Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; e. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta

pengembangan lelang; f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; g. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang; i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang; k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Bidang Piutang Negara; d. Bidang Penilaian; e. Bidang Lelang; f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata

usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional; b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja; d. pelaksanaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan f. perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, melaksanakan urusan sumber daya manusia, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, melakukan perencanaan,

pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, serta melakukan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/ kekayaan negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara; c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan d. pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

di lingkungan Kantor Wilayah.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II; dan c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, dan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup I, lingkup II, dan lingkup III, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara; d. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

Bidang Piutang Negara terdiri atas: a. Seksi Piutang Negara I; dan b. Seksi Piutang Negara II.

Seksi Piutang Negara I dan Seksi Piutang Negara II masing- masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penghapusan piutang negara, dan melakukan bimbingan teknis, pembinaan, evaluasi, dan pelaksanaan penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara lingkup I dan lingkup II, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian; b. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian; c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan d. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

Bidang Penilaian terdiri atas: a. Seksi Penilaian I; dan b. Seksi Penilaian II.

Seksi Penilaian I dan Seksi Penilaian II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan dan pengelolaan basis data, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai, serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan lingkup II sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang, dan pengawasan lelang; c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; d. pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; e. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang; f. penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Bidang Lelang terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Lelang I; dan b. Seksi Bimbingan Lelang II.

Seksi Bimbingan Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidang lelang, melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang, melakukan penyiapan penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang, serta melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lingkup I dan lingkup II sesuai

penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah; d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum; e. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi; f. penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan g. penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas: a. Seksi Kepatuhan Internal; b. Seksi Hukum; dan c. Seksi Informasi.

(1) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

(1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala.

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara; b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; e. pelaksanaan pelayanan penilaian; f. pelaksanaan pelayanan lelang; g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi

pengurusan piutang negara dan lelang; i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Seksi Piutang Negara; d. Seksi Hukum dan Informasi; e. Seksi Kepatuhan Internal; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL. (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. (3) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan

pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. (4) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. (5) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

(1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan. (6) Jenis, jenjang, dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Dalam hal diperlukan, penyampaian laporan kepada atasan ditembuskan kepada pimpinan satuan unit organisasi terkait.

(1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPKNL mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Kompilasi dan penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum menjadi laporan berkala Kantor Wilayah. (3) Laporan Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari laporan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPKNL. (4) Kompilasi dan penyusunan laporan Kepala KPKNL dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum. (5) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan, bimbingan, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemimpin satuan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat: a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah; dan b. 71 (tujuh puluh satu) KPKNL. (2) Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Bagan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/ penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal. (5) Pembagian wilayah kerja KPKNL Tangerang I dan KPKNL Tangerang II, serta KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V sebagaimana tercantum dalam lampiran II ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, berdasarkan analisis beban kerja dan tuntutan pemangku kepentingan.

(1) Kepala Kantor Wilayah merupakan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala KPKNL merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPKNL merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit kepatuhan internal pada Kantor Wilayah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPKNL.

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33 berhak meminta

dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bidang Lelang juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap profesi Pejabat Lelang Kelas II sampai dengan dialihkan kepada unit organisasi yang menangani fungsi pembinaan profesi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, dalam hal tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan

tertulis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO