Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pemilihan umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain. 10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 12. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undan-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 17. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. 18. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. 19. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4. 21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. 22. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih

dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. 23. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. 24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;
3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
9. penetapan DPT; dan
10. pencatatan DPPh dan DPTb.

(1) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara:

1. menyusun peta kerawanan;
2. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
3. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait;
4. pengawasan melekat;
5. analisis data;
6. audit dan investigasi; dan
7. pengawasan partisipatif. (2) Cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai tingkatannya dan diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu.

(1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Panwas Kabupaten/Kota; d. Panwas Kecamatan; dan e. PPL. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

(1) Bawaslu bertugas dan berwenang melakukan: a. Pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU; dan b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL. (2) Bawaslu Provinsi melakukan: a. Pengawasan terhadap:

1. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS; dan

2. rekapitulasi DPT tingkat provinsi. b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL terhadap proses:

3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

5. pembentukan PPDP;

6. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

7. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

8. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

9. penyampaian DPS kepada PPS;

10. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

11. perbaikan DPS;

12. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

13. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

14. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

15. penetapan DPT; dan

16. pencatatan DPPh dan DPTb. (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

17. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

18. pembentukan PPDP;

19. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

20. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

21. penyampaian DPS kepada PPS;

22. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

23. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

24. penetapan DPT; dan

25. pencatatan DPPh dan DPTb. b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan, dan PPL terhadap proses:

26. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

27. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya

beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; 3. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; 4. perbaikan DPS; 5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; 6. penetapan DPT; dan 7. pencatatan DPPh dan DPTb. (4) Panwas Kecamatan melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

2. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

3. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

4. penyampaian DPS kepada PPS;

5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7. penetapan DPT; dan

8. pencatatan DPPh dan DPTb. b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL terkait dengan proses:

9. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

10. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

11. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

12. perbaikan DPS;

13. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

14. penetapan DPT; dan

15. pencatatan DPPh dan DPTb. (5) PPL melakukan pengawasan terhadap proses: a. pencocokan dan penelitian data Pemilih; b. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; c. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; d. perbaikan DPS; e. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; f. penetapan DPT; dan g. pencatatan DPPh dan DPTb.

(1) Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan salinan DP4. (2) Salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.

(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi meliputi: a. nomor urut; b. nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan/dukuh; k. rukun tetangga; l. rukun warga; dan m. jenis disabilitas. (4) Bawaslu melakukan analisis terhadap salinan DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi data Pemilih.

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) direkomendasikan dengan KPU untuk mensinkronisasi hasil analisis DP4 Bawaslu dengan hasil analisis KPU. (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penambahan, pengurangan dan/atau perubahan elemen data Pemilih antara lain: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; b. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah; dan c. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil. (3) DP4 hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran.

(1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih menggunakan hasil analisis DP4 dari Bawaslu dan formulir model A-KWK. (2) Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara. (3) Dalam hal ditemukan penyusunan daftar Pemilih di TPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan. (4) Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyampaian daftar Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(1) Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pembentukan PPDP dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL. (2) Pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan: a. PPDP dibentuk tepat pada waktunya;

b. PPDP tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik; c. PPDP melaklukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah; dan d. 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. (3) Dalam hal Pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendatangi rumah Pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP; b. mencatat kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan; c. berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan dokumen hasil Pemutakhiran Data Pemilih yang meliputi:

1. laporan hasil coklit PPDP dalam formulir model A.A.3-KWK;

2. daftar Pemilih baru dalam formulir model A.A- KWK;

3. daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir model A.B-KWK; dan

4. daftar Pemilih potensial non kartu tanda penduduk elektronik dalam formulir model A.C- KWK. d. mendistribusikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPL melalui Panwas Kecamatan. (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk memastikan PPDP: a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK; c. memperbaiki data Pemilih; d. mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; i. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan l. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan. (2) PPL mencatat dan merekap data hasil pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam hal PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur. (3) PPL menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan. (4) Panwas Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c. (5) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwas Kabupaten/Kota melibatkan Panwas Kecamatan.

(1) PPL melakukan pengawasan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan memastikan: a. PPDP menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPS; dan b. PPS melaksanakan rekapitulasi daftar Pemilih. (2) PPL melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat PPS, dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi; b. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan

c. mendapatkan salinan formulir model A.B.1-KWK dan formulir model A.C.1-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPS. (3) PPL menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih di tingkat PPS disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan. (4) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPL melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwas Kecamatan dibantu PPL memastikan PPS menyerahkan data Pemilih hasil rekapitulasi di tingkat PPS kepada PPK. (2) Panwas Kecamatan mengawasi proses rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat PPK, dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi; b. menghadirkan PPL dalam pelaksanaan rekap di tingkat PPK; c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan d. mendapatkan salinan formulir model A.B.2-KWK dan formulir model A.C.2-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPK. (3) Panwas Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada kepada Panwas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi tingkat PPK.

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan memastikan PPK menyerahkan data Pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. (2) Panwas Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi; b. menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota; dan c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan. (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPS sampai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

(1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. DPS ditetapkan dalam rapat pleno terbuka; b. KPU Kabupaten/Kota menandatangani DPS dan dituangkan dalam berita acara penetapan;

c. penetapan DPS dilakukan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. ketepatan waktu penetapan DPS. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan. (4) Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan formulir model A.1.3-KWK, formulir A.1-KWK dan formulir model AC.3-KWK pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS. (5) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

(1) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dengan cara: a. melakukan koordinasi segera setelah KPU Provinsi/KIP Aceh menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. mendapatkan salinan formulir model A.1.4-KWK. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan. (4) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bawaslu.

Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. jumlah salinan DPS sebanyak 3 (tiga) rangkap; b. salinan DPS digunakan untuk pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, di sekretariat/balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS; c. salinan DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota; dan d. KPU/Kabupaten/Kota memberikan

DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atas permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS berbasis Desa/Kelurahan atau sebutan lain kepada PPL melalui Panwas Kecamatan.

(1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan. (3) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, PPL memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. (4) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat terkait penyelesaian data Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan sebagaimana tertuang dalam formulir model A.C.3-KWK. (2) Dalam hal terdapat informasi data Pemilih dalam formulir model A.C.3-KWK yang tidak bisa diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, Panwas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. (3) Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU terkait penyelesaian data Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan sebagaimana tertuang dalam formulir model

A.C.3-KWK. (4) Hasil koordinasi Bawaslu RI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengawasan terkait data Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. (5) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terkait data Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik untuk memastikan: a. Pemilih non kartu tanda penduduk elektonik yang terdaftar dalam database kependudukan, masuk dalam daftar Pemilih; b. Pemilih non kartu tanda penduduk elektonik yang tidak terdaftar dalam database kependudukan dicoret dari daftar Pemilih; c. dinas kependudukan dan catatan sipil setempat menerbitkan surat keterangan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan; dan d. dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat.

PPL melakukan koordinasi dengan PPS untuk memastikan telah dilakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan/tanggapan masyarakat.

(1) PPL melakukan penilaian terhadap kualitas kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran informasi data Pemilih dalam

DPS paling lama 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan. (2) Penilaian kelengkapan dan akurasi informasi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan kelengkapan elemen data Pemilih yang meliputi: a. nomor urut; b. nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan/dukuh; k. rukun tetangga; l. rukun warga; dan m. jenis disabilitas. (3) Penilaian kemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya: a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar; b. kesalahan data Pemilih; c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali; d. Pemilih yang telah meninggal dunia; e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri; g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara; h. Pemilih fiktif; i. Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; j. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan

k. jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat. (4) Hasil penilaian terhadap kemutakhiran, akurasi dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan ke dalam dokumen kerja pengawasan (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dalam waktu 1 (satu) hari setelah waktu pengumuman DPS berakhir dengan

tembusan disampaikan kepada Panwas Kecamatan. (6) PPL memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil penilaian PPL.

(1) PPL mengawasi rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lain. (2) Dalam melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan, PPL mencatat apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS hasil perbaikan. (3) PPL berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir model A.2.1-KWK. (4) PPL mengawasi penyampaian DPS hasil perbaikan kepada PPK. (5) PPL menyampaikan laporan hasil pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.

(1) Panwas Kecamatan dibantu PPL mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan ditingkat PPK. (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan;

b. menghadirkan PPL dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil di tingkat PPK; c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK terhadap data Pemilih yang akan di rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan d. mendapatkan salinan formulir model A.2.2-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan PPK. (3) Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat PPK. (4) Panwas Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat PPK disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Panwas Kabupaten/Kota.

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT; b. menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota; c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan d. mendapatkan salinan formulir model A.3-KWK dan formulir model A.3.3-KWK pada hari yang sama

dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota. (4) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

(1) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dengan cara: a. melakukan koordinasi segera setelah KPU Provinsi menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota; dan b. mendapatkan salinan formulir model A.3.4-KWK. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan. (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota dalam penetapan DPT, maka dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk: a. mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan penyempurnaan DPT sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara; dan

b. melakukan penundaan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi. (5) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bawaslu.

(1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPT oleh PPS untuk memastikan DPT diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan. (3) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPT di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, PPL memberikan rekomendasi administratif kepada PPS agar segera mengumumkan DPT di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. (4) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan terhadap DPPh. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan: a. PPS/KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Pemilih yang mengajukan pindah Pemilih; dan b. PPS/KPU Kabupaten/Kota menyusun data dan DPPh 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir model A.4-KWK; b. melakukan koordinasi dengan PPS/KPU Kabupaten/Kota untuk menandai Pemilih di TPS asal yang telah mendapatkan formulir model A.5- KWK; dan c. melaporkan hasil pengawasan DPPh kepada Bawaslu Provinsi.

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan dan PPL dan PTPS melakukan pengawasan terhadap DPTb. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memastikan: a. Pemilih memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPT;

b. KPPS telah memeriksa kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota setempat; dan c. KPPS mendafatar Pemilih dalam formulir model A.Tb-KWK DPTb di TPS. (3) Dalam hal ditemukan Pemilih tidak memenuhi syarat dalam DPTb, Pengawas Pemilihan merekomendasikan kepada KPPS untuk melakukan pencoretan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Untuk optimalisasi pengawasan pendaftaran Pemilih, Panwas Kecamatan melibatkan partisipasi pihak terkait. (2) Partisipasi para pihak dapat dilakukan dengan: a. membuka posko di kantor Panwas Kecamatan; b. melakukan rapat koordinasi secara reguler dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon, pasangan calon, dan saksi calon; dan c. melakukan sosialisasi pengawasan pendaftaran Pemilih. (3) Panwas Kecamatan menindaklanjuti informasi penting terkait pendaftaran Pemilih yang dihimpun berdasarkan

partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan: a. menyampaikan saran perbaikan ke PPK dengan tembusan ke Panwas Kabupaten/Kota; dan b. melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi. (4) Koordinasi secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan/Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu menyusun dan MENETAPKAN standar tata laksana pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih. (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih oleh Pengawas Pemilihan di wilayah yang melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilihan menyampaikan laporan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; b. laporan akhir tahapan; dan c. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan daftar Pemilih. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. permasalahan atau kendala kegiatan pemutakhiran data dan daftar Pemilih;

b. peniliaian kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih; dan c. rekomendari kegiatan pengawasan data dan daftar Pemilih.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 775);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1586), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA