Peraturan Badan Nomor pk-3 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan

darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 3. Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Diklat serta memiliki prasarana dan sarana, ketenagaan diklat, serta program diklat yang dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan diklat. 4. Penyelenggaraan Diklat adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi calon atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan SAR Nasional. 5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 7. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 8. Peserta Diklat adalah Pegawai di lingkungan Basarnas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat. 9. Komite Penjamin Mutu Diklat yang selanjutnya disebut Komite Penjamin Mutu adalah komite yang dibentuk oleh instansi pembina Diklat Pencarian dan Pertolongan dan bersifat independen yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Instansi Pembina Diklat Aparatur adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. 12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer adalah Basarnas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional rescuer (petugas Pencarian dan Pertolongan). 13. Kepala Basarnas yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Basarnas.

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi: a. pembinaan; b. jenis dan jenjang Diklat; c. komponen Diklat; d. penyelenggaraan Diklat; e. sertifikat Diklat; f. Komite Penjamin Mutu Diklat; g. Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA); dan h. pembiayaan.

Kepala Badan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Diklat di lingkungan Basarnas.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a. pengaturan; b. pengendalian; dan c. pengawasan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Diklat. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan Diklat; dan b. pemberian bimbingan mengenai pelaksanaan Diklat. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pemantauan terhadap pelaksanaan Diklat; dan b. evaluasi program dan laporan hasil kegiatan Diklat;

Jenis Diklat meliputi: a. Diklat prajabatan; dan b. Diklat dalam jabatan.

Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Diklat prajabatan golongan I dan golongan II; dan b. Diklat prajabatan golongan III.

(1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS.

(2) Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. (3) CPNS Basarnas wajib mengikuti Diklat prajabatan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. (4) Penyelenggaraan Diklat prajabatan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat Aparatur.

Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Diklat kepemimpinan; b. Diklat fungsional; dan c. Diklat teknis.

(1) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. Diklat kepemimpinan tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV; b. Diklat kepemimpinan tingkat III untuk jabatan struktural eselon III; c. Diklat kepemimpinan tingkat II untuk jabatan struktural eselon II; dan d. Diklat kepemimpinan tingkat I untuk jabatan struktural eselon I. (2) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kompetensi

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. (3) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Diklat pemerintah yang terakreditasi. (4) Diklat kepemimpinan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat Aparatur.

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing- masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan; dan b. Diklat fungsional penjenjangan.

(1) Diklat fungsional pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional. (2) Diklat fungsional pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya.

(1) Diklat fungsional penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

(2) Diklat fungsional penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya untuk menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

(1) Jenjang Diklat fungsional terdiri atas: a. Diklat fungsional keahlian, terdiri atas:

1. ahli pertama;
2. ahli muda;
3. ahli madya; dan
4. ahli utama. b. Diklat fungsional keterampilan, terdiri atas:
5. pemula;
6. terampil;
7. mahir; dan
8. penyelia. (2) Jenis dan jenjang Diklat fungsional ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat Aparatur. (3) Jenis dan jenjang Diklat fungsional rescuer ditetapkan oleh Basarnas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer .

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Basarnas paling sedikit meliputi: a. arsiparis; b. pranata komputer; c. perancang peraturan perundang-undangan; d. dokter; e. perawat; f. perencana;

g. widyaiswara; h. auditor; i. statistisi; j. analis kepegawaian; k. pranata humas; dan l. rescuer.

Diklat fungsional rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas: a. Diklat fungsional pembentukan rescuer; dan b. Diklat fungsional penjenjangan rescuer.

(1) Diklat fungsional pembentukan rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional rescuer jenjang pemula. (2) Diklat fungsional pembentukan rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan pemangku jabatan fungsional rescuer jenjang pemula dalam menjalankan tugasnya.

(1) Diklat fungsional penjenjangan rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional rescuer setingkat lebih tinggi. (2) Diklat fungsional penjenjangan rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan oleh pemangku jabatan fungsional rescuer yang telah dimiliki

sebelumnya untuk menduduki jenjang jabatan fungsional rescuer setingkat lebih tinggi.

Jenjang Diklat fungsional rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Diklat fungsional rescuer tingkat terampil; b. Diklat fungsional rescuer tingkat mahir; dan c. Diklat fungsional rescuer tingkat penyelia.

(1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS yang dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis masing–masing. (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat teknis substantif; dan b. Diklat teknis umum/administrasi dan manajemen.

(1) Diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Basarnas menyelenggarakan Diklat teknis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Pencarian dan Pertolongan yang meliputi: a. Diklat dasar Basarnas; b. Diklat koordinator misi Pencarian dan Pertolongan (Diklat SAR Mission Coordinator/SMC);

c. Diklat perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (Diklat SAR Plan); d. Diklat koordinator lapangan Diklat (on scene coordinator/OSC); e. Diklat perencana latihan; f. Diklat pengoperasian peralatan; g. Diklat pengawakan sarana Pencarian dan Pertolongan; h. Diklat operator komunikasi; i. Diklat operator komunikasi lapangan; j. Diklat teknisi komunikasi; k. Diklat operator Local User Terminal (LUT) dan Mission Control Centre (MCC); l. Diklat manajemen pergudangan; m. Diklat instruktur Pencarian dan Pertolongan n. Diklat Basarnas Special Group (BSG); o. Diklat penanganan kecelakaan kendaraan; p. Diklat teknik pertolongan dari medan ketinggian (high angle rescue technique); q. Diklat pertolongan pertama (medical first responder); r. Diklat Pencarian dan Pertolongan di hutan (jungle search and rescue); s. Diklat Pencarian dan Pertolongan di air (water search and rescue); t. Diklat Pertolongan di ruang terbatas (confined

space rescue); u. Diklat Pencarian dan Pertolongan di bangunan runtuh (collapse structure search and rescue); v. Diklat Pencarian dan Pertolongan dalam kebakaran (fire search and rescue); w. Diklat penanganan bahan-bahan berbahaya (hazardous material); x. Diklat evakuasi medis udara/heli rescue; y. Diklat Pencarian dan Pertolongan kedaruratan di perkotaan (urban SAR/USAR); z. Diklat kepemimpinan di lapangan; aa. Diklat pertolongan di bawah air (underwater rescue);

bb. Diklat pertolongan di gua (cave rescue); cc. Diklat pertolongan bawah tanah; dd. Diklat teknis penyuluh Pencarian dan Pertolongan; ee. Diklat pembinaan kesamaptaan jasmani; ff. Diklat para medis; dan gg. Diklat inspektur pencarian dan pertolongan.

(1) Diklat teknis umum/administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis umum/administrasi dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Basarnas menyelenggarakan Diklat teknis umum/administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Diklat di bidang: a. perencanaan; b. evaluasi dan pelaporan; c. kepegawaian; d. hukum; e. ketatalaksanaan; f. keuangan; g. kearsipan; h. kehumasan dan keprotokolan; i. teknologi dan informasi; j. pengawasan; k. pengadaan barang dan jasa; dan l. pengelolaan aset.

Komponen Diklat terdiri atas: a. kurikulum Diklat; b. bahan ajar; c. tenaga kediklatan; d. peserta Diklat; e. metode pembelajaran; f. fasilitas Diklat; g. penunjang; dan h. tes dan evaluasi peserta.

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat untuk mencapai tujuan tertentu. (2) Penyusunan kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan; b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. peraturan perundang-undangan; dan d. standar internasional. (3) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat teknis substantif di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan b. Diklat fungsional rescuer. (4) Kurikulum yang ditetapkan dievaluasi secara berkala untuk pemutakhiran dan pengembangan Diklat sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Badan MENETAPKAN kurikulum Diklat teknis substantif di bidang Pencarian dan Pertolongan dan Diklat fungsional rescuer.

Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

(1) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas: a. tenaga pendidik; b. tenaga pengelola Diklat; dan c. tenaga kediklatan lainnya. (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga kediklatan dengan kualifikasi sebagai instruktur, widyaiswara, fasilitator, mentor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Diklat. (3) Tenaga pengelola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai Basarnas dan/atau seseorang yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat. (4) Tenaga kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seseorang yang bukan tenaga pendidik, bukan tenaga pengelola Diklat, tetapi karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam pencapaian tujuan diklat. (5) Dalam hal keterbatasan jumlah tenaga kediklatan yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan Diklat, dapat ditugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional, atau pegawai Basarnas dan/atau dari luar

Basarnas yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi tertentu untuk menjadi tenaga kediklatan.

Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pegawai Basarnas.

Peserta Diklat wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan kesehatan; dan c. persyaratan lain sesuai jenis Diklat.

Setiap Peserta Diklat berhak melaksanakan ibadah, memperoleh pelayanan akademis, kesehatan, akomodasi, transportasi, permakanan, dan administrasi.

Setiap Peserta Diklat berkewajiban untuk: a. mengutamakan keselamatan; b. menjaga ketertiban dan keamanan; c. menghormati sesama peserta dan pelaksana Diklat; d. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan; e. menghargai masyarakat dan budaya setempat; dan f. mematuhi peraturan lainnya sesuai dengan jenis diklat.

(1) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pengajaran. (2) Metode pembelajaran meliputi: a. ceramah; b. diskusi; c. tanya jawab; d. observasi; e. demonstrasi;

f. drill/latihan siap; dan g. simulasi/aplikasi.

Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan sarana, prasarana, dan media pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan Diklat.

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit meliputi: a. alat angkut personel; b. alat angkut barang; dan c. ambulans.

(1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas: a. prasarana umum; dan b. prasarana teknis. (2) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. gedung perkantoran; b. area Diklat; c. ruang kelas; d. lokasi akomodasi; e. mes dan barak peserta; f. ruang rekreasi; g. tempat ibadah; h. ruang pelayanan kesehatan; i. ruang laboratorium psikologi; j. ruang perpustakaan; k. ruang auditorium/aula; l. ruang laboratorium bahasa; m. ruang komputer; n. ruang makan; o. gudang;

p. garasi; q. area parkir; r. rumah genset; s. pos keamanan; t. guest house; dan u. perumahan pegawai. (3) Prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. gudang perlengkapan; b. helipad; c. bengkel; d. tower; e. hutan buatan; f. jogging track; g. lapangan olahraga; h. lapangan upacara; i. fitness center; j. simulator hazardous material ; k. simulator water rescue dan under water rescue; l. simulator helicopter under water escape technique; m. simulator high angle rescue technique; n. simulator perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan; o. simulator pemadaman api; p. simulator confined space rescue; dan q. simulator urban SAR.

Media pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a. laptop dan komputer; b. proyektor dan layar; c. papan tulis; d. flip chart; e. alat peraga; f. sound system; g. perangkat audio/video; dan

h. meubelair.

(1) Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan unsur yang digunakan untuk melengkapi penyelenggaraan Diklat. (2) Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyiapan Alat Tulis Kantor (ATK); b. penyiapan konsumsi; c. fasilitas medis; d. kebutuhan perlengkapan; e. dokumentasi dan publikasi; dan f. penyiapan adiministrasi Diklat.

(1) Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kegiatan penilaian terhadap aspek pencapaian hasil belajar setiap mata Diklat dan aspek kehadiran selama program Diklat berlangsung untuk mengetahui tingkat kemampuan Peserta Diklat. (2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Penyelenggaraan Diklat terdiri atas: a. perencanaan Diklat; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi: a. penyusunan tujuan; b. penentuan bahan ajar; c. penentuan tenaga pengajar; d. penentuan pengelola; e. penentuan tenaga kediklatan lainnya; f. penentuan metode; g. penentuan alat bantu; h. penyusunan jadwal; i. penyusunan tes dan evaluasi; j. penentuan lokasi; k. penentuan fasilitas; l. penentuan peserta; dan m. penyiapan komponen penunjang.

Persiapan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi: a. rapat persiapan; b. penyusunan dokumen administrasi; c. penetapan tenaga pengajar; d. peninjauan lokasi dan fasiltas; dan e. pemanggilan peserta.

Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi: a. pembukaan; b. proses belajar mengajar;dan c. penutupan.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan kegiatan pengawasan terhadap jalannya Diklat untuk memastikan bahwa kegiatan

Diklat sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan agar kualitas hasil didik dapat terjaga. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan kegiatan penilaian, penjaminan dan penetapan mutu Diklat terhadap berbagai komponen Diklat.

(1) Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari Lembaga Diklat yang dapat digunakan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan Diklat. (2) Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pimpinan Lembaga Diklat. (3) Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan b. surat keterangan Diklat.

(1) STTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a diberikan kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat dan dinyatakan lulus. (2) Surat keterangan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b diberikan kepada peserta Diklat yang dinyatakan tidak lulus Diklat atau telah mengikuti selain Diklat teknis substantif.

(1) Komite Penjamin Mutu merupakan komite yang dibentuk oleh Instansi Pembina Diklat bertujuan untuk penjaminan mutu Diklat. (2) Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat di lingkungan Basarnas.

(1) Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan yang berasal dari: a. PNS Instansi Pembina Diklat; dan b. praktisi di bidang kediklatan. (2) Keanggotaan Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Setiap penyelenggaraan Diklat wajib disampaikan pada SIDA. (2) SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem berbasis komputerisasi yang dipergunakan sebagai media informasi kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat untuk diketahui secara luas. (3) Informasi kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jenis Diklat yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan; b. tata cara registrasi Peserta Diklat; dan c. pemberian nomor pengesahan STTPP atau sertifikat Peserta Diklat. (4) SIDA dikelola oleh tenaga yang mempunyai kemampuan mengoperasikan SIDA.

(1) Pembiayaan Diklat bersumber dari APBN dan bantuan lain yang tidak mengikat. (2) Pembiayaan Diklat yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana program Diklat. (3) Bantuan lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang atau lembaga dari dalam dan/atau luar negeri. (4) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Diklat dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Utama dan Deputi yang membidangi bina ketenagaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Deputi Bidang Potensi SAR yang mengatur mengenai kurikulum dan silabus Diklat teknis substantif masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Kepala Badan SAR Nasional mengenai kurikulum dan silabus Diklat.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional; dan
2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA