Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik

INDONESIA berdasarkan Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. 4. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 7. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan. 11. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 16. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. 17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah

petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 25. Masyarakat adalah setiap Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau kelompok masyarakat.

26. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
27. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Rekomendasi DPR adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR.
29. Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
30. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
31. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
32. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan.
33. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik.
34. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dan

mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 35. Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 36. Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. 37. Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 38. Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat. 39. Majelis adalah Ketua dan/atau Anggota DKPP yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU dan/atau anggota Bawaslu. 40. Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah. 41. Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. 42. Hari adalah hari kerja.

(1) Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana. (2) Pengaduan dan/atau Laporan serta persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak dipungut biaya.

(1) Setiap Penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik. (2) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

(1) Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa : a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau e. pemilih. (3) Rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaraan kode etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan

secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact disk) atau yang sejenis dengan itu. (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor; b. identitas Teradu dan/atau Terlapor; c. uraian dugaan pelangaran kode etik; dan d. permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. (3) Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor. (4) Uraian dugaan pelangaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor; b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan c. alat bukti. (2) Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus.

(3) Formulir Pengaduan dan/atau Laporan, surat pernyataan dan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat atau tulisan; d. petunjuk; e. keterangan para pihak; atau f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan dan/atau Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan. (3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. media elektronik; dan/atau b. media non-elektronik.

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: a. anggota KPU; b. anggota Bawaslu; c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; d. anggota Bawaslu Provinsi; e. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; f. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; g. anggota PPLN; h. anggota Panwaslu LN; atau i. anggota KPPSLN, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: a. anggota PPK; b. anggota Panwaslu Kecamatan; c. anggota PPS; d. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; e. anggota KPPS; atau f. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan verifikasi administrasi oleh DKPP. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, DKPP menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada KPU. (6) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu. (7) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum memenuhi syarat administrasi, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki. (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh DKPP paling lama 5 (lima) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dilakukan verifikasi administrasi. (9) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengaduan dan/atau Laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan baru.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (3) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib

memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi dan/atau memperbaiki. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bawaslu secara tertulis paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pengaduan dan/atau Laporan diterima. (5) Pengadu dan/atau Pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima. (6) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib menyampaikan berkas Pengaduan dan/atau Laporan kepada DKPP dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari. (7) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, Bawaslu menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU. (8) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

dan/atau Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Setiap Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara langsung telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberikan surat tanda terima. (2) Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. (2) Verifikasi materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan. (3) Dalam hal verifikasi materiel menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diberi kesempatan untuk melengkapi. (4) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengaduan dan/atau Laporan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan

dan/atau Laporan baru.

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP.

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

(1) DKPP MENETAPKAN jadwal sidang paling lama 2 (dua) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat dalam buku registrasi perkara. (2) Penetapan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat. (3) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan sidang, Pengadu dan/atau Pelapor wajib menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak 8 (delapan) rangkap disertai dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor belum menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menunda pelaksanaan sidang.

(1) Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan Persidangan. (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.

(1) Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling singkat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan. (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat MENETAPKAN putusan. (3) Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan. (4) Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan MENETAPKAN putusan.

Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam Persidangan.

(1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar dan berwibawa. (2) Pengunjung Persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam Persidangan. (3) Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung Persidangan dilarang: a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya Persidangan; b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Persidangan; dan c. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan Persidangan lainnya.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung Persidangan wajib: a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan. b. menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan c. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis/Tim Pemeriksa.

(1) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ketua

Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari tempat Persidangan.

(1) Setiap anggota Majelis/Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Persidangan. (2) Petugas membacakan tata tertib Persidangan. (3) Ketua dan Anggota Majelis/Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa memasuki ruangan. (4) Menyanyikan lagu INDONESIA Raya. (5) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum Persidangan dimulai. (6) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk membuka Persidangan. (7) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap Persidangan. (8) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah Persidangan dibuka. (9) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri. (10) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang diajukan.

(11) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/Tim Pemeriksa. (12) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok aduan. (13) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor. (14) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan. (15) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait. (16) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Anggota Majelis/Anggota Tim Pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait. (17) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan. (18) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda Persidangan. (19) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Persidangan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (18). (20) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk menutup Persidangan. (21) Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

(1) Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. (2) Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) orang anggota DKPP.

(1) Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. (2) Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. (3) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. (4) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. (5) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.

(1) Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. (2) Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. (3) Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

(4) Pelaksanaan persidangan meliputi: a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. (5) Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan. (6) Dalam hal sidang dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. (7) Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada Rapat Pleno. (8) Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

(1) DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh: a. anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau b. anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh,

anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) DKPP dapat menugaskan TPD untuk memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. (3) TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan. (4) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. 1 (satu) orang unsur anggota DKPP; b. 1 (satu) orang unsur anggota KPU Provinsi; c. 1 (satu) orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan d. 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di wilayah kerja TPD. (5) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa. (6) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti. (7) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh. (8) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.

(9) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi. (10) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

(1) Dalam hal Ketua Tim Pemeriksa berhalangan, Ketua DKPP dapat menugaskan anggota DKPP lainnya sebagai pengganti. (2) Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan menjadi TPD, pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang.

(1) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan pengganti. (2) Dalam hal anggota TPD dari unsur masyarakat berhalangan, DKPP dapat menugaskan anggota TPD unsur masyarakat lainnya.

(1) Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup. (2) Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat.

(3) Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup. (4) Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno DKPP. (5) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.

(1) Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. (2) Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. (3) Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. (4) DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya MENETAPKAN putusan. (5) Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP. (6) Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno. (7) Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (9) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

(1) Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan (2) Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. (3) Amar putusan DKPP menyatakan: a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima; b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. (4) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa : a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. (5) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. (6) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

(7) DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

(1) Dalam hal pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan. (2) Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, DKPP dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

(1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan. (3) Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

(1) Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada : a. Teradu dan/atau Terlapor; b. Pengadu dan/atau Pelapor; dan c. Pihak Terkait lainnya. (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditindaklanjuti.

(1) KPU melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. (2) KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU. (3) Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. (4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

(1) Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (2) Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota

PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (3) Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (4) Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.

Penyelesaian pelanggaran kode etik yang masih diproses dan belum diputus sebelum berlakunya Peraturan Dewan ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA