Pasal 24

(1) Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk kepentingan Litbang Kehutanan atau Diklat Kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan. (2) Dalam hal kegiatan memberikan nilai penerimaan, maka dikenakan pengutan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis dan tarif serta tata cara penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengelolaan keuangan atas hasil pemanfaatan hutan KHDTK yang bersifat komersil bagi pengelola instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.