PENELAAHAN, VERIFIKASI, DAN EVALUASI

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
5. Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Dana Bersama, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

www.peraturan.go.id

2024, No.4

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah.
3. Kepala adalah pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan

penanggulangan bencana meliputi:

• penyaluran pada tahap prabencana;
• penyaluran pada tahap darurat bencana;
• penyaluran pada tahap pascabencana, terutama kegiatan pemulihan; dan
• penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana

mengutamakan kegiatan yang bersifat investasi pada pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua Penerima Manfaat

Penerima manfaat penyaluran Dana Bersama terdiri atas:

• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah;
• kelompok masyarakat; dan/atau
• penyedia barang/jasa.

(1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c mencakup:

• forum pengurangan risiko bencana;
• forum tematik pengurangan risiko bencana tingkat lokal;
• kelompok masyarakat binaan kementerian/lembaga dan perangkat daerah; dan
• kumpulan individu dari masyarakat terdampak bencana.

(2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf d menerima manfaat dari penyaluran dana bersama melalui penunjukan dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

www.peraturan.go.id

2024, No.4 - 4 -

Bagian Ketiga Prioritas Penyaluran Dana

(1) Pemerintah menyalurkan Dana Bersama kepada pemohon

dengan mempertimbangkan prioritas:

• kegiatan yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
• kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi;
• kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penanganan pascabencana; dan/atau
• kegiatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana.

(2) Ketentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan pada tahap darurat bencana.

(3) Kepala menetapkan prioritas kegiatan yang dapat dibiayai

dengan Dana Bersama.

Bagian Kesatu Permohonan

(1) Permohonan penyaluran Dana Bersama diajukan oleh

pemohon kepada Kepala secara tertulis.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• kementerian/lembaga; dan
• Pemerintah Daerah.

BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyampaikan daftar permohonan penyaluran dana bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(1) Pengajuan permohonan oleh kementerian/lembaga

dilakukan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Pengajuan permohonan oleh Pemerintah Daerah

dilakukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pengajuan permohonan dari Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.

(4) Dalam hal kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c akan mengakses Dana Bersama, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajuan permohonan.

www.peraturan.go.id

2024, No.4

(1) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3), BPBD membentuk tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Penelaahan

(1) BNPB melakukan penelaahan terhadap permohonan

penyaluran Dana Bersama.

(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kriteria penyaluran.

(3) Kriteria penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

• kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap prabencana; dan
• kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap pascabencana.

(4) Kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap

prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

• bagi pemohon dari kementerian/lembaga, kegiatan yang diajukan sesuai arah kebijakan terkait penanggulangan bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah dan merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
• bagi pemohon dari Pemerintah Daerah, kegiatan yang diajukan sesuai arah kebijakan terkait penanggulangan bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan merujuk pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana; dan
• telah melakukan penilaian mandiri standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.

(5) Kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap

pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• kegiatan yang diajukan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib merujuk pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
• permohonan diajukan pada masa keberlakuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
• telah melakukan penilaian mandiri standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.

(1) Terhadap permohonan yang tidak sesuai dengan kriteria

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(4) dan ayat (5) tidak dapat dilakukan proses verifikasi dan

dikembalikan kepada Pemohon.

www.peraturan.go.id

2024, No.4 - 6 -

(2) Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang untuk

permohonan yang dikembalikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Verifikasi

(1) Permohonan yang telah ditelaah sesuai dengan kriteria

penyaluran dilakukan verifikasi.

(2) BNPB melakukan verifikasi terhadap surat usulan

permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Surat usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:

• kerangka acuan kerja;
• rencana anggaran biaya;
• reviu aparat pengawasan intern pemerintah pemohon;
• spesifikasi barang dan/atau jasa; dan
• dokumen standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.

(4) Dalam hal penerima manfaat berasal dari kelompok

masyarakat, permohonan dilengkapi dengan bukti hasil verifikasi dari BPBD.

Permohonan penyaluran pada tahap pascabencana dilengkapi dengan Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana.

(1) Untuk pemenuhan aspek kehati-hatian, verifikasi dapat

dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilengkapi dengan pemeriksaan ke lokasi rencana penggunaan Dana Bersama.

(3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan surat

pemberitahuan pelaksanaan verifikasi pada permohonan penyaluran Dana Bersama kepada pemohon.

(1) Hasil verifikasi terhadap dokumen usulan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam risalah.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merekomendasikan masih perlunya dokumen pendukung lain, BNPB menyampaikan permintaan dokumen tambahan kepada pemohon agar dilengkapi.

www.peraturan.go.id

2024, No.4

(3) Apabila permintaan dokumen tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh pemohon, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.

(4) Penolakan dan/atau pengembalian permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan dan/atau pengembalian.

Bagian Keempat Pertimbangan

(1) Selain penelaahan dan verifikasi, permohonan harus

memperoleh pertimbangan dari:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
• kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional; dan
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, sebagai instansi pemberi pertimbangan penyaluran Dana Bersama.

(2) Aspek pertimbangan oleh instansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

(1) Instansi pemberi pertimbangan penyaluran Dana Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memberikan pertimbangannya sejak penelaahan dilakukan hingga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil verifikasi keluar.

(2) Instansi pemberi pertimbangan penyaluran Dana Bersama

menyampaikan pertimbangannya dalam bentuk risalah.

(3) Petunjuk Pelaksanaan pemberian pertimbangan

penyaluran Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kelima Pembuatan Rekomendasi

Hasil penelaahan, verifikasi, dan pertimbangan penyaluran Dana Bersama menjadi dasar pembuatan rekomendasi penyaluran Dana Bersama.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Kepala kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada pemohon.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan Dana Bersama sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

www.peraturan.go.id

2024, No.4 - 8 -

Bagian Keenam Evaluasi

(1) Terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan

Dana Bersama wajib dilaksanakan evaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara memvalidasi kesesuaian antara rekomendasi permohonan penyaluran Dana Bersama terhadap:

• kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan;
• kepatuhan terhadap standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial;
• perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
• pertimbangan lainnya.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dilaksanakan oleh:

• BNPB; dan
• pemohon.

(2) Pelaksanaan evaluasi pada kegiatan tertentu, BNPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(3) Evaluasi kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atas teknis pelaksanaan kegiatan.

(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

(5) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) terdiri atas:

• laporan pendahuluan; dan
• laporan akhir.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan pada:

• awal pelaksanaan kegiatan;
• tengah waktu pelaksanaan kegiatan; dan
• saat kegiatan telah selesai.

Ketentuan mengenai jenis kegiatan dan teknis penelaahan, verifikasi, dan evaluasi dana bersama ditetapkan oleh Kepala.

BENCANA

(1) Untuk melakukan penelaahan, verifikasi dan evaluasi

penyaluran Dana Bersama, BNPB membentuk Tim Penelaahan, Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

www.peraturan.go.id

2024, No.4

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kelompok kerja penelaahan dan verifikasi tahap prabencana; dan
• kelompok kerja penelaahan dan verifikasi tahap pascabencana.
• kelompok kerja evaluasi tahap prabencana; dan
• kelompok kerja evaluasi tahap pascabencana.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas

pejabat di lingkungan BNPB.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan kebutuhan atau setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa

kerja selama 2 (dua) tahun.

(1) Dalam rangka dukungan pelaksanaan penelaahan,

verifikasi dan evaluasi penyaluran Dana Bersama dibentuk sistem informasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai prinsip satu data.

(3) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi, dan pengembangan basis data dan informasi.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2024, No.4 - 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024

,

ttd.

www.peraturan.go.id