Peraturan Menteri Nomor per-30-men-2012 Tahun 2013 tentang SAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

3. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.

4. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

5. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.

6. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik INDONESIA yang melakukan usaha perikanan tangkap.

7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan INDONESIA, zona ekonomi eksklusif INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik INDONESIA.

8. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).

9. Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.

10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

14. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

15. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.

16. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang secara teknis dirancang untuk dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan (purse seine group), yang terdiri atas kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.

17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina.

18. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.

19. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.

20. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial INDONESIA sebagaimana ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berlaku tentang perairan INDONESIA yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial INDONESIA.

21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

22. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

24. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari WPP-NRI berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang ditetapkan.

25. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal. 26. Perluasan alokasi adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam SIUP. 27. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 28. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. 29. Pelabuhan bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan. 30. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. 31. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 32. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas. 33. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha penangkapan ikan. 34. Alih Muatan (Transhipment) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan. 35. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 30. Pelabuhan …

37. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
38. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
39. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan nelayan kecil dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap.

Jenis usaha perikanan tangkap meliputi: a. usaha penangkapan ikan; b. usaha pengangkutan ikan; c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan d. usaha perikanan tangkap terpadu.

Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum.

(1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari: a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal; b. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan c. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal dan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan. (2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang sekaligus berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan hasil tangkapan. (3) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang merupakan satu kesatuan armada penangkapan ikan. (4) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal dan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam 1 (satu) usaha.

(1) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor. (2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. pengangkutan ikan dari sentra nelayan; b. pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat; dan c. pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. (3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk mengangkut ikan ke luar negeri. (4) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c hanya dapat dilakukan dalam satu perusahaan.

Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

a. usaha perikanan tangkap dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; dan b. usaha perikanan tangkap non-penanaman modal.

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan integrasi antara kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan dengan industri pengolahan ikan. (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan INDONESIA. (3) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat diberikan insentif berupa: a. tambahan alokasi jumlah kapal perikanan; b. prioritas pemanfaatan kawasan industri di pelabuhan perikanan; c. pemberian pelabuhan bongkar pada SIPI dan SIKPI sesuai dengan UPI yang dimiliki; d. fasilitasi promosi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun pasar ekspor; dan/atau e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

(1) Usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang melakukan pengembangan usaha pengolahan ikan dapat diberikan insentif berupa: a. tambahan alokasi jumlah kapal perikanan; b. prioritas pemanfaatan kawasan industri di pelabuhan perikanan; dan/atau c. pemberian pelabuhan bongkar pada SIPI dan SIKPI sesuai dengan UPI yang dimiliki. (2) Usaha pengolahan ikan yang melakukan pengembangan usaha penangkapan ikan dapat diberikan insentif berupa: a. fasilitasi promosi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun pasar ekspor; dan/atau b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. SIUP perorangan; b. SIUP perusahaan; dan c. SIUP penanaman modal. (4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal; b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan; c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan d. SIPI untuk kapal latih atau penelitian/eksplorasi perikanan. (5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan; b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat; c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan; d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor; e. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan; dan

f. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi: a. nelayan kecil; dan b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. (2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

(1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. (2) SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun.

(1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk: a. kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT; dan b. usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:

a. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan b. Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (5) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (6) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas. (7) Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (8) Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (9) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal MENETAPKAN jumlah GT kapal yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan pada masing-masing WPP-NRI untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah GT kapal yang memanfaatkan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam MENETAPKAN kebijakan pengelolaan perikanan.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; f. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas; g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
2. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui. (4) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (5) Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP. (6) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan. (8) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (9) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari: a. Lampiran I : SIUP untuk Perseorangan. b. Lampiran II : SIUP untuk Perusahaan.

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berlaku juga untuk kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang rencana usahanya meliputi laut lepas.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; d. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); e. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. rencana target spesies penangkapan ikan; g. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan; h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
2. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
3. kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan 6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan:

a. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan bekas; b. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% (lima puluh persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan baru; atau c. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% (enam puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru dan bekas.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari: a. Lampiran IV : SIPI untuk Operasi Tunggal. b. Lampiran V : SIPI untuk Operasi Group-Satuan Armada Penangkapan Ikan.

(1) Permohonan SIPI bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang dioperasikan dalam satuan armada yang berupa kapal lampu, diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI untuk Operasi Satuan Armada Penangkapan Ikan. (2) Bentuk dan format SIPI bagi kapal pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); d. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan; e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:

1. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan 2) kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (8) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: (5) Dalam …

a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); d. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan; f. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);

2. kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);

3. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

4. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan 6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu: a. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota; b. untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota; c. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

6. rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;

7. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;

8. fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan 4) fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK). (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan: a. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), untuk pengadaan kapal pengangkut ikan bekas; b. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% (lima puluh persen), untuk pengadaan kapal pengangkut ikan baru; atau c. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% (enam puluh lima persen), untuk pengadaan kapal pengangkut ikan dalam keadaan baru dan bekas.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari: a. Lampiran VIII : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan. b. Lampiran IX : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor. c. Lampiran X : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat. d. Lampiran XI : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan.

(1) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI. (2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;

b. fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal; d. gambar rencana umum kapal (general arrangement); e. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal berbendera asing; f. daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan oleh Notaris; g. fotokopi surat ukur internasional, bagi kapal berbendera asing; h. fotokopi KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; i. fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan j. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut telah sesuai dengan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari: a. Lampiran XII : SIKPI untuk kapal berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. b. Lampiran XIII : SIKPI untuk kapal berbendera INDONESIA yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

(1) Permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI untuk Operasi Satuan Armada Penangkapan Ikan. (2) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya; b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

1. kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan; dan 2) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal. (3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal tidak dipungut biaya. (4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Direktur Jenderal dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT. (2) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada gubernur dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. (3) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada bupati/walikota dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

(1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi. (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam keadaan baru atau bekas atas nama pemegang SIUP. (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria: a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 100 (seratus) GT; b. keadaan bekas berukuran diatas 100 (seratus) GT dengan ketentuan:

1. paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi kapal yang tercantum dalam SIUP;
2. umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan 3) dilakukan oleh perusahaan perikanan yang berbadan hukum. (6) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria: a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 500 GT; b. keadaan bekas berukuran diatas 1000 (seribu) GT dengan ketentuan:
3. paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi kapal yang tercantum dalam SIUP;
4. umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan 3) dilakukan oleh perusahaan perikanan yang berbadan hukum.

(1) Setiap orang untuk melakukan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); c. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan; d. surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan kapal baru; e. rekomendasi dari pemerintah negara tempat membangun kapal dan diketahui oleh kantor perwakilan Negara Republik INDONESIA di negara yang bersangkutan untuk pengadaan kapal dari luar negeri; dan f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kapal perikanan tidak tercantum dalam daftar kapal yang

melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) untuk pengadaan kapal keadaan bekas. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengadaan kapal. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).

Persyaratan dan tata cara pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk memberikan persetujuan pengadaan kapal harus mengacu pada estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI dan apabila terjadi perubahan spesifikasi kapal dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.

(2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI dan apabila terjadi perubahan spesifikasi kapal. (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (4) Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan kapal pengangkut ikan yang disesuaikan dengan grosse akta asli atau akta hipotik dan spesifikasi alat penangkapan ikan. (5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 (satu) WPP-NRI. (2) Daerah penangkapan ikan dapat diberikan di 2 (dua) WPP-NRI untuk WPP-NRI yang berdampingan. (3) Setiap kapal penangkap ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah. (4) Setiap kapal pengangkut ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan. (5) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI. (6) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.

(1) Kapal penangkap ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan kepulauan dan ZEEI. (2) Kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT keatas diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI.

(3) Kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri dan/atau buatan luar negeri diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI.

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal: a. dalam negeri, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 30 GT; b. asing, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 100 GT. (2) Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapal perikanan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT.

(1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal harus mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan persyaratan: a. identitas perusahaan; b. untuk penanaman modal asing wajib mendirikan perseroan terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA; dan c. rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap rencana usaha paling lama 5 (lima) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan RAPIPM yang disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam rangka penerbitan surat persetujuan penanaman modal. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan

penolakan disertai alasan penolakan yang disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

(1) Berdasarkan surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, perusahaan perikanan mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; b. fotokopi NPWP perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP/paspor penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi pengesahan badan hukum; f. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan 2) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (4) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui. (5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (6) Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP. (3) Direktur …

(7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (9) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (10) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Bagi perusahaan dengan fasilitas penanaman modal yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki UPI. (2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku. (3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan. (4) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku, serta operasionalisasi. (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan, evaluasi dan operasionalisasi UPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu oleh perusahaan non-penanaman modal yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki UPI.

(2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku. (3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan. (4) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku, serta operasionalisasi. (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan, evaluasi dan operasionalisasi UPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(1) Perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan UPI. (2) Kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan: a. UPI telah memiliki SKP; b. kapasitas pengolahan tidak melampaui kapasitas terpasang UPI; c. akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan d. daftar nama UPI yang akan bermitra. (3) Perusahaan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kemitraan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (4) Ketentuan mengenai kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan: a. penanggung jawab perusahaan; b. domisili usaha; c. perluasan alokasi; d. pengurangan alokasi; e. daerah penangkapan ikan; f. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat; g. alat penangkapan ikan; dan/atau h. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan. (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan. (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan perikanan maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan tidak dikenakan pungutan. (4) Perluasan alokasi dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan. (5) Pengurangan alokasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan tidak dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya, SIUP diganti sesuai dengan realisasi rencana usaha dan PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP yang akan diubah; b. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan berupa penanggung jawab perusahaan, domisili usaha, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat tidak dikenakan pungutan. (4) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan SIUP disetujui, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan berupa perluasan alokasi, penambahan ukuran kapal, dan perubahan alat penangkapan ikan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara bersamaan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan penanggung jawab perusahaan.

(11) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan. (12) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut. (5) Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

(1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan. (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:

a. SIUP; b. spesifikasi kapal penangkap ikan; c. alat penangkapan ikan; d. daerah penangkapan; dan/atau e. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah. (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIPI yang akan diubah; c. jenis perubahan SIPI yang diminta; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa perubahan spesifikasi kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai. (5) Dalam …

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah dan tidak dikenakan pungutan. (12) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah. (13) SIPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIPI perubahan diterbitkan.

(1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir. (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIPI yang diperpanjang; c. fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;

d. bukti pembayaran air time Transmitter Vessel Monitoring System untuk tahun yang akan datang; e. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI; f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); g. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa telah merealisasikan pembangunan UPI 100% (seratus persen) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; dan h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:

1. kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
2. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
3. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dan terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal penangkapan ikan dan/atau alat penangkapan ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkapan ikan dan/atau alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan terdapat perubahan daerah penangkapan dan/atau pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Pemohon harus membayar PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (12) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya. (13) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.

(1) Perpanjangan SIPI untuk kapal dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dioperasikan secara tunggal dapat dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau kepala UPT pelabuhan perikanan atas nama Direktur Jenderal. (2) Kepala dinas provinsi dan kepala UPT pelabuhan perikanan yang dapat melakukan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (3) Perpanjangan SIPI oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau kepala UPT pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlakunya habis, pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaan dan aktivitas kapal dan mengembalikan SIPI tersebut kepada Direktur Jenderal. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas kapal yang dilakukan dan terhadap kapal tersebut tidak dapat diberikan SIPI kembali.

(1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk

kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut. (5) Penggantian SIPI tidak dikenakan PHP.

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUP; b. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau c. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat. (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIKPI yang diubah; c. jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa perubahan spesifikasi kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat dan tidak dikenakan pungutan. (12) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah. (13) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

(1) Perubahan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:

a. SIUPAL; b. tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing; dan/atau c. nakhoda. (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUPAL; b. fotokopi SIKPI yang diubah; c. jenis perubahan SIKPI yang diminta; d. fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan e. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui. (3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah. (5) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan. (6) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP.

(1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang; c. fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan; d. bukti pembayaran air time Transmitter Vessel Monitoring System untuk tahun yang akan datang; e. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI; f. bukti penyampaian LKU dan LKP; g. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa telah merealisasikan pembangunan UPI 100% (seratus persen) untuk usaha perikanan tangkap terpadu; dan i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:

1. kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
2. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
3. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dan terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan terdapat perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Pemohon harus membayar PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan penolakan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (12) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (13) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

(1) Perpanjangan SIKPI untuk usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan, pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat, dan sentra nelayan yang berukuran 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT dapat dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau kepala UPT pelabuhan perikanan atas nama Direktur Jenderal. (2) Kepala dinas provinsi dan kepala UPT pelabuhan perikanan yang dapat melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (3) Perpanjangan SIKPI oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau kepala UPT pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Perpanjangan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan perpanjangan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) apabila terdapat perubahan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP. (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru. (9) SIKPI yang diperpanjang dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perpanjangan diterbitkan.

(1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut. (5) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

Persyaratan dan tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau

bupati/walikota diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bukti Pencatatan Kapal diterbitkan. (2) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dilakukan apabila terdapat perubahan: a. kepemilikan kapal penangkap ikan; b. alat penangkapan ikan; dan/atau c. mesin kapal. (3) Nelayan kecil untuk melakukan perubahan Bukti Pencatatan Kapal mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal; dan b. jenis perubahan yang diminta. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal perubahan.

(1) Perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Bukti Pencatatan Kapal berakhir. (2) Nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal yang diperpanjang; dan b. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau mesin kapal.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal perpanjangan.

(1) Penggantian Bukti Pencatatan Kapal dapat dilakukan apabila Bukti Pencatatan Kapal asli rusak atau hilang. (2) Nelayan kecil yang akan melakukan penggantian Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan: a. Bukti Pencatatan Kapal asli dalam hal Bukti Pencatatan Kapal rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Bukti Pencatatan Kapal hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Setiap kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan. (2) Transhipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama; b. pelaksanaan transhipment diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (observer); c. transmitter VMS dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara online; d. melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI;

e. melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI; dan f. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan. (3) Dalam pelaksanaan transhipment, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal. (4) Terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI dan SIKPI.

(1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan dalam usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan dapat melakukan transhipment dengan ketentuan: a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT; b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh kapal yang memiliki izin atau Bukti Pencatatan Kapal dan merupakan mitranya; c. ikan yang dipindahkan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan kapal pengangkut ikan yang menerima pemindahan ikan hasil tangkapan; dan d. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan dan ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan. (2) Dalam pelaksanaan transhipment, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri. (3) Terhadap kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.

Bentuk dan format pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f, dan Pasal 70 ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala pelabuhan pangkalan harus menyampaikan laporan pelaksanaan transhipment setiap bulan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan fotokopi pernyataan pemindahan ikan.

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organization. (2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu monyet (thresher shark); atau b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch) berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus. (3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi: a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh; c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi: a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. (5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan pukat udang dan perikanan pukat ikan berupa ikan campuran wajib ditangani dengan ketentuan: a. dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi; dan b. dimanfaatkan untuk bahan baku tepung ikan. (2) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh nakhoda kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI. (3) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI. (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI dilarang melakukan penangkapan ikan berdasarkan: a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau b. wilayah penangkapan ikan yang ditutup. (2) Penutupan waktu penangkapan dan wilayah penangkapan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

(1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilarang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan jenis ikan tertentu yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi atau perlindungan. (2) Terhadap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.

(1) Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penerapan skema ketertelusuran asal ikan dalam rangka memberantas kegiatan IUU fishing, dilakukan pengintegrasian sistem informasi manajemen (SIM) on line. (2) Pengintegrasian SIM on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengintegrasian sistem informasi antara perizinan dan penyelenggaraan pemantauan kapal perikanan, log book penangkapan ikan, dan pendaftaran kapal yang beroperasi di wilayah ZEEI pada RFMO. (3) SIM on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang terkait. (4) Ketentuan mengenai SIM on line diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

(1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau oleh kapal pengawas perikanan. (2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap trip penangkapan ikan, nakhoda wajib mengisi log book penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI. (2) Dalam hal kapal penangkap ikan tidak berpangkalan di pelabuhan perikanan, nakhoda atas nama pemegang SIPI menyerahkan log book penangkapan ikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pada pelabuhan pangkalan. (3) Ketentuan tentang log book penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat LKU setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan. (2) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; c. pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI. (5) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin. (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dijatuhkan. (8) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. (9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan LKU dan LKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang memasuki pelabuhan perikanan dikenakan tindakan kepelabuhanan (port state measures) berdasarkan persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di WPP-NRI yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkapan ikan dalam kondisi tidak operasional.

Setiap pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI harus berperan serta dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan tindakan/praktek IUU fishing melalui penyampaian laporan adanya tindakan/praktek IUU fishing kepada pengawas perikanan.

(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera INDONESIA di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. (2) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan diberi tanda pengenal kapal perikanan.

(3) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. tanda selar; b. tanda daerah penangkapan ikan; c. tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau d. tanda alat penangkapan ikan. (4) Ketentuan tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas: a. SIPI/SIKPI asli; b. Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. (2) Terhadap kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tidak memiliki dokumen.

Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA yang diberikan SIPI atau SIKPI untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan di WPP-NRI dapat melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan di laut lepas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap di laut lepas.

Kapal penangkap ikan berukuran diatas 1.000 (seribu) GT dengan menggunakan alat penangkapan ikan purse seine yang dioperasikan secara tunggal di WPP-NRI dapat mendaratkan ikan di luar pelabuhan pangkalan, baik pelabuhan di dalam negeri maupun pelabuhan di luar negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. melakukan operasi penangkapan ikan di ZEEI diluar 100 mil; b. menempatkan pemantau (observer) di atas kapal; dan c. melaporkan rencana dan pelaksanaan pendaratan ikan di pelabuhan di dalam negeri atau di luar negeri kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI.

Setiap orang yang memiliki kapal dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas wajib mendirikan perusahaan berbadan hukum paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Penggunaan lambang garuda pada format SIUP, SIPI, dan SIKPI dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. SIUP dan RAPIPM yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang masih melakukan usaha perikanan tangkap untuk SIUP dan selama izin penanaman modal masih berlaku untuk RAPIPM; b. SIPI dan SIKPI yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; c. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan yang terkait dengan pelabuhan pangkalan untuk kapal penangkap ikan berbendera INDONESIA; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2012Juni MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN