Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik INDONESIA.
2. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik INDONESIA.
3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh institusi atau seorang pegawai dalam melaksanakan tugas menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan unit kerja atau seorang pegawai untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban institusi atau seseorang atas segala kegiatan dan hasil kerjanya yang menjadi tanggungjawabnya, baik secara kualitas maupun kuantitas, kepada institusi atau seseorang pemberi amanah.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut SAK Kemaritiman adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator. 9. Program adalah penjabaran kebijakan suatu entitas kelembagaan dalam bentuk upaya yang berisi rangkaian sejumlah kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang telah disediakan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi entitas lembaga secara terukur. 10. Kegiatan adalah rangkaian aktivitas untuk mewujudkan sasaran program secara terukur yang dilaksanakan oleh unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator. 11. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 12. Indikator Kinerja Aktivitas adalah indikator kinerja yang mengukur input dan pelaksanaan kegiatan pada suatu unit kerja yang keterkaitannya masih jauh dengan pencapaian sasaran strategis. 13. Indikator Kinerja Proksi adalah indikator kinerja yang menggambarkan sebagian pencapaian sasaran strategis dengan dimanfaatkannya keluaran langsung kegiatan oleh pengguna; 14. Indikator Kinerja Eksak adalah indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis sebagai dampak berfungsinya keluaran program dan kegiatan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. 15. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

16. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.

17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator yang selanjutnya disingkat Entitas AK3 adalah seluruh unit eselon di lingkungan Kementerian Koordinator yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.

18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana pembangunan jangka menengah Kementerian Koordinator untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Rencana Kerja Kementerian Koordinator yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Koordinator adalah Rencana Kerja Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang merupakan dokumen perencanaan tingkat Kementerian Koordinator untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan.

24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator.

25. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan eselon II.

26. Rapat Kerja adalah pertemuan yang dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja untuk membahas program kerja Unit Kerja yang bersangkutan.

27. Laporan adalah suatu penyajian tertulis secara faktual yang dibuat oleh institusi atau seseorang penerima tanggungjawab kegiatan dan anggaran yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan disertai hasil kegiatan yang dicapai dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

28. Laporan Kinerja adalah laporan yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

29. Laporan Kinerja Interim adalah laporan kinerja antara yang disusun dan diterbitkan oleh Entitas AK3 setiap 3 (tiga) bulan.

30. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator.

31. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK, adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan ketentuan pokok sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

32. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan di lingkungan Kementerian Koordinator.

(1) SAK Kemaritiman dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada seluruh Entitas AK3 dalam mengimplementasikan SAKIP. (2) Tujuan penyusunan SAK Kemaritiman yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup: a. penyelenggaraan SAK Kemaritiman; b. indikator kinerja; dan c. pembinaan dan pengawasan.

(1) Penyelenggaraan SAK Kemaritiman dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan kinerja; b. pengukuran kinerja; c. pengelolaan data kinerja; d. pelaporan kinerja; dan e. reviu dan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAK Kemaritiman dilaksanakan oleh Entitas AK3 secara berjenjang sebagai berikut: a. Entitas AK3 Kementerian Koordinator; b. Entitas AK3 Unit Eselon I; dan c. Entitas AK3 Unit Eselon II.

Perencanaan kinerja meliputi: a. Rencana Strategis (Renstra);

b. Rencana Kerja (Renja); c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan d. Perjanjian Kinerja (PK).

(1) Setiap Entitas AK3 menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan kaidah: a. Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator merujuk pada RPJMN; b. Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I merujuk pada Renstra Kementerian Koordinator; dan c. Renstra Unit Kerja Eselon II merujuk pada Renstra Unit Kerja Eselon I.

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran visi masing-masing Entitas AK3 dilengkapi dengan rencana sasaran strategis/program/kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya. (2) Materi muatan dalam Renstra diatur sebagai berikut: a. Renstra Kementerian Koordinator memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator; b. Renstra unit kerja eselon I memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon I; dan c. Renstra unit kerja eselon II memuat strategi dan arah kebijakan, serta kegiatan dan komponen penunjangnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon II.

(1) Tata cara penyusunan Renstra Kementerian Koordinator mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2) Tata cara penyusunan Renstra unit eselon I dan Renstra unit eselon II tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Setiap Entitas AK3 wajib menyusun Renja. (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Renja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan komponen penunjangnya dengan mempertimbangkan: a. RKP; b. Renstra Kementerian Koordinator dan Renstra Unit Kerja; c. Kebijakan Menteri Koordinator; d. Tugas dan fungsi Unit Kerja; e. Kemampuan sumber daya yang dimiliki dan kemampuan pendanaan pemerintah; dan f. Tugas lainnya yang diberikan oleh PRESIDEN kepada Menteri Koordinator.

(1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan penyusunan RKA Kementerian Koordinator tahun berikutnya. (2) Dokumen Renja memuat: a. nama program/kegiatan; b. sasaran program/kegiatan; c. indikator kinerja program/kegiatan; d. keluaran; e. target; f. alokasi tahun berjalan; g. prioritas nasional;

h. jadwal pencapaian keluaran, dan i. indikasi pendanaan dan prakiraan maju.

Tata cara penyusunan Renja dan RKA di lingkungan Kementerian Koordinator ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

(1) Menteri Koordinator menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja. (2) Seluruh pemangku jabatan pimpinan tinggi, pemangku jabatan administratur, pengawas dan pelaksana menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan atasannya. (3) Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan RKA Kementerian Koordinator yang telah disahkan.

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari: a. Pernyataan Perjanjian Kinerja paling sedikit memuat informasi pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dan tanda tangan para pihak yang berjanji; b. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini Pernyataan Perjanjian Kinerja paling sedikit menyajikan sasaran dan indikator kinerja sesuai tingkatan unit kerja serta kebutuhan anggaran; dan c. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini Pernyataan Perjanjian Kinerja, paling sedikit menyajikan rincian/bentuk kinerja, jadwal pencapaian keluaran dan kebutuhan biaya. (2) Format Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disusun paling lama 1 (satu) bulan setelah DIPA Kementerian Koordinator diterima.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penilaian kinerja.

Pimpinan masing-masing Entitas AK3 bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas AK3.

(1) Setiap Entitas AK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengukuran kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan. (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang telah disepakati dengan pimpinannya dan dinyatakan dalam lembar Perjanjian Kinerja.

(1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menghitung realisasi kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

(2) Perhitungan realisasi kinerja didasarkan pada bukti kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. (3) Pengukuran kinerja mempertimbangkan kualitas keluaran berdasarkan bukti kinerja yang ada. (4) Untuk keperluan pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator menyusun pedoman manual kinerja.

(1) Setiap Entitas AK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengelolaan data kinerja. (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja. (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan Entitas AK3, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup: a. penetapan data dasar (baseline data) berdasarkan data kinerja; b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencataan dan registrasi; c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan d. pengompilasian dan perangkuman.

(1) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berbasis sistem aplikasi TIK. (2) Setiap Entitas AK3 wajib memasukkan data kinerja ke dalam sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja. (3) Revisi data kinerja dalam sistem aplikasi TIK dapat dilakukan berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja yang telah disetujui.

(1) Setiap Entitas AK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Setiap pimpinan Entitas AK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) wajib mengolah dan mengintegrasikan seluruh laporan Entitas AK3 di bawahnya untuk menyusun laporan Entitas AK3 yang dipimpinnya. (3) Setiap laporan yang diterbitkan oleh Entitas AK3 menjadi dasar pemantauan oleh pimpinan Entitas AK3 di atasnya.

Sistematika penyusunan laporan kinerja serta jadwal penyampaian laporan tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Inspektorat Kementerian Koordinator selaku APIP melakukan reviu atas Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Koordinator untuk memastikan akurasi data dan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah dilakukan reviu dan ditandatangani oleh APIP.

(1) APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAK Kemaritiman oleh Entitas AK3 unit eselon I dan eselon II. (2) Evaluasi tahunan atas implementasi SAK Kemaritiman Entitas AK3 unit eselon I dan Eselon II dilaksanakan oleh APIP pada semester pertama tahun yang berjalan. (3) APIP menyampaikan laporan hasil evaluasi atas Implementasi SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator. (4) Menteri Koordinator menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Setiap Entitas AK3 wajib menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kinerja.

Ketentuan mengenai tata cara reviu dan evaluasi atas Implementasi SAK Kemaritiman unit eselon I dan eselon II diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator tersendiri.

(1) Setiap Entitas AK3 wajib menyusun indikator kinerja. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. spesifik dan dapat dibedakan dengan indikator kinerja unit kerja lainnya; b. dapat diukur baik kuantitas maupun kualitasnya; c. dapat dicapai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki; d. relevan dan dapat dilacak keterkaitannya dengan tugas, fungsi dan/atau rencana strategis unit kerjanya; dan e. berjangka waktu tertentu untuk pencapainya. (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterkaitan dalam pencapaian sasaran terdiri atas: a. Indikator kinerja aktivitas; b. Indikator kinerja proksi; dan c. Indikator kinerja eksak. (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kendali terdiri atas: a. Indikator kinerja tinggi, yaitu indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator kinerja; b. Indikator kinerja moderat, yaitu indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya sebagian besar dipengaruhi oleh pemilik indikator kinerja; dan c. Indikator kinerja rendah, yaitu indicator kinerja yang pencapaian kinerjanya sebagian besar dipengaruhi oleh pihak lain.

(1) Indikator Kinerja masing-masing Entitas AK3 merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator kinerja Entitas AK3 unit kerja di atasnya.

(2) Entitas AK3 sesuai tingkatannya memiliki indikator kinerja yang meliputi: a. Indikator Kinerja Utama pada Entitas AK3 Kementerian Koordinator untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Kementerian Koordinator; b. Indikator Kinerja Program pada Entitas AK3 Unit Eselon I untuk menggambarkan pencapaian sasaran program yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Renstra unit eselon I masing-masing; dan c. Indikator Kinerja Kegiatan pada Entitas AK3 Unit Eselon II untuk menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Renstra unit eselon II masing-masing. (3) Unit kerja selain Entitas AK3 sesuai dengan tingkatannya memiliki indikator kinerja yang meliputi: a. Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada unit eselon III untuk menggambarkan pencapaian sebagian sasaran kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan b. Indikator Kinerja Komponen pada unit eselon IV untuk menggambarkan pencapaian sasaran tindakan dalam rangka melaksanakan kegiatan/sub kegiatan.

(1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit menggunakan outcome yang merupakan kombinasi indikator kinerja aktivitas, proksi dan eksak. (2) Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit menggunakan outcome serta merupakan kombinasi indikator aktivitas dan proksi. (3) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menggunakan output atau output lanjut dan paling sedikit merupakan indikator aktivitas.

(1) Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator dan Indikator Kinerja Program unit eselon I ditetapkan oleh Menteri Koordinator. (2) Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon II ditetapkan oleh pimpinan Entitas AK3 Eselon I.

(1) Dalam penyelenggaraan SAK Kemaritiman setiap pimpinan Entitas AK3 wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Entitas AK3 di bawahnya. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Entitas AK3 Kementerian Koordinator diselenggarakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Entitas AK3 unit Deputi diselenggarakan oleh Sekretaris Deputi; dan c. Entitas AK3 Sekretariat Kementerian Koordinator diselenggarakan oleh Biro Perencanaan.

(1) Pembinaan penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan SAK Kemaritiman; (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SAK Kemaritiman diselenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan rapat serta arahan pimpinan.

(1) Pengawasan penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk memastikan bahwa:

a. seluruh target kinerja dapat dicapai sesuai dengan jadwal yang direncanakan; b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. seluruh kendala dan hambatan dapat diselesaikan. (2) Pengawasan penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. koordinasi internal; b. forum pemantauan; dan c. evaluasi tahunan; (3) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai keperluan unit kerja; (4) Forum pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan setiap akhir triwulan; dan (5) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan pada bulan pertama setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Pengawasan penyelenggaraan SAK Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melalui penelaahan: a. laporan kinerja dan laporan kegiatan unit kerja; b. data realisasi anggaran DIPA; dan c. hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk: a. umpan balik bagi seluruh Entitas AK3 guna peningkatan kualitas penyelenggaraan SAK Kemaritiman; b. melakukan validasi atas bukti kinerja; dan c. bahan pembinaan oleh pimpinan.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA