelolaan KHDTK, yang memuat:

1. latar belakang;

2. kondisi umum;

3. visi dan misi;

4. tujuan dan sasaran;

5. arah pengembangan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;

6. rencana dan program; dan

7. pembiayaan dan sumber pembiayaan; c. peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); d. surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

8. kesanggupan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam mengelola KHDTK; dan

9. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; e. pertimbangan teknis dari:

10. Direktur Jenderal yang menangani konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk permohonan KHDTK yang berada dalam kawasan konservasi;

11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk Permohonan KHDTK Litbang Kehutanan;

12. Kepala Badan Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan;

13. Direktur Jenderal yang menangani perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, untuk permohonan KHDTK Budaya;

14. Direktur Utama Perum Perhutani, untuk permohonan KHDTK berada dalam areal pengelolaan Perum Perhutani; dan/atau

15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), permohonan KHDTK yang diajukan oleh: a. lembaga pendidikan atau lembaga penelitian yang bukan institusi Pemerintah, wajib menyampaikan:

1. program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
2. jumlah dan kualifikasi keahlian sumber daya manusia dibidang kehutanan yang terakreditasi; b. lembaga masyarakat hukum adat wajib menyampaikan bukti pengakuan dari pemerintah daerah provinsi dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah.

Persyaratan permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy).

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan: a. penelaahan administrasi; dan b. penilaian teknis. (2) Penelahaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telahaan terhadap:

a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta; b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, meliputi:

1. fungsi kawasan hutan;
2. tutupan vegetasi;
3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan kawasan hutan; dan
4. luas kawasan hutan yang diperkenankan untuk KHDTK; c. penilaian proposal pengelolaan KHDTK, antara lain:
5. kesesuaian dengan tujuan KHDTK;
6. dasar perhitungan luas kawasan hutan yang dibutuhkan;
7. aspek teknis pengelolaan;
8. aspek kelembagaan dan pengembangan pengelolaan KHDTK;
9. aspek sosial ekonomi;
10. aspek sumber daya manusia dibidang kehutanan dan sumber daya manusia pendukung yang bukan bidang kehutanan; dan
11. aspek keuangan dan pembiayaan pengelolaan.

(1) Berdasarkan hasil penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila: a. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan pengembalian permohonan kepada pemohon; atau b. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengkoordinasikan penelaahan dan penilaian teknis dengan eselon I terkait. (2) Berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), apabila:

a. tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau b. memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK, melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan KHDTK kepada Menteri. (2) Berdasarkan telaahan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat: a. menolak permohonan; atau b. MENETAPKAN Keputusan KHDTK.

(1) Dalam hal Menteri MENETAPKAN keputusan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pengelola KHDTK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan keputusan KHDTK wajib menyelesaikan tata batas areal KHDTK dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. (2) Pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Pelaksanaan tata batas KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pengelola KHDTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Berdasarkan hasil tata batas areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri MENETAPKAN Areal KHDTK.

(1) Areal KHDTK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikelola oleh pengelola KHDTK. (2) Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan KHDTK; b. pelaksanaan kegiatan KHDTK, c. kerjasama pengelolaan KHDTK; d. pemanfaatan hutan pada areal KHDTK; e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK; dan f. pelaporan pengelolaan KHDTK. (3) Dalam hal pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kegiatan penebangan kayu maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

(1) Pengelola KHDTK dalam melaksanakan pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melaksanakan: a. perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan; b. konservasi hutan dan keanekaragaman hayati; c. rehabilitasi hutan; d. melakukan pemeliharaan batas areal KHDTK; e. mengkoordinasikan pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani kehutanan setempat; dan f. melaksanakan pelaporan pengelolaan KHDTK.

(2) Pelaksanaaan perlindungan hutan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perencanaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. inventarisasi hutan; b. penataan areal; dan c. penyusunan rencana pengelolaan. (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui kondisi potensi biofisik hutan dan lingkungannya di areal KHDTK. (3) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi hutan. (4) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi KHDTK dalam blok dan petak yang mempertimbangkan kondisi biofisik dan kegiatan KHDTK yang akan dikembangkan.

(1) Penyusunan rencana pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan areal. (2) Rencana pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana pengelolaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun; b. rencana pengelolaan jangka menengah 5 (lima) tahun; dan c. rencana pengelolaan jangka pendek 1 (satu) tahun.

(3) Rencana pengelolaan KHDTK jangka panjang 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. visi dan misi; b. arah pengelolaan dan pengembangan KHDTK; c. arah program dan kegiatan pokok; dan d. arah pembiayaan dan sumber pembiayaan. (4) Rencana pengelolaan KHDTK jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. visi, misi dan strategi pengelolaan KHDTK; b. rencana pengelolaan KHDTK; c. rencana program dan kegiatan KHDTK; dan d. rencana pembiayaan dan anggaran KHDTK. (5) Rencana pengelolaan KHDTK jangka pendek 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat rencana kegiatan operasional tahunan dan rencana anggaran dan sumber pendanaan. (6) Rencana pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan rencana pengelolaan KPH.

(1) Terhadap rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang telah disusun oleh pengelola KHDTK dilakukan penilaian dan pengesahan. (2) Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, untuk rencana pengelolaan KHDTK Litbang Kehutanan; b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan; atau c. Gubernur, untuk keperluan untuk rencana pengelolaan KHDTK Religi dan Budaya setempat.

(1) Pengelola KHDTK wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. (2) Pelaksanaan kegiatan KHDTK litbang kehutanan meliputi kegiatan: a. penelitian dasar; b. penelitian terapan; c. penelitian kebijakan; dan/atau d. pengembangan eksperimental. (3) Pelaksanaan kegiatan KHDTK diklat kehutanan meliputi kegiatan: a. diklat teknis kehutanan; dan/atau b. diklat fungsional kehutanan. (4) Pelaksanaan kegiatan Religi dan Budaya setempat meliputi kegiatan yang menjaga, mempertahankan dan memelihara fungsi Religi dan Budaya sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat.

(1) Pelaksanaan kegiatan KHDTK Litbang Kehutanan dan KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi bidang: a. perencanaan kehutanan; b. pengelolaan kehutanan; c. pengawasan; d. perlindungan sistem penyangga kehidupan; e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; f. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; g. pemanfaatan hutan; h. penggunaan kawasan hutan;

i. rehabilitasi hutan dan reklamasi; j. perlindungan hutan dan konservasi alam; k. sumber daya manusia kehutanan; dan l. peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola: a. KHDTK Litbang Kehutanan dapat dilakukan kegiatan Diklat Kehutanan; atau b. KHDTK Diklat Kehutanan dapat dilakukan kegiatan Litbang Kehutanan.

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengelola KHDTK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah provinsi; c. pemerintah daerah kabupaten/kota; d. perguruan tinggi; e. dunia usaha; f. koperasi; g. masyarakat; atau h. lembaga internasional.

(1) Kerja sama pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dalam naskah perjanjian kerja sama yang disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pertimbangan teknis dari:

a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, untuk kerjasama di bidang Litbang Kehutanan; dan b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk kerjasama dibidang Diklat Kehutanan. (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. obyek kerja sama; b. bentuk kerja sama; c. hak dan kewajiban para pihak; d. jangka waktu kerja sama; e. pelaksanaan dan pemanfaatan hasil; f. penyelesaian sengketa; dan g. kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI). (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Objek material dari hasil kerja sama pengelolaan KHDTK dilarang untuk dibawa keluar INDONESIA. (2) Hasil kerja sama pengeloaan KHDTK dapat diajukan oleh pengelola KHDTK untuk mendapatkan perlindungan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d hanya dilakukan oleh pengelola KHDTK untuk mewujudkan pengelolaan KHDTK yang mandiri. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal pemanfaatan KHDTK.

(3) Areal pemanfataan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas KHDTK.

(1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada: a. hutan produksi berupa:

1. pemanfaatan kawasan;
2. pemanfaaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
3. pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; b. hutan lindung berupa:
4. pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; dan
5. pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Dalam hal pemanfaatan hutan di luar areal pemanfaatan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), hanya dapat dilakukan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(1) Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk kepentingan Litbang Kehutanan atau Diklat Kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan. (2) Dalam hal kegiatan memberikan nilai penerimaan, maka dikenakan pengutan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis dan tarif serta tata cara penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengelolaan keuangan atas hasil pemanfaatan hutan KHDTK yang bersifat komersil bagi pengelola instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

(1) Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mendukung pengelolaan KHDTK. (2) Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaringan jalan; b. instalasi listrik; c. jaringan air; d. gedung dan bangunan yang penunjang kegiatan KHDTK; dan e. sarana dan prasarana lain yang digunakan untuk kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan KHDTK. (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 10% (sepuluh per seratus) dari luas KHDTK. (4) Pembangunan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan fungsi kawasan hutan.

(1) Dalam melakukan pengelolaan KHDTK, pengelola KHDTK wajib menyusun laporan pengelolaan KHDTK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; b. Kepala Badan Litbang dan Inovasi, untuk KHDTK Litbang Kehutanan; c. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk KHDTK Diklat Kehutanan; dan d. Gubernur.

(1) Berdasarkan hasil laporan pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan: a. pembinaan; b. monitoring; dan c. evaluasi. (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, untuk KHDTK Litbang Kehutanan; b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk KHDTK Diklat Kehutanan; dan c. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Gubernur, untuk KHDTK Religi dan Budaya.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan KHDTK. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan; dan

b. supervisi kegiatan.

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan KHDTK. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pengelolaan KHDTK. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. keberlanjutan luas dan fungsi kawasan hutan; b. efektifitas luas pengelolaan KHDTK; c. kemandirian, transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas; d. kemanfaatan optimal dan inklusi unsur pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, unsur religi dan budaya, dan/atau manfaat bagi pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan e. pelaksanaan kewajiban pengelola KHDTK. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Dalam hal tertentu evaluasi dapat dilakukan diluar pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila: a. adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi pelanggaran; b. adanya pengembalian KHDTK; atau c. adanya permohonan pengurangan luas KHDTK. (5) Berdasarkan hasil evaluasi areal KHDTK dapat dikurangi untuk efektifitas pengelolaan KHDTK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan KHDTK diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(1) KHDTK berlaku sepanjang masih sesuai dengan kriteria dan tujuan penetapan KHDTK yang diberikan oleh Menteri. (2) KHDTK hapus dan berakhir apabila: a. dikembalikan kepada Menteri; dan/atau b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan. (3) Hapus dan berakhirnya KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi.

(1) Sanksi berupa pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan apabila: a. terjadi tindak pidana kehutanan; b. terdapat kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pemberian KHDTK; c. kerja sama tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); d. terjadi pindah tangan areal KHDTK kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri; dan/atau e. tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai pengelola KHDTK. (2) Pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia atau Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu peringatan masing- masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga).

(1) Hapusnya KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak membebaskan pengelola KHDTK untuk menyelesaikan kewajiban. (2) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan hapusnya KHDTK oleh Menteri.

Pembiayaan KHDTK yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. KHDTK yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah ditata batas atau ditanda batas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku;

b. KHDTK yang telah ditetapkan dan belum ditata batas atau ditanda batas dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; c. KHDTK yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang luas KHDTK lebih dari 1.000 (seribu) hektar, pemanfaatan hutan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pada areal KHDTK tidak lebih dari 100 (seratus) hektar; d. sarana dan prasarana yang telah dibangun pada KHDTK yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan tidak menambah areal baru untuk sarana dan prasarana; e. permohonan KHDTK yang belum ditetapkan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA