Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan

berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 7. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 9. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 11. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 13. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan, pedoman dan melakukan pengelolaan BMN. 14. Pengguna Barang adalah Ketua KPU yang secara kolektif kolegial berdasarkan rapat pleno berwenang MENETAPKAN kebijakan standarisasi dan penggunaan BMN, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPU. 15. Kuasa Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
18. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.
19. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengguna Barang.
20. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
21. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
22. Arsip Nasional Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
23. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling kurang jangka penyimpanannya atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang akan dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola

Barang, Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. 25. Pemindahtanganan adalah Pengalihan kepemilikan BMN.

Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas: a. fungsional; b. kepastian hukum; c. transparansi; d. efisiensi; e. akuntabilitas; dan f. kepastian nilai.

(1) Ruang lingkup Peraturan Komisi ini mencakup Pengelolaan BMN pasca penyelenggaraan: a. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. perlengkapan pemungutan suara; dan b. dukungan perlengkapan lainnya. (3) Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: a. Pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara Lelang; b. Hibah, dan/atau c. Pemusnahan BMN.

(1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; dan f. alat untuk mencoblos pilihan. (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi: a. sampul kertas; b. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), petugas ketertiban, dan saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. pena bolpoin (ballpoint); g. gembok atau alat pengaman lainnya; h. spidol; i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya; j. stiker kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; l. alat bantu tunanetra; m. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap; dan n. salinan daftar pemilih tetap.

(1) BMN berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang termasuk Arsip, meliputi: a. surat suara; b. formulir yang telah digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS/TPSLN; c. formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU; dan d. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. (2) BMN berupa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang habis pakai, meliputi: a. sampul kertas; b. kotak suara; c. bilik pemungutan suara; dan d. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i.

(1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; dan f. alat untuk memberi tanda pilihan.

(2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi: a. sampul kertas; b. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas ketertiban, dan saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. ballpoint; g. gembok; h. spidol; i. formulir; j. stiker nomor kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; l. alat bantu tunanetra; m. daftar pasangan calon; dan n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

(1) BMN berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang termasuk Arsip, meliputi: a. surat suara; b. formulir yang telah digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS; c. formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU; dan d. daftar pasangan calon. (2) BMN berupa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang habis pakai, meliputi:

a. sampul kertas; b. kotak suara; c. bilik pemungutan suara; dan d. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kecuali formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.

(1) Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terdapat pada KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim yang bertindak sebagai panitia penilai Arsip sekaligus sebagai tim internal Pemusnahan/Penjualan; b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian/penaksiran harga terhadap BMN yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dan terhadap BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2); c. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan izin Pemusnahan Arsip kepada ANRI, dengan menyampaikan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU; d. setelah mendapatkan persetujuan dari ANRI sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan melampirkan persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI;

e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang; f. Pemusnahan Arsip dilakukan melalui Pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang setelah mendapatkan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang; h. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN; i. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang. (2) Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terdapat pada KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim internal Pemusnahan/Penghapusan; b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2); c. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN kepada Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. dalam hal permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang; e. pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d; f. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang; g. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN; dan h. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang. (3) Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terdapat pada KPU dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal KPU membentuk tim yang bertindak sebagai panitia penilai Arsip sekaligus

sebagai tim internal Pemusnahan/Penjualan; b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian/penaksiran harga terhadap BMN yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dan terhadap BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2); c. biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN dan Pemusnahan Arsip kepada Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. Sekretaris Jenderal KPU mengajukan izin Pemusnahan Arsip kepada ANRI berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. dalam hal permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris Jenderal KPU sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang; f. Pemusnahan Arsip dilakukan melalui pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang setelah mendapatkan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang; h. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar

barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN; dan i. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

(1) Sebelum melakukan penilaian terhadap BMN pasca Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip surat suara yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip. (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memilah isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memisahkan Arsip dengan keterangan musnah dan Arsip dengan keterangan permanen sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip. (5) Arsip dengan keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disimpan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kearsipan.

(1) Penilaian terhadap Arsip dilakukan untuk dapat menentukan Arsip laik musnah. (2) Pemusnahan dilakukan terhadap Arsip yang memenuhi kriteria: a. tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder; b. telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

(1) Untuk melaksanakan penilaian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk dan MENETAPKAN panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan. (2) Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi unsur: a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota; b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, sebagai anggota; dan c. arsiparis sebagai anggota.

(1) Panitia penilai Arsip bertugas untuk melakukan penilaian Arsip dengan berpedoman pada Peraturan KPU mengenai pengelolaan arsip dinamis, Peraturan KPU

yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip, Peraturan Kepala ANRI dan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. mencermati daftar Arsip usul musnah; dan b. memverifikasi daftar Arsip usul musnah dengan Jadwal Retensi Arsip, yaitu terhadap masa inaktif dan kolom keterangan musnah.

(1) Hasil penilaian Arsip yang telah dilakukan oleh panitia penilai Arsip dituangkan dalam pertimbangan tertulis panitia penilai Arsip. (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai dasar permohonan Pemusnahan Arsip kepada KPU. (3) Permohonan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri: a. surat pertimbangan dari panitia penilai Arsip; dan b. daftar Arsip usul musnah.

(1) Sebelum melakukan Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut: a. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

b. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan akibat lain yang sejenisnya; atau d. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan persiapan permohonan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi: a. melakukan penelitian data administratif yang paling kurang mencakup tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan; dan b. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data

administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian. (2) Penentuan Nilai Limit Penjualan dalam rangka Penjualan BMN secara Lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian yang merupakan batasan terendah sebagai dasar penetapan Nilai Limit Penjualan. (3) Penaksiran Nilai Limit Penjualan BMN dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. (4) Tata cara pelaksanaan penilaian dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penilaian BMN.

(1) Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas barang yang akan dijual. (3) Anggota tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pejabat atau personel yang membidangi keuangan, umum, dan logistik; dan b. personel yang kompeten atau penilai dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat. (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Tugas tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas: a. meneliti dan memeriksa BMN yang akan dijual, meliputi:

1. menginventarisasi dan meneliti administrasi barang;
2. menginventarisasi dan meneliti kondisi fisik barang;
3. MENETAPKAN jumlah dan jenis barang; dan
4. MENETAPKAN perkiraan Nilai Limit Penjualan sebagai dasar usulan penjualan barang; b. menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan; c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Kuasa Pengguna Barang; d. berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat, terkait dengan proses Penjualan; dan e. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan kepada Kuasa Pengguna Barang.

(1) Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan penaksiran nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Hasil penaksiran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai dasar penetapan Nilai Limit Penjualan BMN. (3) Tim internal menyampaikan hasil penaksiran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri dengan berita acara penelitian dan laporan penilaian. (4) Berdasarkan laporan tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara

Lelang kepada Sekretaris Jenderal KPU. (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen: a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN; b. data administratif BMN yang paling kurang memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan; c. surat pernyataan taksiran Nilai Limit Penjualan; d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan; dan e. salinan Keputusan pembentukan tim internal.

(1) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip kepada ANRI dengan menyampaikan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen berupa data permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui

KPU Provinsi/KIP Aceh. (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen berupa data permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5). (5) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal KPU meneliti dan memberikan surat persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten sebagai dasar dalam melaksanakan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang.

(1) Permohonan Penjualan BMN yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan dari Pengguna Barang. (2) Apabila permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Penjualan BMN secara Lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

(3) Dalam hal permohonan Penjualan BMN secara Lelang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan penilaian ulang sebelum Penjualan BMN secara Lelang dilaksanakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN; b. data administratif berupa tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan lokasi BMN yang akan dilakukan Penjualan; c. surat pernyataan taksiran harga Limit dari Kuasa Pengguna Barang; d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan; e. berita acara penelitian dan penilaian oleh tim internal; f. keputusan tentang pembentukan tim internal untuk melakukan Penjualan yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan g. surat persetujuan dari Kepala ANRI yang menyatakan surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat dimusnahkan untuk BMN yang termasuk Arsip.

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

(1) Pemusnahan Arsip dilakukan terhadap BMN yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) yang telah habis masa retensinya dan memiliki keterangan musnah berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip, dan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pengelolaan Arsip dinamis KPU. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI. (3) Pemusnahan Arsip dilakukan setelah melalui mekanisme Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang. (4) Pemusnahan Arsip dilaksanakan dengan prinsip: a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musnah tidak dapat dikenali; dan b. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.

(1) Penjualan BMN secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip: a. optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; b. efisiensi biaya perawatan BMN yang sudah tidak bernilai guna; dan/atau c. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kuasa Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Penjualan BMN dari

Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

(1) Dalam melaksanakan proses Penjualan secara Lelang, tim internal berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat. (2) Penjualan secara Lelang dilakukan dengan berdasar pada Nilai Limit Penjualan yang didapatkan dari proses penaksiran nilai tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(1) Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dijual secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak laku terjual, panitia atau tim internal melakukan Lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. (2) Dalam pelaksanaan Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penaksiran Nilai Limit Penjualan ulang untuk mendapatkan Nilai Limit Penjualan yang baru. (3) Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

(1) Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berhasil dilelang, perusahaan pemenang wajib melebur atau memusnahkan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sampai informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dikenali lagi. (2) Hasil Penjualan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

(1) Panitia atau tim internal melaporkan pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Kuasa Pengguna Barang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan risalah Lelang, Bukti Setor dan Berita Acara Serah Terima. (3) Kuasa Pengguna Barang menerima laporan atas pelaksanaan Penjualan dari panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris Jenderal KPU; b. Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

(1) Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak laku dijual dalam Lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pemusnahan BMN. (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; atau c. ditimbun. (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU. (4) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

Pemusnahan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.

(1) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan usul Pemusnahan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

(2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 untuk melaksanakan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Pemusnahan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib dilampiri dokumen pendukung yang meliputi:

a. surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA yang menyatakan surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat dimusnahkan; b. keputusan pembentukan panitia atau tim internal untuk melakukan Pemusnahan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. berita acara penelitian dan penilaian terhadap surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang akan dimusnahkan; d. jenis, jumlah, atau volume, dan lokasi barang yang akan dimusnahkan; dan e. laporan hasil pelaksanaan Lelang dan Lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan di lokasi tempat barang tersebut berada atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Barang. (2) Pemusnahan di lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan

disaksikan oleh: a. Kuasa Pengguna Barang; b. instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang/pejabat Lelang setempat; dan c. Kepolisian Resort setempat. (3) Pelaksanaan Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Biaya Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panitia atau tim internal melaporkan pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan risalah Lelang, Bukti Setor dan Berita Acara Serah Terima. (3) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang menerima laporan atas pelaksanaan Pemusnahan dari panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat.

Pengelolaan BMN berupa Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berada di luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan, 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan apabila tidak terdapat sengketa dan/atau apabila terdapat sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memilah isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan terakhir.

(2) Pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan data kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak yang akan dilakukan Penjualan dan Penghapusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap laporan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh mengajukan usul persetujuan pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak, berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (3) Tata cara pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara yang mengatur tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN. (4) Apabila setelah dilakukan lelang ulang kotak suara aluminium tidak laku terjual, dapat dilakukan alternatif lain Pengelolaan BMN dalam bentuk hibah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara yang mengatur tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

KPU/KIP Kabupaten/Kota membongkar dan melipat dengan rapi kotak suara setelah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dijual atau dimusnahkan.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1062), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA