Pasal 5

(1) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk permohonan KHDTK Litbang kehutanan; d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan; dan e. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk permohonan KHDTK Religi dan Budaya. (2) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Kementerian dilengkapi dengan persyaratan: a. proposal pengelolaan KHDTK, yang memuat:

1. latar belakang;
2. kondisi umum;
3. visi dan misi;
4. tujuan dan sasaran;
5. arah pengembangan KHDTK dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
6. arahan program KHDTK; dan
7. pembiayaan dan sumber pembiayaan. b. peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dasar skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). (3) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan diluar Kementerian dilengkapi dengan persyaratan: a. penunjukan lembaga pengelola KHDTK;

b. proposal rencana pengelolaan KHDTK, yang memuat:

1. latar belakang;

2. kondisi umum;

3. visi dan misi;

4. tujuan dan sasaran;

5. arah pengembangan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;

6. rencana dan program; dan

7. pembiayaan dan sumber pembiayaan; c. peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); d. surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

8. kesanggupan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam mengelola KHDTK; dan

9. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; e. pertimbangan teknis dari:

10. Direktur Jenderal yang menangani konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk permohonan KHDTK yang berada dalam kawasan konservasi;

11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk Permohonan KHDTK Litbang Kehutanan;

12. Kepala Badan Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan;

13. Direktur Jenderal yang menangani perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, untuk permohonan KHDTK Budaya;

14. Direktur Utama Perum Perhutani, untuk permohonan KHDTK berada dalam areal pengelolaan Perum Perhutani; dan/atau

15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.