Peraturan Menteri Nomor 181-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut BMN Idle, adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

6. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.

9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang.

10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja

lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Pengguna Barang. 11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1, adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang. 12. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. 15. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 17. Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran (updating) data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur- unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN. 18. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut. 19. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat LBMN, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/Lembaga atau

Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan. 20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 21. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 22. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 23. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. 24. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 25. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 26. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 27. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

28. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
30. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.
31. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.
32. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

(1) Objek Penatausahaan BMN meliputi: a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;

3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Objek Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. aset lancar berupa barang persediaan; b. aset tetap, meliputi:

5. tanah;

6. peralatan dan mesin;

7. gedung dan bangunan;

8. jalan, irigasi, dan jaringan;

9. aset tetap lainnya; dan

10. konstruksi dalam pengerjaan; dan c. aset lainnya, meliputi:

11. aset kemitraan dengan pihak ketiga;

12. aset tak berwujud; dan

13. aset tetap yang dihentikan dari penggunaan. (3) Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 merupakan aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha. (4) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, perangkat lunak (software) komputer, lisensi

dan waralaba (franchise), hak cipta (copyright), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. (5) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 merupakan aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, yakni Penatausahaan atas: a. BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama; b. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan c. BMN yang berasal dari aset eks Pertamina, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas: a. UAKPB; b. UAPPB-W; c. UAPPB-E1; dan d. UAPB. (2) Dalam hal diperlukan, UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB). (3) UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap Penatausahaan BMN yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) di lingkungannya.

Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas: a. KPKNL selaku Pengelola Barang kantor daerah; b. Kanwil DJKN selaku Pengelola Barang kantor wilayah; dan c. Kantor Pusat DJKN selaku Pengelola Barang.

Pelaksana Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sesuai struktur, bagan organisasi, dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksana Penatausahaan BMN melaksanakan Pembukuan BMN. (2) Pembukuan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disajikan dalam bentuk: a. Daftar Barang pada Pengguna Barang; b. Daftar Barang pada Pengelola Barang; c. Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan d. Buku Barang pada Pengelola Barang kantor daerah.

(1) Daftar Barang pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), untuk tingkat Kuasa Pengguna Barang, yang disusun oleh UAKPB, yang memuat data BMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; b. Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W), untuk Pengguna Barang tingkat wilayah, yang disusun oleh UAPPB-W, berupa himpunan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing-masing UAKPB yang berada di wilayah kerjanya; c. Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1), untuk Pengguna Barang tingkat Unit Eselon I, yang disusun oleh UAPPB-E1, berupa himpunan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing-masing UAKPB dan/atau UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya; dan d. Daftar Barang Pengguna (DBP), untuk Pengguna Barang tingkat Kementerian/Lembaga, yang disusun oleh UAPB, berupa gabungan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing-masing UAPPB-E1. (2) Daftar Barang pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Daftar Barang Pengelola Kantor Daerah (DBPL-KD), yang disusun oleh KPKNL, merupakan himpunan daftar BMN antara lain daftar BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle yang berada di wilayah kerjanya; b. Daftar Barang Pengelola Kantor Wilayah (DBPL-KW), yang disusun oleh Kanwil DJKN, merupakan himpunan DBPL-KD masing-masing Pengelola Barang kantor daerah yang berada di wilayah kerjanya; dan c. Daftar Barang Pengelola (DBPL), yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN, merupakan himpunan DBPL-KW masing-masing Pengelola Barang kantor wilayah.

(3) Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengelolaan BMN sejak diperoleh sampai dengan dihapuskan. (4) Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data pengelolaan BMN, antara lain data BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle sejak diserahterimakan sampai dengan dihapuskan.

(1) Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi: a. Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel; b. Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel; c. Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Bersejarah; d. Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan; dan e. Buku Barang Kuasa Pengguna-Konstruksi Dalam Pengerjaan. (2) Buku Barang pada Pengelola Barang kantor daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi: a. Buku Tanah Pengelola kantor daerah; dan b. Buku Gedung dan Bangunan Pengelola kantor daerah.

(1) Selain menyusun Daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang menyusun pula: a. D aftar Barang Milik Negara Kantor Daerah (DBMN-KD) per Kementerian/Lembaga, yang disusun oleh KPKNL, berupa himpunan DBKP yang berada di wilayah kerja Pengelola Barang kantor daerah; b. Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah (DBMN-KW) per Kementerian/Lembaga, yang disusun oleh Kanwil DJKN, berupa himpunan

DBP-W yang berada di wilayah kerja Pengelola Barang kantor wilayah; atau c. Daftar Barang Milik Negara (DBMN) per Kementerian/Lembaga, yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN, berupa himpunan DBP. (2) Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengelolaan BMN sejak diperoleh sampai dengan dihapuskan, sebagai berikut: a. DBMN-KD per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat seluruh data BMN; b. DBMN-KW per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat seluruh data BMN, yang penyajiannya terbatas pada tanah, gedung dan bangunan, bangunan air, serta peralatan dan mesin yang memiliki kartu identitas barang; c. DBMN per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat seluruh data BMN, yang penyajiannya terbatas pada tanah, gedung dan bangunan, serta alat angkutan. (3) Khusus untuk Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang di Kantor Pusat DJKN menyusun pula Daftar Barang Milik Negara (DBMN) yang merupakan himpunan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(1) Pendaftaran dan pencatatan atas BMN dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN, meliputi: a. Penggunaan BMN; b. pemanfaatan BMN; c. pemindahtanganan BMN; dan d. Penghapusan BMN. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pendaftaran dan pencatatan pada

buku barang dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan. (3) Dalam hal terdapat perubahan data terkait dengan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang melaporkannya kepada Pelaksana Penatausahaan terkait sesuai jenjang kewenangan masing-masing untuk mendapatkan tindak lanjut. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan periode Pelaporan.

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Pengelola Barang. (2) Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan BMN ke dalam Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Pengelola Barang.

(1) Dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN, dibuat penggolongan dan kodefikasi untuk setiap satuan BMN. (2) Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan di bidang penggolongan dan kodefikasi BMN.

Tata cara pelaksanaan Pembukuan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi yang berada dalam penguasaannya: a. melalui pelaksanaan opname fisik sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan; dan b. melalui pelaksanaan sensus barang sekurang- kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, tidak dilakukan Inventarisasi. (3) Pengguna Barang menyampaikan rencana pelaksanaan Inventarisasi selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pengelola Barang. (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. (5) Pengguna Barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/atau Pemutakhiran Daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaporan hasil Inventarisasi berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dalam rangka pembuatan Laporan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai periode Pelaporan.

(7) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran materiil dari laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi.

(1) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. (2) Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Daftar Barang pada Pengelola Barang. (3) Kantor Pusat DJKN selaku pelaksana fungsional Pengelola Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan setelah selesai dilaksanakannya Inventarisasi BMN.

(1) Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian rencana pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), setelah diterimanya laporan hasil Inventarisasi dari Pengguna Barang. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang secara berjenjang. (3) Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Pengelola Barang menyampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Tata cara Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dilakukan sesuai ketentuan

dan mekanisme tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jenis Laporan dalam Penatausahaan BMN terdiri atas: a. Laporan pada Pengguna Barang, meliputi:

1. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
2. Laporan Barang Pengguna Wilayah;
3. Laporan Barang Pengguna Eselon I; dan/atau
4. Laporan Barang Pengguna; dan b. Laporan pada Pengelola Barang, meliputi:
5. di tingkat KPKNL: a) Laporan Barang Pengelola kantor daerah; dan b) Laporan Barang Milik Negara kantor daerah per Kementerian/Lembaga;
6. di tingkat Kanwil DJKN: a) Laporan Barang Pengelola kantor wilayah; dan b) Laporan Barang Milik Negara kantor wilayah per Kementerian/Lembaga; dan
7. di tingkat Kantor Pusat DJKN: a) Laporan Barang Pengelola; b) Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/ Lembaga; dan c) Laporan Barang Milik Negara. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan catatan atas laporan BMN.

(1) UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang terdiri atas:

a. LBKP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBKP tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAKPB wajib menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPPB-W atau UAPPB-E1; dan b. KPKNL.

(1) UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) yang terdiri atas: a. LBP-W semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBP-W tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAPPB-W wajib menyampaikan LBP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPPB-E1; dan b. Kanwil DJKN.

(1) UAPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1) yang terdiri atas: a. LBP-E1 semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBP-E1 tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAPPB-E1 wajib menyampaikan LBP-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPB; dan

b. Kantor Pusat DJKN, dalam hal diminta.

(1) UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) yang terdiri atas: a. LBP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; b. LBP tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut; dan c. LBP tahunan audited, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) UAPB wajib menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pusat DJKN.

(1) KPKNL menyusun Laporan Barang Pengelola Kantor Daerah (LBPL-KD) yang terdiri atas: a. LBPL-KD semesteran, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBPL-KD tahunan, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPKNL juga menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) per Kementerian/Lembaga yang terdiri atas: a. LBMN-KD semesteran per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester

tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKP semesteran; dan b. LBMN-KD tahunan per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKP tahunan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala KPKNL kepada Kepala Kanwil DJKN.

(1) Kanwil DJKN menyusun Laporan Barang Pengelola Kantor Wilayah (LBPL-KW) yang terdiri atas: a. LBPL-KW semesteran, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBPL-KD semesteran; dan b. LBPL-KW tahunan, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBPL-KD tahunan. (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kanwil DJKN juga menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Wilayah (LBMN-KW) per Kementerian/Lembaga yang terdiri atas: a. LBMN-KW semesteran per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBP-W semesteran; dan b. LBMN-KW tahunan per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBP-W tahunan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur yang menangani Penatausahaan BMN.

(1) Kantor Pusat DJKN menyusun Laporan Barang Pengelola (LBPL), yang terdiri atas: a. LBPL semesteran, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBPL-KW semesteran; dan b. LBPL tahunan, menyajikan antara lain posisi BMN berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBPL-KW tahunan. (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pusat DJKN juga menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) per Kementerian/Lembaga yang terdiri atas: a. LBMN semesteran per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBP semesteran; dan b. LBMN tahunan per Kementerian/Lembaga, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBP tahunan. (3) Kantor Pusat DJKN menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN), yang merupakan gabungan dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

(1) LBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat. (2) Penyusunan LBMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan standar akuntansi pemerintah.

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pengelola Barang secara semesteran dan tahunan. (2) Laporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat PNBP yang bersumber dari: a. pemanfaatan BMN; dan/atau b. pemindahtanganan BMN.

(1) Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. (2) Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima sebagai Laporan Barang sepanjang: a. informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan; dan b. disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(1) Tata cara Pelaporan dan jadwal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Perubahan jadwal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN.

(1) SKPD yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPB. (2) Kepala SKPD merupakan penanggung jawab UAKPB Dekonsentrasi. (3) Dinas Pemerintah Provinsi/Unit Organisasi Pemerintah Provinsi yang membawahi SKPD penerima Dana Dekonsentrasi merupakan UAPPB-W Dekonsentrasi. (4) Kepala Dinas Pemerintah Provinsi/Unit Organisasi Pemerintah Provinsi yang membawahi SKPD penerima Dana Dekonsentrasi merupakan penanggung jawab UAPPB-W Dekonsentrasi. (5) Gubernur merupakan koordinator UAPPB-W Dekonsentrasi.

(1) SKPD yang mendapatkan Dana Tugas Pembantuan merupakan UAKPB.

(2) Kepala SKPD merupakan penanggung jawab UAKPB Tugas Pembantuan. (3) Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan merupakan UAPPB-W Tugas Pembantuan. (4) Kepala Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan penanggung jawab UAPPB-W Tugas Pembantuan.

(1) Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan UAKPB. (2) Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan penanggung jawab UAKPB Badan Layanan Umum.

Ketentuan mengenai Penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap Penatausahaan BMN pada: a. SKPD yang berasal dari Dana Dekonsentrasi; b. SKPD yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan; dan c. Badan Layanan Umum, kecuali diatur lain dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN meliputi: a. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN pada Kementerian/Lembaga;

b. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara; dan c. Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara. (2) Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN. (3) Hasil Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai jenjang kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(1) Pelaksanaan Penatausahaan BMN yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. (2) Pedoman akuntansi pada pelaksanaan Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. (2) Kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau b. peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi. (4) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN: a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:

1. peralatan dan mesin; atau
2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
3. gedung dan bangunan; atau
4. aset tetap renovasi gedung dan bangunan. (5) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan untuk: a. BMN berupa tanah; b. BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan; c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau d. BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. (6) Pelaksanaan kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti ketentuan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Perubahan atas nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

(1) Penyusutan dilakukan terhadap BMN berupa aset tetap. (2) Amortisasi dilakukan terhadap BMN berupa aset tak berwujud. (3) Pelaksanaan lebih lanjut atas penyusutan dan amortisasi BMN mengikuti ketentuan Peraturan Perundang- undangan dibidang penyusutan dan amortisasi BMN.

(1) BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya: a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat.

(3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan, pemusnahan, atau Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang: a. mereklasifikasi BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat; b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan c. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap.

(1) BMN berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan, untuk dilakukan Penghapusan, selanjutnya: a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Hilang. (3) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diusulkan penghapusannya namun di kemudian hari ditemukan kembali: a. sebelum terbitnya Keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:

1. mereklasifikasi BMN tersebut dari Daftar Barang Hilang;

2. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan

3. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap; dan b. setelah terbitnya Keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:

4. menyajikan kembali BMN tersebut ke dalam neraca; dan

5. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap.

(1) Bantuan pemerintah berupa BMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dikategorikan sebagai BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). (2) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan oleh Pengguna Barang sebagai aset tetap sesuai dengan peruntukannya sebelum diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima. (3) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direklasifikasi ke dalam Daftar BPYBDS setelah diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima.

(1) BMN berupa BPYBDS yang telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) dihapus dari BPYBDS. (2) Dalam hal BMN berupa BPYBDS yang ditetapkan sebagai PMN nilainya berbeda dengan nilai dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, maka: a. BMN berupa BPYBDS tetap dicatat dalam Daftar BPYBDS, dalam hal:

1. selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima akan diajukan PMN tambahan; atau

2. selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima masih dalam proses PMN tambahan. b. BMN berupa BPYBDS dihapus dari Daftar BPYBDS dan direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang, dalam hal selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima tidak diajukan PMN tambahan. (3) BMN berupa BPYBDS yang batal ditetapkan sebagai PMN direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang.

(1) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pengelola Barang dapat menolak usulan pemanfaatan, pemindahtanganan atau Penghapusan terhadap BMN tersebut. (2) Dalam hal: a. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2); dan/atau b. pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), tidak dilakukan, Pengelola Barang berwenang untuk:

1. menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang tidak melaksanakan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN dan/atau tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Pengelola Barang; dan
2. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (3) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah batas akhir waktu Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN. (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1.

(1) BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya: a. dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai. (5) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang: a. mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai; b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan c. melakukan Penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pengguna Barang dan Pengelola Barang wajib menyimpan dokumen kepemilikan dan dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Daftar, buku, laporan, catatan atas laporan BMN, dan formulir lainnya yang digunakan dalam Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN disusun sesuai format tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) harus menyampaikan fotokopi dokumen pengadaan yang diperlukan dalam rangka Penatausahaan BMN kepada UAKPB.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. sensus barang dan opname fisik yang telah dilakukan oleh Pengguna Barang serta Inventarisasi eks BMN Idle yang telah dilakukan oleh Pengelola Barang dinyatakan tetap berlaku; b. pelaksanaan sensus barang berikutnya dilakukan oleh Pengguna Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelaporan pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); c. pelaksanaan Inventarisasi eks BMN Idle berikutnya dilakukan oleh Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelaporan pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); dan d. ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara tetap digunakan sebagai batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) yang berlaku mulai Tahun Anggaran 2018.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA