Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan: a. penelaahan administrasi; dan b. penilaian teknis. (2) Penelahaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telahaan terhadap:

a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta; b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, meliputi:

1. fungsi kawasan hutan;
2. tutupan vegetasi;
3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan kawasan hutan; dan
4. luas kawasan hutan yang diperkenankan untuk KHDTK; c. penilaian proposal pengelolaan KHDTK, antara lain:
5. kesesuaian dengan tujuan KHDTK;
6. dasar perhitungan luas kawasan hutan yang dibutuhkan;
7. aspek teknis pengelolaan;
8. aspek kelembagaan dan pengembangan pengelolaan KHDTK;
9. aspek sosial ekonomi;
10. aspek sumber daya manusia dibidang kehutanan dan sumber daya manusia pendukung yang bukan bidang kehutanan; dan
11. aspek keuangan dan pembiayaan pengelolaan.