Peraturan Badan Nomor per-09-1-02-2-ppatk-09-12 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
6. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 8. Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator ke PPATK. 9. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. 10. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang telah dilaporkan kepada PPATK. 11. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan pengaturan alamat server pelaporan (uniform resource locator server) PPATK. 12. Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. 13. Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan. 14. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan :

a. Transaksi Keuangan mencurigakan; b. Transaksi Keuangan tunai; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(1) Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika : a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

(1) Transaksi Keuangan tunai merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

(2) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. (3) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang tunai berupa uang kertas dan/atau uang logam; dan b. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. (4) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atas: a. Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi; dan/atau b. pemilik rekening atau profil nasabah secara terpadu (customer identification file) yang menerima manfaat dari Transaksi tersebut.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan apabila memenuhi salah satu unsur Transaksi Keuangan mencurigakan.

(1) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap: a. Transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral; b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi.

PJK yang sudah melakukan registrasi Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan tunai atau sebaliknya.

Kewajiban melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku terhadap : a. PJK yang belum pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai; b. PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai melalui aplikasi TRACES; atau c. PJK yang pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara manual (hardcopy).

(1) Setelah melakukan registrasi, PJK wajib melakukan otorisasi hasil registrasi. (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan hasil registrasi oleh pejabat PJK yang berwenang. (3) Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi Registrasi. (4) Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) PJK wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan registrasi. (6) Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak PJK melakukan registrasi sampai dengan: a. tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau b. tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampikan melalui kurir.

(1) PJK yang telah memperoleh username dan password untuk pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan tunai. (2) PJK yang akan melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan upgrade aplikasi pelaporan. (3) Upgrade aplikasi pelaporan dilaksanakan dengan cara melakukan instalasi patch aplikasi pelaporan yang dapat diunduh di aplikasi registrasi.

PJK wajib melakukan registrasi ulang apabila terjadi : a. perubahan nama atas PJK; b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mendirikan PJK baru dan membubarkan PJK lainnya; c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mempertahankan salah satu PJK dan terjadi perubahan nama atas PJK yang dipertahankan.

(1) PJK wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Aplikasi Pelaporan diunduh melalui Aplikasi Registrasi.

(1) Pengisian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dilakukan dengan cara mengisi (entry) laporan Transaksi Keuangan mencurigakan pada Aplikasi Pelaporan. (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan tunai dilakukan dengan cara: a. mengisi (entry) laporan Transaksi Keuangan tunai pada Aplikasi Pelaporan; dan/atau b. mengunggah (upload) file dari sistem informasi PJK ke Aplikasi Pelaporan

(1) Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai disampaikan secara elektronis. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi Pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kemanan.

(1) PJK dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis dilakukan dalam hal: a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK; b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis; c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronis (force majeur); d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data hasil Aplikasi Pelaporan yang berupa compact disk, flash disk, atau sarana

penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. (2) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK setiap pelaksanaan pelaporan secara non-elektronis. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan. (2) Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah: a. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk penyampaian secara elektronis; atau b. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk penyampaian secara non-elektronis. (3) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh setelah: a. penetapan suatu transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan oleh pejabat PJK yang berwenang; b. tanggal penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dari PPATK; atau c. ditandatanganinya berita acara exit meeting audit.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

(2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak: a. tanggal transaksi keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk pengiriman secara elektronis; atau b. tanggal transaksi keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.

(1) PJK wajib menyampaikan Dokumen pendukung atas laporan Transaksi Keuangan mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya berupa : a. identitas nasabah, produk dan portofolio yang dimiliki; dan b. mutasi transaksi.

(1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK terkait laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang telah disampaikan oleh PJK. (2) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.

Dokumen pendukung dan Dokumen tambahan disampaikan dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

(1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK. (2) PJK wajib membuat koreksi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai apabila

menemukan sendiri kesalahan atas laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang telah disampaikan kepada PPATK. (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang baru dengan mencantumkan nomor laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang lama. (4) Penyampaian Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronis atau non-elektronis.

(1) PJK wajib MENETAPKAN : a. Petugas Pendaftar 1 (satu) orang; b. Petugas Pelapor paling banyak 3 (tiga) orang; c. Petugas Administrator 1 (satu) orang; dan d. Petugas Penghubung paling banyak 3 (tiga) orang. (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan seluruh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK dengan menggunakan formulir pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

(1) Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Pelaporan. (2) Kelalaian menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab petugas.

Dalam hal PJK membutuhkan lebih dari 3 (tiga) orang Petugas Pelapor maka PJK dapat menambah jumlah Petugas Pelapor dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

(1) Dalam hal terjadi penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK, PJK wajib menyampaikan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada PPATK dengan mengisi formulir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Penyampaian penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi pergantian. (3) PJK yang melakukan penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK wajib melakukan reaktivasi pada Aplikasi Pelaporan. (4) Reaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aktivasi ulang dengan menggunakan file aktivasi yang dapat diunduh oleh Petugas Administrator di Aplikasi Registrasi.

(1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. (2) Dalam hal PJK dilikuidasi atau badan hukumnya dibubarkan, PJK wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) PJK yang dilikuidasi atau badan hukumnya dibubarkan wajib menyampaikan informasi mengenai pihak yang mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) PJK yang tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap PJK dilakukan oleh PPATK. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. peringatan; b. teguran tertulis; c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau d. denda administratif.

(1) PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja. (4) PJK wajib menanggapi secara tertulis dan melaksanakan teguran tertulis dari PPATK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran. (5) Dalam hal PJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPATK dapat : a. mengumumkannya kepada publik dalam website PPATK atau sarana lainnya; b. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan pembinaan terhadap PJK dimaksud; dan/atau c. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan penggantian pengurus PJK.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai oleh bank umum sebelum tanggal 31 Desember 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan hardcopy. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pedagang valuta asing, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sebelum tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan hardcopy.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan secara elektronis oleh bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi berlaku pada saat peraturan ini diundangkan.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan secara elektronis oleh kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e- money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi berlaku mulai 1 Oktober 2012.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronis oleh bank umum mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronis oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, pergadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Pada saat Peraturan ini, mulai berlaku maka : a. Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-07/1.02/PPATK/12/10 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 642, Tambahan Berita Negara Nomor 3) b. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN