Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah pengelompokan organisasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

pelatihan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 4. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

(1) UPT Bidang Pelatihan Kesehatan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Pelatihan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (3) UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala.

(1) UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi. (2) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan b. Balai Pelatihan Kesehatan. (4) Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 3 (tiga) balai besar. (5) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 3 (tiga) balai.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pelatihan manajemen, dan pelatihan unggulan tertentu; c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; f. penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

g. pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelatihan unggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan; c. Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi kerja sama, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan, serta urusan ketatausahaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang/jasa; d. pengelolaan sistem informasi; e. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang pelatihan; f. penataan organisasi dan tata laksana; g. pelaksanaan urusan kepegawaian; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; i. pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan; dan j. pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta administrasi kerja sama. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan; b. penyiapan pelatihan unggulan tertentu; c. penyiapan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan; d. penyiapan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan; e. penyiapan kerja sama di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan; f. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan; dan g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan.

Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan terdiri atas: a. Seksi Pelatihan Manajemen; dan b. Seksi Pelatihan Teknis Nonkesehatan.

(1) Seksi Pelatihan Manajemen sebagaimana dimasud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan

teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen. (2) Seksi Pelatihan Teknis Nonkesehatan sebagaimana dimasud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis nonkesehatan.

Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelatihan teknis dan fungsional; b. penyiapan pelatihan unggulan tertentu; c. penyiapan pengembangan metode dan teknologi pelatihan teknis dan fungsional; d. penyiapan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional; e. penyiapan kerja sama di bidang pelatihan teknis dan fungsional; f. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelatihan teknis dan fungsional; dan g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis dan fungsional.

Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri atas: a. Seksi Pelatihan Teknis; dan b. Seksi Pelatihan Fungsional.

(1) Seksi Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis. (2) Seksi Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan fungsional.

Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pelatihan manajemen, dan pelatihan unggulan tertentu; c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; f. pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelatihan Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelatihan unggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Balai Pelatihan Kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

Balai Pelatihan Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan; c. Seksi Pelatihan Teknis; d. Seksi Pelatihan Fungsional; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program, anggaran, urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, administrasi pengadaan barang dan jasa, administrasi kerja sama, urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan, serta urusan ketatausahaan Balai Pelatihan Kesehatan. (2) Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan. (3) Seksi Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis. (4) Seksi Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan fungsional.

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang pejabat nonstruktural yang bertanggung jawab kepada kepala UPT. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. (4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan pelatihan. (5) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPPSDMK.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit kerja pada UPT Bidang Pelatihan Kesehatan melaksanakan penataan jabatan fungsional. (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan maupun dengan instansi lain di luar UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Setiap pimpinan unit kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

(1) Balai Besar Pelatihan Kesehatan berlokasi di Jakarta, Ciloto, dan Makassar. (2) Balai Pelatihan Kesehatan berlokasi di Cikarang, Semarang, dan Batam.

(1) Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan adalah pejabat struktural eselon II b. (2) Kepala Balai Pelatihan Kesehatan adalah pejabat struktural eselon III a. (3) Kepala bagian dan kepala bidang di Balai Besar Pelatihan Kesehatan adalah pejabat struktural eselon III b. (4) Kepala subbagian dan kepala seksi di Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan adalah pejabat struktural eselon IV a.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : a. Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 890) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. b. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 89), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Hal-hal terkait pengangkatan pejabat dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pelaksanaan atas jenis pelatihan unggulan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) secara teknis ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 890) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA