Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

3. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

6. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang terdiri atas Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, Konsulat Republik INDONESIA atau Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei. 7. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pantarlih LN adalah petugas yang membantu PPLN dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Luar Negeri. 10. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat- tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan. 11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 14. Penduduk adalah Warga

yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA atau di luar negeri. 15. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 16. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 17. Data Kependudukan adalah data yang meliputi data agregat kependudukan perkecamatan dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, dan data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan luar negeri. 18. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DP4LN adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. 19. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPSLN adalah daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. 20. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. 21. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.

22. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTb LN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

23. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah.

25. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

26. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

27. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPTLN dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPSLN yang dilaksanakan oleh PPLN dan Pantarlih LN.

28. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data penduduk potensial Pemilih Pemilu dari Menteri Dalam Negeri dan data Warga Negara INDONESIA di luar negeri dari kementerian yang menangani urusan luar negeri dengan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU.

29. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

30. Hari adalah hari kalender.

(1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. terbuka; h. proporsional; i. profesional; j. akuntabel; k. efektif; l. efisiensi; dan m. aksesibilitas.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih di luar negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri atau sedang berada di luar negeri, yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara INDONESIA harus terdaftar sebagai Pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan Umum. (2) Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA, atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (4) Warga Negara INDONESIA yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih di luar negeri, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

(1) Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didaftarkan 1 (satu) kali oleh PPLN ke dalam daftar Pemilih di PPLN. (2) Dalam mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh Pantarlih LN. (3) Apabila Pemilih terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, PPLN melakukan konfirmasi kepada Pemilih untuk menentukan wilayah tempat tinggal yang akan dicatat dalam daftar Pemilih. (4) Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.

(1) KPU menyampaikan permintaan data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri kepada kementerian yang menangani urusan luar negeri. (2) Kementerian yang menangani urusan luar negeri menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinkronkan dengan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir oleh kementerian yang menangani urusan luar negeri bersama dengan KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak data diterima. (4) Data yang telah disinkronkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi DP4LN.

(5) Dalam melakukan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang tugasnya berkaitan dengan keberadaan Pemilih di luar negeri. (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui forum koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih. (7) KPU menyerahkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kementerian yang menangani urusan luar negeri. (8) Kementerian yang menangani urusan luar negeri menyampaikan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. (9) DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi data Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, secara rinci untuk setiap wilayah kerja PPLN. (10) Penyampaian data Warga Negara INDONESIA di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DP4LN hasil Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

(1) DP4LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) paling sedikit memuat informasi, meliputi: a. nomor urut; b. Nomor Induk Kependudukan; c. nomor Paspor; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. jenis kelamin; h. status perkawinan; i. alamat; dan j. jenis disabilitas.

(2) DP4LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4LN dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan naskah asli (hardcopy). (3) Naskah asli elektronik (softcopy) DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma-Separated Values (CSV).

(1) KPU menyampaikan DP4LN kepada PPLN sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran. (2) KPU melalui PPLN mengumumkan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

(1) PPLN menyusun data Pemilih di luar negeri berdasarkan DPT Pemilu terakhir di masing-masing Perwakilan Republik INDONESIA dengan mempertimbangkan DP4LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) PPLN menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pantarlih LN dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan naskah asli (hardcopy).

(1) PPLN dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh Pantarlih LN. (2) Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Warga Negara INDONESIA yang bekerja di

Perwakilan Republik INDONESIA atau Warga Negara INDONESIA yang tinggal di negara yang bersangkutan. (3) Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh PPLN. (4) Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPSLN. (5) Bagi PPLN yang memfasilitasi Pemilih melalui KSK dan pos dapat mengangkat Pantarlih LN dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Pantarlih LN untuk setiap KSK; b. 1 (satu) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih sampai dengan 5.000 (lima ribu) Pemilih; c. 2 (dua) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih lebih dari 5.000 (lima ribu) Pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih; dan d. 3 (tiga) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih, dengan ketentuan 3 (tiga) orang Pantarlih pos untuk setiap kelipatan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih. (6) Kelipatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. kelipatan pertama sejumlah 3 (tiga) orang Pantarlih pos untuk 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih; b. kelipatan kedua sejumlah 6 (enam) orang Pantarlih pos untuk 20.000 (dua puluh ribu) Pemilih; c. kelipatan ketiga sejumlah 9 (sembilan) orang Pantarlih pos untuk 30.000 (tiga puluh ribu) Pemilih; dan d. penambahan 3 (tiga) orang Pantarlih pos untuk setiap kelipatan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih selanjutnya. (7) Dalam hal penambahan jumlah Pemilih tidak mencapai kelipatan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih, maka tidak dilakukan penambahan sejumlah 3 (tiga) orang Pantarlih pos.

(1) PPLN melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada Pantarlih LN. (2) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih; b. persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih; c. tata cara pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih; d. tata cara pengisian formulir; dan e. tata cara pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih.

(1) PPLN dibantu Pantarlih LN melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara: a. mendatangi Pemilih; b. menghubungi Pemilih melalui telepon; c. mengirim surat kepada Pemilih melalui pos; d. mengirim surat elektronik (email) kepada Pemilih; e. mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA atau tempat lain; f. menyediakan formulir pendaftaran Pemilih dalam jaringan (online) melalui laman atau media sosial PPLN; atau g. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A-LN KPU. (3) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara: a. mencatat Pemilih di luar negeri yang memiliki Paspor atau KTP-el atau SPLP yang masih berlaku atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara INDONESIA tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih di luar negeri dengan menggunakan formulir Model A.A-LN KPU;

b. memperbaiki data Pemilih di luar negeri apabila terdapat kekeliruan; c. mencoret Pemilih di luar negeri yang telah meninggal; d. mencoret Pemilih di luar negeri yang telah pindah domisili ke daerah lain; e. mencoret Pemilih di luar negeri yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; f. mencoret Pemilih di luar negeri yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; g. mencoret data Pemilih di luar negeri yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya; h. mencoret Pemilih di luar negeri yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; i. mencoret data Pemilih yang tidak dikenali; j. mencatat Pemilih di luar negeri yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil; k. mencatat keterangan Pemilih di luar negeri berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan l. mencatat metode pemungutan suara yang akan digunakan oleh Pemilih. (4) Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, dilakukan melalui mekanisme: a. PPLN dibantu oleh Pantarlih LN meminta Pemilih menunjukkan Paspor atau KTP-el atau SPLP yang masih berlaku atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Warga Negara INDONESIA; dan

b. PPLN dibantu oleh Pantarlih LN melakukan konfirmasi dengan menanyakan dan mencocokan informasi Pemilih dengan informasi yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1). (5) Dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, PPLN dibantu oleh Pantarlih LN meminta Pemilih mengirimkan kembali fotokopi Paspor atau KTP- el melalui pos atau surat elektronik (email) atau media komunikasi lainnya. (6) Dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, PPLN dibantu oleh Pantarlih LN melakukan konfirmasi kepada Pemilih melalui telepon, surat elektronik (email), atau media komunikasi lainnya. (7) Pantarlih LN mencatat dan merekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-LN KPU dan formulir Model A.A-LN KPU. (8) Pantarlih LN menyampaikan hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui formulir A.A.3 LN-KPU kepada PPLN sebagai bahan penyusunan DPSLN.

(1) PPLN menyusun bahan DPSLN berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih yang disampaikan oleh Pantarlih LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8). (2) DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berbasis: a. TPSLN; b. pos; dan c. KSK. (3) PPLN melakukan rekapitulasi DPSLN setelah menyusun DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Model A.1-LN KPU.

(4) PPLN melakukan penetapan DPSLN dan rekapitulasi DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPLN. (5) PPLN menuangkan hasil penetapan DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir Model A.1-LN KPU dan rekapitulasi DPSLN dengan menggunakan formulir Model A.1.1-LN KPU. (6) PPLN menyampaikan hasil penetapan DPSLN dan rekapitulasi DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (7) KPU menyampaikan hasil penetapan DPSLN dan rekapitulasi DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada: a. Bawaslu; dan b. Peserta Pemilu. (8) Penyampaian hasil penetapan DPSLN dan rekapitulasi DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan berita acara.

PPLN mengumumkan DPSLN selama 14 (empat belas) Hari untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.

(1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak DPSLN diumumkan oleh PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi:

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. Pemilih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara; c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. Pemilih sudah meninggal dunia; e. Pemilih tidak bertempat tinggal di wilayah kerja PPLN; f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Selain masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPSLN kepada PPLN. (4) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PPLN menunjukkan dan menyerahkan

Paspor dan/atau KTP-el dan/atau SPLP dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-LN KPU. (5) PPLN melakukan klarifikasi kepada Pemilih berdasarkan hasil masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, PPLN mengisi formulir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSLN menggunakan formulir Model A.1.2-LN KPU serta memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

(1) PPLN wajib memperbaiki DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) PPLN menyusun hasil perbaikan DPSLN ke dalam DPSHPLN menggunakan formulir Model A.2-LN KPU. (3) Penyusunan DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPLN. (4) PPLN menyampaikan DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (5) DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan untuk menyusun DPTLN oleh PPLN.

(1) PPLN menyusun DPTLN berdasarkan DPSHPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan. (2) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan formulir Model A.3-LN KPU dengan berbasis: c. TPSLN; d. pos; dan e. KSK. (3) PPLN MENETAPKAN DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi DPTLN paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyusunan DPTLN. (4) PPLN menyampaikan hasil penetapan DPTLN dan rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada

KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (5) KPU menyampaikan hasil penetapan DPTLN dan rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada: a. Bawaslu; dan b. Peserta Pemilu.

(1) PPLN mengumumkan DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh Warga Negara INDONESIA di luar negeri sampai dengan hari pemungutan suara. (2) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

(1) DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTbLN. (2) DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN, yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari

pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas; d. pindah tempat tinggal; dan/atau e. tertimpa bencana alam. (4) DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan formulir Model A.4-LN KPU paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

(1) Pemilih harus menunjukkan bukti Paspor atau KTP-el, atau SPLP dan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT/DPTLN di TPS/TPSLN asal untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPLN/PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A5-LN KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPSLN lain, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) PPLN berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPTLN. (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPTLN, PPLN mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPTLN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A5-LN KPU, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPLN. (3) Pemilih menyampaikan formulir Model A.4-LN KPU dan formulir Model A.5-LN KPU kepada PPLN tempat tujuan

memilih paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara.

(1) DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, selain dapat dilengkapi dengan DPTbLN, dapat juga dilengkapi dengan DPKLN. (2) DPKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang menggunakan Paspor atau SPLP dengan alamat tinggal di luar negeri. (3) DPKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan menggunakan formulir Model A.DPK-LN KPU.

(1) PPLN dalam memutakhirkan data Pemilih Luar Negeri, menggunakan Sidalih. (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam memutakhirkan data Pemilih, memelihara data Pemilih, dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih. (3) Setelah pemungutan suara, PPLN memasukkan data DPKLN pada Sidalih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilu berikutnya. (4) KPU dapat melakukan pertukaran data dengan kementerian yang menangani urusan luar negeri dalam memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan oleh PPLN.

(1) KPU melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih luar negeri oleh Pantarih LN melalui PPLN secara reguler. (2) PPLN melaporkan hasil koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pantarlih LN kepada KPU. (3) Dalam hal ditemukan permasalahan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih di luar negeri, KPU dapat melakukan supervisi ke PPLN.

PPLN melaporkan hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di luar negeri secara berkala kepada KPU yang mencakup: a. perubahan status Pemilih dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih; b. penambahan dan pengurangan data Pemilih; c. hambatan dan kendala dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih; dan/atau d. masukan dan rekomendasi Pemutakhiran Data Pemilih.

KPU dan PPLN menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPTLN oleh PPLN, dan penetapan rekapitulasi DPTLN oleh PPLN.

PPLN wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di luar negeri kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Dalam hal terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun Daftar Pemilih Luar Negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua. (2) PPLN berkewajiban memasukkan DPKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada Sidalih sebagai bahan tambahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kementerian yang menangani urusan luar negeri menyediakan data Pemilih Pemula tambahan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua. (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pemilih yang belum terdaftar pada DPTLN dan DPTbLN, serta memenuhi syarat sebagai Pemilih. (5) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara putaran kedua; atau b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil. (6) PPLN menyusun dan MENETAPKAN DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua berdasarkan DPTLN, DPKLN, dan Pemilih pemula dengan menggunakan formulir Model A.6 LN–KPU. (7) DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berbasis: a. TPSLN; b. pos; dan c. KSK. (8) Dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, tidak dilakukan kegiatan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

(1) PPLN melakukan rekapitulasi DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua ke dalam formulir Model A.6.1 LN-KPU. (2) PPLN menyampaikan hasil penetapan DPSLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan Rekapitulasi DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (3) KPU menyampaikan hasil penetapan DPSLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan rekapitulasi DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah, kepada:

a. Bawaslu; dan b. Peserta Pemilu.

(1) PPLN mengumumkan DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. (2) Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua paling lama 3 (tiga) Hari sejak DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua diumumkan oleh PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

(1) PPLN wajib memperbaiki DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). (2) PPLN menyusun hasil perbaikan DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua dengan membuat naskah asli elektronik (softcopy) daftar perubahan Pemilih hasil dari tanggapan dan masukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menggunakan formulir Model A.B.DPSPut2 LN–KPU. (3) PPLN menggunakan naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model A.B.DPSPut2-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan DPTLN dalam Sidalih.

(1) PPLN melakukan rekapitulasi daftar perubahan Pemilih hasil perbaikan DPSLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua dengan menggunakan formulir Model A.B.DPSPut2.1 LN-KPU. (2) PPLN menyampaikan hasil penetapan DPSHPLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan rekapitulasi DPSHPLN Pemilu

dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (3) KPU menyampaikan hasil penetapan DPSHPLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan rekapitulasi DPSHPLN Pemilu

dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah, kepada: a. Bawaslu; dan b. Peserta Pemilu.

(1) PPLN melakukan penetapan DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua dan rekapitulasi DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua ke

dalam formulir Model A.7 LN-KPU dan formulir Model A.7.1 LN-KPU. (2) PPLN menyampaikan hasil penetapan DPTLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan Rekapitulasi DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (3) KPU menyampaikan hasil penetapan DPTLN Pemilu

dan Wakil

putaran kedua dan rekapitulasi DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada: a. Bawaslu; dan b. Peserta Pemilu.

(1) PPLN mengumumkan DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh Warga Negara INDONESIA di luar negeri sampai dengan hari pemungutan suara. (2) DPTLN Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

(1) KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri sebagai bahan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Luar Negeri. (2) PPLN memasukkan data Pemilih yang hadir saat pemungutan suara pada Sidalih untuk memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan untuk Pemilu berikutnya. (3) KPU melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPU memonitor seluruh proses pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan melalui Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 408); dan b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 376), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA