Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.

3. Calon PNS Polri yang selanjutnya disebut CPNS Polri adalah warga negara Republik INDONESIA yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengadaan.

4. Calon/Pelamar adalah warga negara Republik INDONESIA yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi CPNS Polri.

5. Pegawai Harian Lepas Polri yang selanjutnya disebut PHL Polri adalah pegawai honorer yang sudah bekerja/mengabdi di Polri dan sudah terdata dalam database di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenneg PAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

6. Pengadaan CPNS Polri adalah proses kegiatan pengisian ruang jabatan yang diperlukan di lingkungan Polri berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing Satuan Kerja (Satker) Polri, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas PNS (NIP) sampai dengan pengangkatan dan penempatan menjadi CPNS Polri.

7. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun melalui kegiatan menyebarluaskan informasi tentang pengadaan CPNS Polri.

8. Talent Scouting adalah proses penelusuran minat, bakat dan potensi melalui seleksi untuk menjadi CPNS Polri, yang dilakukan terhadap para siswa sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat atau Akademi/Perguruan Tinggi.

9. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri pada Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Kapolri). www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Subpanpus adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri untuk tingkat Satker pada Markas Besar (Mabes) Polri dan/atau Kepolisian Daerah (Polda) yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

11. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri pada Tingkat Daerah/Polda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

12. Pengawas Internal adalah personel Polri yang secara fungsional bertugas melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengadaan CPNS Polri sesuai surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

13. Pengawas Eksternal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar organisasi Polri yang melakukan pengawasan proses pengadaan CPNS Polri secara sukarela.

Tujuan dari Peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pengadaan CPNS Polri; dan b. terselenggaranya pengadaan CPNS Polri secara terencana, bersih, transparan dan akuntabel sesuai prosedur.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini: a. legalitas, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bersih, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan secara objektif tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berdasarkan fakta serta hasil seleksi; c. transparan, yaitu semua tahapan pengadaan dilaksanakan secara terbuka disertai pengawasan oleh pihak internal dan eksternal; d. akuntabel, yaitu proses dan hasil pengadaan dapat dipertanggungjawabkan; e. tidak diskriminasi, yaitu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah; dan f. humanis, yaitu memperlakukan para calon/pelamar sebagai warga negara Republik INDONESIA yang perlu dilayani secara manusiawi selama mengikuti seleksi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kebutuhan formasi pengadaan CPNS Polri diusulkan kepada Menteri Negara (Menneg) PAN dan RB. (2) Pengadaan CPNS Polri dilaksanakan setelah mendapat keputusan formasi pengadaan CPNS Polri dari Menneg PAN dan RB.

Kegiatan kampanye meliputi: a. merencanakan pelaksanaan kampanye sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan sumber daya organisasi Polri yang dimiliki; b. penerangan dan informasi tentang pengadaan CPNS Polri guna menarik minat dan meningkatkan animo masyarakat; c. talent scouting guna mendapatkan CPNS Polri yang profesional, bermoral dan modern; d. penjaringan melalui promosi di SMU/sederajat dan/atau perguruan tinggi guna mendapatkan CPNS Polri yang mempunyai talent scouting lebih awal/dini; e. pendataan dan penyiapan pembinaan CPNS Polri yang mempunyai talent scouting dengan melibatkan instansi pemerintah dan nonpemerintah guna pencapaian target yang telah ditentukan; dan f. melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) pelaksanaan kampanye secara terus-menerus guna mendapatkan target yang telah ditentukan berdasarkan sumber daya organisasi Polri yang dimiliki.

(1) Penelusuran minat dan kemampuan (talent scouting) diselenggarakan bertujuan mendapatkan calon/pelamar yang berkualitas, profesional, bermoral dan modern. (2) Penelusuran minat dan kemampuan (talent scouting) dapat dilakukan terhadap: a. siswa-siswi yang mempunyai ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang berasal dari SMU/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan tugas CPNS Polri di daerah www.djpp.kemenkumham.go.id

perbatasan/pulau-pulau kecil terluar INDONESIA/terpencil /tertinggal untuk ditempatkan kembali di daerah tersebut; dan b. mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) di akademi/politeknik/institut/sekolah tinggi/ perguruan tinggi/universitas terakreditasi “A” yang relevan dengan tugas CPNS Polri.

(1) Pengumuman pengadaan CPNS Polri dilaksanakan setelah mendapat penetapan formasi CPNS Polri dari Kapolri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (2) Pengumuman pengadaan CPNS Polri sekurang-kurangnya memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu dan alamat lamaran. (3) Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat, antara lain melalui media elektronik, media cetak dan/atau bentuk lainnya.

(1) Persyaratan umum setiap calon/pelamar yang harus dipenuhi, sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi dokter umum, dokter gigi, apoteker, psikolog atau dosen, yang telah mengabdi pada instansi pemerintah/lembaga swasta berbadan hukum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus- menerus sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 dan sampai saat ini masih melaksanakan tugas tersebut; d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945;

www.djpp.kemenkumham.go.id

f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; h. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; i. berkelakuan baik; j. sehat jasmani dan rohani; k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; l. bersedia menunaikan masa bakti minimal 5 (lima) tahun, terhitung saat pengangkatannya sebagai CPNS Polri; m. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa bakti minimal 5 (lima) tahun berakhir, bukan oleh karena dinas; n. terdaftar sebagai pencari kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kantor Wilayah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat; o. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik (Parpol); dan p. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. (2) Tata cara pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan masa kerja minimal, usia, jenjang pendidikan untuk pelamar sumber Pegawai Harian Lepas (PHL)/tenaga honorer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap calon/pelamar harus mengajukan surat lamaran kepada Kapolri yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menyebutkan nama jabatan dan tempat/unit kerja yang dilamarnya serta melampirkan berkas lamaran lainnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman. (3) Lamaran disampaikan melalui jasa pos/jasa pengiriman lainnya.

(1) Kegiatan penyaringan dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan dan pengujian. (2) Tahapan pemeriksaan dan pengujian dalam pengadaan CPNS Polri, sumber pelamar umum meliputi: a. penelitian persyaratan dan administrasi; b. pengujian potensi akademis secara tertulis/Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dibuat dan ditetapkan oleh Kemenneg PAN dan RB; c. pengujian/Tes Kompetensi Bidang (TKB); d. penilaian hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) dan pemeriksaan keabsahan ijazah; dan e. sidang penetapan kelulusan. (3) Tahapan pemeriksaan dan pengujian dalam pengadaan CPNS Polri sumber PHL Polri, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(1) Seluruh tahapan pemeriksaan dan pengujian dalam seleksi pengadaan CPNS Polri menggunakan sistem gugur. (2) Kelulusan setiap tahapan pemeriksaan dan pengujian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia sesuai kewenangannya. (3) Kelulusan peserta seleksi dibuat berdasarkan ranking hasil seleksi dengan tetap mempertimbangkan pengutamaan pengisian formasi jabatan oleh pelamar yang berasal dari daerah formasi jabatan itu berada (prinsip the local boy for the local job). (4) Tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

(1) Pelamar yang memenuhi syarat administrasi, diumumkan dengan pengumuman secara tertulis melalui media elektronik (internet) dan/atau melalui papan pengumuman untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan, antara lain: a. waktu pengambilan nomor peserta seleksi asli; b. waktu dan tempat ujian; dan c. hal-hal lain yang diperlukan. (3) Peserta yang tidak mengambil nomor peserta seleksi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan seleksi pengadaan CPNS Polri, diumumkan dengan pengumuman secara tertulis melalui media elektronik (internet) dan/atau melalui papan pengumuman untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. (2) Dalam pengumuman tersebut dicantumkan antara lain waktu dan tempat ujian, dan/atau waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi dan hal-hal lain yang diperlukan. (3) Peserta yang tidak hadir mengikuti seleksi pemeriksaan dan pengujian tahap selanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

(1) Pemberitahuan pelamar umum yang dinyatakan Iulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau dalam bentuk lainnya, paling Iambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. (2) Pengumuman mencantumkan tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS Polri serta jadwal kehadiran pelamar untuk melapor. (3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi palamar umum yang dinyatakan Iulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman. (4) Dalam MENETAPKAN kehadiran untuk melengkapi berkas Iamaran pengangkatan CPNS Polri, paling lama 6 (enam) hari kerja dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan Ietak geografis dan ketersediaan waktu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Apabila pelamar yang diterima sampai batas waktu yang ditentukan pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka dianggap mengundurkan diri. (6) Terhadap pelamar yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau dibuktikan dengan surat pernyataan, maka dapat digantikan oleh calon/pelamar rangking berikutnya yang memenuhi syarat pada jenis jabatan yang sama, dengan persetujuan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) atas nama Kapolri.

Kapolri atau Pejabat Polri yang ditunjuk menyampaikan usulan penetapan NIP CPNS Polri secara kolektif kepada Kepala BKN dengan melampirkan berkas kelengkapan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian dan diterima.

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian dan memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN, melalui Kapolri. (2) Kapolri atau pejabat Polri yang ditunjuk, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari BKN, MENETAPKAN Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan menjadi CPNS Polri. (3) Pengambilan Petikan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada CPNS Polri dengan pengumuman melalui media elektronik (internet) dan/atau dalam bentuk lainnya, seperti pengumuman yang dipasang pada papan pengumuman. (4) Petikan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling Iambat 25 (dua puluh lima) hari kerja disampaikan Iangsung kepada CPNS Polri dengan tembusan: a. Kepala BKN; b. Kepala Kantor Regional (Kakanreg) di Iingkungan wilayah kerjanya; dan c. pejabat terkait.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus, namun mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaian administrasinya dilakukan sebagai berikut: a. setelah ditetapkannya NIP yang bersangkutan, tetapi belum ditetapkan pengangkatannya sebagai CPNS Polri dengan Keputusan Kapolri, segera dilaporkan kepada Kepala BKN untuk dilakukan pembatalan NIP, dengan melampirkan surat pengunduran diri atau surat keterangan meninggal dunia; dan b. setelah ditetapkannya Keputusan Kapolri tentang pengangkatan menjadi CPNS Polri, maka diterbitkan Keputusan Kapolri tentang pemberhentiannya sebagai CPNS Polri dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN, Kakanreg di Iingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat terkait. (2) Formasi jabatan yang Iowong akibat mengundurkan diri dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) CPNS Polri ditempatkan pada satuan unit kerja yang ditentukan sesuai formasi kepegawaian dengan Keputusan Kapolri. (2) CPNS Polri wajib melapor pada satuan unit kerja dan melaksanakan tugasnya paling Iambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Petikan Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan menjadi CPNS Polri dan penempatannya. (3) Apabila CPNS Polri tidak melapor dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS Polri, kecuali bukan karena kesalahannya. (4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) paling Iambat 2 (dua) bulan setelah CPNS Polri melaksanakan tugas. (5) SPMT ditetapkan tidak berlaku surut dari tanggal penetapan Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan menjadi CPNS Polri dan penempatannya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Gaji dan hak-hak lainnya mulai berlaku pada tanggal CPNS Polri melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan SPMT, kecuali bagi CPNS Polri yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya terhitung sejak berangkat menuju ke tempat tugas, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang.

(1) Masa Kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah selama: a. menjadi PNS, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara; b. menjadi pejabat negara; c. menjalankan tugas pemerintahan; d. menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau e. menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah. (2) Masa Kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus- putus, diperhitungkan lima puluh per seratus (50%) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tahun.

(1) CPNS Polri yang telah menjalankan masa percobaan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi PNS Polri oleh Kapolri dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila: a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklatprajab). (2) Ketentuan tentang masa percobaan bagi CPNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) CPNS Polri diberhentikan apabila: a. mengajukan permohonan berhenti; b. tidak memenuhi syarat kesehatan; c. tidak lulus Diklatprajab; d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; h. dihukum penjara atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol. (2) Ketentuan tentang pemberhentian bagi CPNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan CPNS Polri dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari: a. Panpus; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Subpanpus; dan c. Panda. (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, yang dibuat oleh Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Rojianstra SSDM) Polri. (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kapolda, yang dibuat oleh Kepala Biro (Karo) SDM Polda.

Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. ketua : As SDM Kapolri; b. wakil ketua : Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri; c. sekretaris : Kepala Bagian Penerimaan dan Pendidikan (Kabagrimdik) PNS Rodalpers SSDM Polri; d. bendahara : Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu) SSDM Polri; dan e. anggota : Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan fungsinya.

Subpanpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. ketua : Karodalpers SSDM Polri; b. wakil ketua : Kabagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri; c. sekretaris : Kepala Subbagian Penerimaan dan Pengangkatan (Kasubbagrimtan) Bagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri; d. bendahara : Kaurkeu SSDM Polri; dan e. anggota : 1. para Ketua Tim Pemeriksa/Penguji; dan 2. Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan fungsinya.

Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. ketua : Karo SDM Polda; b. wakil ketua : Kabagdalpers Ro SDM Polda; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. sekretaris : Kasubbag Penyediaan Personel (Diapers) Bagdalpers Ro SDM Polda; d. bendahara : Kaurkeu Ro SDM Polda; dan e. anggota : 1. para Ketua Tim Pemeriksa/Penguji; dan 2. Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan fungsinya.

(1) Panpus dan Subpanpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b, berkedudukan di Mabes Polri. (2) Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berkedudukan di Mapolda.

(1) Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: a. menyusun kebijakan dan rencana pengadaan CPNS Polri termasuk mengatur jadwal kegiatan seleksinya; b. menentukan kuota/alokasi jumlah calon/pelamar pada Subpanpus/Panda yang akan mengikuti seleksi pengadaan CPNS Polri; c. menyelenggarakan kampanye/pengumuman pengadaan CPNS Polri; d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri; e. MENETAPKAN sistem penilaian, pemeriksaan, pengujian dan standar kelulusan dalam pengadaan CPNS Polri; f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk/arahan kepada panitia pengadaan CPNS Polri; g. menerima laporan dan daftar nominatif calon/pelamar yang telah dinyatakan lulus oleh Subpanpus/Panda, sesuai formasi/kuota yang telah ditetapkan untuk mengikuti ujian tertulis/TKD; h. menyusun dan mendistribusikan soal-soal TKD, kunci jawaban dan Lembar Jawaban Komputer (LJK); www.djpp.kemenkumham.go.id

i. melaksanakan dukungan penilaian secara komputerisasi, bagi Panda yang belum memiliki sarana dan prasarana; j. menghimpun jumlah calon/pelamar dalam pengadaan CPNS Polri dari Panda; k. mengkoordinasikan dengan Subpanpus/Panda untuk pengaturan pengisian calon/pelamar, bagi Subpanpus/Panda yang kebutuhannya dalam disiplin ilmu tertentu tidak tercukupi; l. melaksanakan lanjutan pemeriksaan dan pengujian calon/pelamar yang telah dinyatakan lulus di tingkat Subpanpus/Panda, meneliti ulang berkas administrasi hasil pemeriksaan dari Subpanpus/Panda; m. mengkoordinasikan dalam rangka melengkapi kekurangan serta menetukan kelulusan; n. meneliti dan menilai Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang terbaru dari institusi kesehatan, setelah menerima berkas hasil pemeriksaan kesehatan dari calon/pelamar; o. melaksanakan supervisi pengadaan CPNS Polri di tingkat Subpanpus/Panda; p. meminta laporan khusus kepada Subpanpus/Panda terkait, apabila terdapat informasi telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri; q. menyusun Keputusan Kapolri tentang kelulusan tahap akhir seleksi pengadaan CPNS Polri berdasarkan penelitian dan klarifikasi laporan hasil seleksi dan berkas administrasi calon/pelamar dari Subpanpus atau Panda; r. menyusun Keputusan Kapolri tentang kelulusan pengganti bagi peserta seleksi yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku; s. menyerahkan berkas administrasi calon/pelamar yang dinyatakan lulus oleh Panpus kepada Kepala BKN untuk diproses guna persetujuan dan penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan sebagai CPNS Polri; t. menyusun Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan dan penempatan menjadi CPNS Polri; u. menyusun surat penghadapan CPNS Polri yang telah diangkat dan ditempatkan sesuai Keputusan Kapolri; dan v. melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev)/kaji ulang terhadap penyelenggaraan seleksi pengadaan CPNS Polri. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subpanpus dan Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) pengadaan CPNS Polri berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panpus; b. membentuk tim kampanye guna menjaring pelamar yang berkualitas (talent scouting) dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor (Polsek); c. melaksanakan kampanye sepanjang tahun melalui pengaktifan perpolisian masyarakat (community policing), untuk menjaring pelamar yang berkualitas (talent scouting) dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek; d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan CPNS Polri; e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri; f. melaksanakan seluruh tahapan pemeriksaan dan pengujian seleksi pengadaan CPNS Polri dengan sistem gugur; g. menerima berkas lamaran para calon/pelamar dan melaksanakan kegiatan penelitian persyaratan dan administrasi; h. mengirimkan laporan dan daftar nominatif calon/pelamar yang telah dinyatakan lulus oleh Subpanpus/Panda, sesuai formasi/kuota yang telah ditetapkan untuk mengikuti TKD; i. menerima soal-soal TKD, LJK dan kunci jawabannya dari Panpus; j. menyelenggarakan TKD dan mengoreksi hasil ujian para calon/pelamar secara komputerisasi, khusus bagi Panda yang belum mampu melakukan penilaian secara komputerisasi dapat bekerja sama dengan instansi lain atau mengirimkan LJK dan kunci jawabannya kepada Panpus; k. menyelenggarakan pengujian kompetensi bidang/TKB sesuai disiplin ilmu/keahlian/keterampilan dan minat kerja, khusus bagi Panda yang tidak memiliki tenaga ahli di wilayahnya dapat dilaporkan ke Panpus untuk diikutkan seleksi di Subpanpus atau Panda terdekat; l. melakukan penelitian dan penilaian terhadap Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani beserta berkas hasil Rikkes yang terbaru setelah dinyatakan lulus TKB dari calon/pelamar; www.djpp.kemenkumham.go.id

m. menerima dan memeriksa keabsahan seluruh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah asli dan Daftar/Transkip Nilai asli setiap calon/pelamar; n. mengoreksi, menilai dan menentukan kelulusan setiap tahapan seleksi pengadaan CPNS Polri; o. MENETAPKAN usulan kelulusan tahap akhir hasil seleksi pengadaan CPNS Polri di tingkat Subpanpus/Panda sesuai ranking kelulusannya, sebagai bahan penelitian dan klarifikasi berkas administrasi calon/pelamar di tingkat Pusat sesuai formasi/kuota yang telah ditetapkan oleh Panpus; p. mengirimkan laporan pelaksanaan seleksi termasuk nilai hasil seleksi dan melaporkan hasil sidang kelulusan kepada Panpus; q. mengirimkan berkas kelengkapan administrasi pengadaan CPNS Polri hasil sidang kelulusan tingkat Subpanpus/Panda ke Panpus; r. mengirimkan dengan segera kekurangan administrasi yang dinyatakan belum lengkap oleh Panpus; dan s. membatalkan kelulusan bila terdapat ketidaksesuaian administrasi yang dipersyaratkan dan/atau sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilengkapi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Subpanpus dan Panda bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri.

(1) Pengawasan dan pengendalian pengadaan CPNS Polri dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri. (2) Pengawasan dan pengendalian pengadaan CPNS Polri dilakukan oleh: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal. (3) Pengawas internal dan eksternal hanya dapat mengamati dan mengawasi proses pelaksanaan seleksi dan dilarang untuk melakukan intervensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahapan pemeriksaan/pengujian kecuali pada kegiatan Rikkes yang hanya boleh disaksikan oleh dokter serta tempat-tempat pemeriksaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari fungsi: a. Inspektorat Pengawasan (Itwas); dan b. Profesi dan Pengamanan (Propam).

(1) Pengawas internal dari fungsi Itwas ditunjuk dengan Surat Perintah dari: a. Irwasum Polri untuk kegiatan tingkat Panpus dan Subpanpus; dan b. Kapolda atau Irwasda untuk kegiatan tingkat Panda. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil temuan kepada: a. Irwasum Polri untuk kegiatan tingkat Panpus dan Subpanpus; dan b. Kapolda atau Irwasda untuk kegiatan tingkat Panda. (3) Laporan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Ketua Panpus.

(1) Pengawas internal dari fungsi Propam ditunjuk dengan Surat Perintah dari: a. Kadivpropam Polri untuk kegiatan tingkat Panpus dan Subpanpus; dan b. Kapolda atau Kabidpropam Polda untuk kegiatan tingkat Panda. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil temuan kepada: a. Kadivpropam Polri untuk kegiatan tingkat Panpus dan Subpanpus; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kapolda atau Kabidpropam Polda untuk kegiatan tingkat Panda. (3) Laporan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Ketua Panpus.

(1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahapan pemeriksaan/pengujian dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari profesi dan nonprofesi, yang ditunjuk dengan surat penugasan dari: a. As SDM Kapolri untuk kegiatan tingkat Panpus dan Subpanpus; dan b. Kapolda untuk kegiatan tingkat Panda. (3) Pengawas eksternal melaporkan hasil temuan kepada: a. Irwasum Polri untuk kegiatan tingkat Panpus atau Subpanpus; dan b. Irwasda untuk kegiatan tingkat Panda.

(1) Analisis dan Evaluasi (Anev) dan/atau Kaji Ulang pengadaan CPNS Polri dilaksanakan oleh As SDM Kapolri, yang disiapkan oleh Rojianstra SSDM Polri. (2) Analisis dan Evaluasi (Anev) dan/atau Kaji Ulang terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS Polri dilaksanakan dengan mengundang para Pejabat Polri yang terlibat dalam proses pengadaan CPNS Polri dan hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pengadaan CPNS Polri. (3) Hasil pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri dibuat dalam bentuk laporan tertulis oleh SSDM Polri, dan disampaikan kepada Kemenneg PAN dan RB dengan tembusan BKN.

Administrasi dalam penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan CPNS Polri dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku maka Peraturan Kapolri No. Pol.: 18 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id