Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

3. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.

4. Peluru adalah Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

5. Kaliber Senjata Api adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.

6. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan peluru.

8. Pengendalian Senjata Api adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan peluru yang telah diterbitkan perizinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan Senjata Api dan peluru.

10. Pemasukan dari Luar Negeri (Impor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api dan peluru dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean INDONESIA.

11. Pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api untuk atlet menembak dari luar negeri yang akan mengikuti pertandingan di INDONESIA dan kemudian senjata api dikembalikan ke negara asal.

12. Pengeluaran (ekspor) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api dan peluru dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean INDONESIA.

13. Pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api untuk atlet menembak dari INDONESIA yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri dan kemudian senjata api dikembalikan ke INDONESIA.

14. Pembelian dari Dalam Negeri adalah kegiatan pembelian Senjata Api dan peluru yang dilakukan di dalam negeri.

15. Penghibahan Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab pemilikan Senjata Api dari seseorang kepada orang lain.

16. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api dalam bentuk buku.

17. Pembaharuan Buku Pemilikan Senjata Api adalah pergantian Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya, rusak atau hilang.

18. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas Senjata Api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

19. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan Senjata Api dan peluru di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.

20. Pemindahan atau Mutasi adalah proses pemindahan senjata api ke domisili atau tempat tinggal baru seseorang yang memiliki izin Senjata Api.

21. Penggudangan Senjata Api dan peluru adalah penyimpanan Senjata Api dan peluru pada tempat tertentu yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

22. Pemusnahan Senjata Api dan peluru adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Senjata Api dan peluru yang tidak diperlukan lagi, rusak, atau ada penetapan dari pengadilan.

23. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu INDONESIA yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional INDONESIA (KONI) Pusat, baik Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Provinsi (Pengprov).

24. Senjata Api Olahraga adalah senjata api, pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan/atau airsoft gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (Full Automatic).

25. Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB).

Tujuan dari Peraturan ini untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini: a. legalitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. akuntabilitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan; c. transparan, yaitu proses pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan secara terbuka; d. prosedural, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan e. nesesitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga hanya diperuntukkan bagi kepentingan olahraga menembak.

(1) Jenis senjata api olahraga, meliputi: a. senjata api; b. pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan c. airsoft gun. (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga: a. menembak sasaran atau target; b. menembak reaksi; dan c. berburu. (3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. (4) Airsoft Gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

(1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan

reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan. (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu. (3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) dan Airsoft Gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi: a. Free Pistol, Kaliber 22 LR; b. Sport Pistol, Kaliber 22 LR (Khusus Wanita); c. Standar Pistol, Kaliber 22 LR; d. Centre Fire Pistol, Kaliber 32 WC; e. Centre Fire Revolver, Kaliber 38SP; f. Rapid Fire Pistol, Kaliber 22 Short; g. Smallbore Sport Rifle Prone Kaliber 22 LR (Khusus Wanita); h. Smallbore Free Rifle Prone Putra Kaliber 22 LR; i. Smallbore Free Rifle Prone 3 (tiga) Posisi Putra Kaliber 22 LR; j. Smallbore Sport Rifle Prone 3 (tiga) posisi Putri 22 LR; k. Skeet (12 GA); l. Trap (12 GA); dan m. Double Trap (12 GA).

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak reaksi meliputi: a. Standar Pistol:

1. Kaliber 9 x 21 mm;
2. Kaliber 40 S & W; dan
3. Kaliber 45 ACP; b. Open Division:
4. Kaliber 9 x 21 mm;
5. Kaliber 9 x 23 mm; dan
6. Kaliber 38 Super Auto;

c. Modified Division:

1. Kaliber 9 x 21 mm;
2. Kaliber 40 S & W; dan
3. Kaliber 45 ACP; d. Production Division:
4. Kaliber 9 x 19 mm;
5. Kaliber 9 x 21 mm; dan
6. Kaliber 40 S & W; e. Revolver Division:
7. Kaliber 38 Spesial;
8. Kaliber 357 Magnum; dan
9. Kaliber 40 S & W; f. Semi Auto dan Pump Action Kaliber 12 GA.

(1) Jenis dan kaliber Senjata Api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi: a. senapan kecil dari Kaliber 22 sampai dengan 270; b. senapan sedang dari Kaliber 30 sampai dengan 375; dan c. senapan laras licin, Kaliber 12 GA. (2) Jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing- masing jenis dan kaliber Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 butir. (3) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk kepentingan olahraga berburu paling banyak 6 (enam) pucuk.

Jenis dan kaliber pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi: a. Pistol Angin (Air Pistol) Putra, Kaliber 4,5 mm; b. Pistol Angin (Air Pistol) Putri, Kaliber 4,5 mm; c. Senapan Angin (Air Riffle) Putra, Kaliber 4,5 mm; dan d. Senapan Angin (Air Riffle) Putri, Kaliber 4,5 mm.

Jenis Airsoft Gun untuk kepentingan olahraga menembak reaksi, meliputi: a. Airsoft Gun jenis Pistol; dan b. Airsoft Gun jenis Senapan.

(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan d. memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (Air Pistol) dan Senapan Angin (Air Rifle) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin; b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin. (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Airsoft Gun untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin; b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin. (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

(1) Izin senjata api olahraga, meliputi: a. pemasukan dari luar negeri (impor); b. pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor); c. pengeluaran (ekspor); d. pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor); e. pembelian dari dalam negeri; f. pemilikan;

g. penghibahan; h. pembaharuan; i. penyimpanan; j. pemindahan (mutasi); k. pengangkutan; l. penggunaan; m. pemusnahan; dan/atau n. gudang. (2) Format dan bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh PB Perbakin. (2) Dalam pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB Perbakin menunjuk importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri. (3) Pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut: a. Anggota Perbakin yang menginginkan senjata api olahraga produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengprov Perbakin setempat; b. Ketua Pengprov Perbakin mengajukan permohonan kepada Ketua Umum PB Perbakin, dengan melampirkan identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api olahraga; dan c. Ketua Umum PB Perbakin mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri. (4) Permohonan izin untuk pemasukan dari luar negeri (impor), dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. data senjata api olahraga yang dimohon oleh masing-masing Pengprov Perbakin; b. tujuan penggunaan dan asal negara senjata api olahraga yang akan diimpor; dan

c. identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api yang diketahui oleh Ketua Pengprov Perbakin masing-masing. (5) Izin pemasukan (impor) pistol angin (Air Pistol) dan senapan angin (Air Rifle) dan Airsoft Gun diberikan kepada importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri, Permohonan izin diajukan kepada Kapolri up. Kabaintelkam Polri dengan melampirkan: a. rekomendasi Polda setempat; b. rekomendasi PB Perbakin; dan c. rencana pendistribusian.

(1) Izin pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan untuk atlet asing yang akan mengikuti pertandingan di INDONESIA. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan oleh penanggung jawab pertandingan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi: a. rekomendasi KONI Pusat atau PB Perbakin; b. identitas lengkap peserta dan data senjata api olahraga yang akan digunakan; dan c. jadwal dan jenis pertandingan.

Pengeluaran (ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, pemohon mengajukan permohonan izin pengeluaran (ekspor) kepada Kapolri yang dilengkapi: a. fotokopi izin produksi senjata api olahraga; b. rekomendasi PB Perbakin; c. fotokopi sertifikat pengguna akhir; d. data senjata api olahraga yang akan diekspor; e. identitas lengkap pemesan senjata api olahraga; dan f. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan diekspor.

(1) Izin pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, diberikan kepada atlet nasional yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib:

a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

1. data nama peserta dan senjata api olahraga yang akan digunakan;
2. jadwal dan jenis pertandingan; dan
3. berita acara penyimpanan senjata api olahraga yang diketahui oleh petugas gudang Perbakin dan pejabat Polri setempat; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat dan dilengkapi:
4. rekomendasi Kapolda;
5. rekomendasi Ketua Komite Olahraga Nasional INDONESIA (KONI) Pusat atau PB Perbakin; dan
6. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pengajuan permohonan izin untuk pembelian senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:

1. rekomendasi dari Pengprov Perbakin;
2. SKCK;
3. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan dibeli;
4. data senjata api olahraga yang akan dibeli oleh pemohon;
5. surat keterangan Dokter Polri dan hasil tes Psikologi dari Polri;
6. sertifikat menembak/penataran dari PB Perbakin; dan
7. fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin. b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
8. rekomendasi Kapolda dan Ketua Umum PB Perbakin; dan
9. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:

a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:

1. fotokopi Surat Izin Impor/pembelian senjata api;
2. SKCK;
3. fotokopi KTA Perbakin;
4. fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK);
5. sertifikat menembak/penataran dari Perbakin;
6. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
7. surat keterangan psikologi dari Polri;
8. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
9. daftar riwayat hidup; dan
10. daftar isian pertanyaan (quesioner). b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
11. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
12. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (Air Pistol), senapan angin (Air Rifle), dan Airsoft Gun, diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan: a. Rekomendasi Pengprov Perbakin; b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri; c. SKCK; d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri; f. fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin; g. fotokopi KTP; h. daftar riwayat hidup; dan i. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar. (3) Bagi pemilik senjata api olahraga yang telah memiliki paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan, dan akan mengganti dengan senjata api lain yang sejenis, senjata api lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

(1) Pengajuan izin penghibahan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

1. rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
2. identitas lengkap penerima/pemberi hibah;
3. fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan;
4. fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah;
5. fotokopi KTA Perbakin;
6. surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api;
7. sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin;
8. surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri;
9. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
10. surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
11. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
12. SKCK;
13. daftar riwayat hidup; dan
14. daftar isian pertanyaan (quesioner); b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
15. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
16. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Dalam hal pemilik senjata api meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain maka status senjata api: a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan untuk kepemilikan senjata api setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak; b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api;

c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan; atau d. ahli waris yang sah telah memenuhi persyaratan diantaranya sudah dewasa atau belum dewasa tetapi telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari pengadilan.

Pengajuan izin untuk pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

1. rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
3. tanda bukti penitipan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
4. SKCK;
5. fotokopi KTA Perbakin;
6. fotokopi KTP pemohon; dan
7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar. b. mengajukan permohonan izin pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
8. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat;
9. Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) asli; dan
10. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pengajuan izin untuk penyimpanan senjata api olahraga di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengprov Perbakin, dengan dilengkapi persyaratan:

1. data senjata api olahraga yang akan disimpan;
2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang akan disimpan dan sudah didaftar ulang di Polda setempat;
3. fotokopi KTA Perbakin; dan
4. surat keterangan sebagai atlet berprestasi.

b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pengajuan izin untuk pemindahan (mutasi) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

1. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
2. berita acara penggudangan senjata api olahraga;
3. pernyataan alasan pindah;
4. fotokopi KTP pemohon;
5. fotokopi KTA Perbakin; dan
6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
7. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
8. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Izin pengangkutan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, pemohon mengajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengangkutan senjata api dari bandara/pelabuhan ke gudang senjata api Baintelkam Polri, dengan persyaratan:

1. fotokopi Surat izin impor;

2. fotokopi Surat Pemberitahuan Izin Impor Barang (PIB) dari kantor Bea dan Cukai setempat;

3. data senjata api yang akan diangkut; dan

4. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab; b. pengangkutan senjata api olahraga guna pendistribusian dari gudang Baintelkam Polri/PB Perbakin ke gudang Polda/Pengprov Perbakin, dengan persyaratan:

5. fotokopi Surat Izin Impor/Izin pembelian senjata api;

6. data senjata api yang akan diangkut;

7. fotokopi buku kepemilikan senjata api; dan

8. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab; c. pengangkutan senjata api olahraga dari satu tempat ke tempat tujuan dalam rangka peragaan dan atau latihan, dengan persyaratan:

9. rekomendasi Kapolda;

10. rekomendasi Ketua Umum PB Perbakin;

11. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);

12. data senjata api olahraga yang akan diangkut;

13. tujuan pengangkutan senjata api olahraga; dan

14. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab.

(1) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, diajukan kepada: a. Kapolda u.p. Dirintelkam, untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda; dan b. Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain. (2) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi persyaratan: a. rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin; b. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat; c. fotokopi KTA Perbakin; d. data senjata api olahraga yang digunakan; dan e. jadwal pelaksanaan pertandingan. (3) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan: a. rekomendasi Kapolda setempat; dan b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pertandingan menembak sasaran/target dan reaksi. (5) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu diwilayah Polda setempat diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam, dilengkapi persyaratan: a. rekomendasi dari Pengprov Perbakin setempat; b. data senjata api yang akan digunakan; c. surat undangan dari Pemda lokasi berburu; d. daftar peserta yang mengikuti kegiatan berburu; e. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas); f. fotokopi KTA Perbakin; dan g. fotokopi Akte berburu. (6) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di luar wilayah Polda setempat atau lebih dari satu wilayah Polda, diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan: a. rekomendasi Kapolda setempat; b. rekomendasi Kapolda tujuan berburu; c. rekomendasi dari PB. Perbakin; d. laporan hasil berburu; dan e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Khusus kegiatan safari berburu, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga melampirkan surat izin berburu dan rekomendasi dari Karo Binpolsus PPNS Polri dan/atau instansi terkait. (8) Sebelum pelaksanaan kegiatan berburu sesuai izin yang telah dimiliki, penanggung jawab berburu wajib melaporkan kegiatan berburu dan senjata api yang dibawa, ke Polres setempat.

(1) Pengajuan izin pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, pemohon wajib: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

1. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
2. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
3. tempat/lokasi pemusnahan; dan
4. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga.

b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan

dilengkapi persyaratan:

1. rekomendasi Kapolda;
2. rekomendasi PB Perbakin
3. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
4. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
5. tempat/lokasi pemusnahan; dan
6. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga. (2) Untuk pelaksanaan pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Tim Pemusnahan yang dibentuk oleh Polda setempat. (3) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari personel Polda, pemilik senjata api, dan tenaga ahli pemusnahan senjata api. (4) Setelah selesai pemusnahan, dibuat Berita Acara Pemusnahan oleh Tim Pemusnahan.

(1) Izin gudang senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n untuk tingkat Pengurus Besar diberikan kepada PB Perbakin dan untuk tingkat Pengurus Provinsi diberikan kepada Pengprov Perbakin. (2) Izin gudang senjata api olahraga PB Perbakin diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik PB Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan: a. permohonan Ketua Umum PB Perbakin; b. rekomendasi Kapolda; c. KTP penanggung jawab gudang; d. gambar/lokasi gudang; dan e. data personel Satpam untuk pengamanan. (3) Izin gudang senjata api olahraga Pengprov Perbakin diterbitkan oleh Dirintelkam atas nama Kapolda, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik atlet Pengprov Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan: a. permohonan Ketua Pengprov Perbakin; b. rekomendasi Kapolres setempat;

c. KTP penanggung jawab gudang; d. gambar/lokasi gudang; dan e. data personel Polri dan Satpam untuk pengamanan. (4) Senjata api olahraga yang sudah memperoleh izin, wajib disimpan di gudang PB Perbakin dan masing-masing Polda/Pengprov Perbakin, serta diawasi oleh Ditintelkam Polda setempat. (5) Senjata api olahraga yang belum memperoleh izin kepemilikan, disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri. (6) Senjata api olahraga yang digudangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Ditintelkam Polda setempat.

(1) Izin pemasukan senjata api olahraga berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. (2) Izin kepemilikan senjata api (Buku Pas) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat. (3) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak, berlaku selama pertandingan berlangsung. (4) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk kegiatan olahraga berburu, berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari dan untuk olahraga safari berburu berlaku paling lama 14 (empat belas) hari. (5) Izin pembelian senjata api berlaku selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. (6) Izin penghibahan berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang. (7) Izin pemusnahan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya.

(8) Izin pengangkutan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. (9) Izin penggunaan pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle) dan airsoft gun berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahun. (10) Izin gudang senjata api untuk gudang PB Perbakin atau gudang Pengprov Perbakin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Perpanjangan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh Pemohon/pelaksana impor kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan: a. melampirkan Surat Izin yang lama; b. melampirkan laporan realisasi impor; c. mencantumkan jenis dan merek, kaliber Senjata Api olahraga; dan d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi.

(1) Perpanjangan izin pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) diajukan oleh pemohon dan/atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan: a. Surat Izin yang lama; b. laporan realisasi pembelian; c. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api olahraga; dan d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi pembeliannya.

(1) Pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan kepada Kapolres setempat, yang dilengkapi dengan:

1. izin pemilikan (Buku Pemilikan Senjata Api) yang lama;
2. rekomendasi Pengprov Perbakin;
3. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
4. berita acara (BA) penitipan senjata api;
5. cek fisik Senjata Api; dan
6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan:
7. Rekomendasi Kapolda; dan
8. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Dalam hal Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) tidak didaftar ulang di Polda setempat, maka izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengesahan izin senjata api olahraga dilaksanakan oleh: a. Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, untuk izin:

1. pemasukan (impor);

2. pengeluaran (ekspor);

3. pembelian;

4. Kepemilikan (Buku Pas);

5. penghibahan;

6. pembaharuan Kepemilikan (Buku Pas);

7. pemindahan atau mutasi;

8. penggunaan/membawa senjata api ke luar wilayah Polda;

9. pengangkutan; dan

10. izin gudang PB Perbakin. b. Dirintelkam Polda atas nama Kapolda, untuk:

11. izin penggunaan/membawa senjata api dalam satu wilayah Polda;

12. izin kepemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan airsoft gun;

13. izin penyimpanan;

14. pengesahan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) setiap tahun; dan

15. izin gudang Pengprov Perbakin.

(1) Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, Dirintelkam Polda meminta saran/pertimbangan kepada Kapolres tempat domisili atlet yang mengajukan permohonan izin senjata api. (2) Surat rekomendasi Kapolda ditandatangani oleh Dirintelkam atas nama Kapolda setempat dengan memperhatikan surat saran dari Kapolres.

Pengawasan dan pengendalian perizinan senjata api, peluru, Pistol Angin (Air Pistol) dan Senapan Angin (Air Rifle), dan Airsoft Gun dilaksanakan pada tingkat: a. Polres; b. Polda; dan c. Mabes Polri.

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:

1. menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Pemohon;
2. melaksanakan pengecekan di lapangan;
3. membuat dan menyampaikan surat saran kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan Kapolres, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan; dan
4. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;

b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:

1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kapolda;
2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
3. mengadakan penyelidikan dan penyidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
4. melaporkan hasilnya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda.

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:

1. menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan; dan
2. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;
3. membuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kapolres; b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
4. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
5. mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
6. melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
7. melakukan pengecekan gudang Pengprov Perbakin terhadap kepemilikan senjata api olahraga setiap 3 (tiga) bulan sekali;
8. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin dan bilamana perlu mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:

a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan sebagai berikut: a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:

1. menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
2. menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
3. menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya; dan
4. menyimpan senjata api yang belum memiliki izin kepemilikan senjata api (buku pas) di gudang Baintelkam Polri. b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
5. menyampaikan surat izin dan/atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
6. mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
7. memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dan peluru yang telah mendapat izin dari Kapolri; dan
8. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Biaya administrasi penertiban izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Polri.

Pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk: a. menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan; b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api; c. memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya; d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi, apabila senjata api hilang; e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain; f. penyimpanan senjata api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan; dan g. bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.

Pemegang Senjata Api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga yang diterbitkan berdasarkan peraturan lama, dinyatakan tetap sah sampai habis masa berlakunya.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri No.Pol.: 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN