Pasal 5

(1) Bawaslu bertugas dan berwenang melakukan: a. Pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU; dan b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL. (2) Bawaslu Provinsi melakukan: a. Pengawasan terhadap:

1. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS; dan

2. rekapitulasi DPT tingkat provinsi. b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL terhadap proses:

3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

5. pembentukan PPDP;

6. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

7. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

8. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

9. penyampaian DPS kepada PPS;

10. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

11. perbaikan DPS;

12. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

13. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

14. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

15. penetapan DPT; dan

16. pencatatan DPPh dan DPTb. (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

17. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

18. pembentukan PPDP;

19. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

20. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

21. penyampaian DPS kepada PPS;

22. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

23. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

24. penetapan DPT; dan

25. pencatatan DPPh dan DPTb. b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan, dan PPL terhadap proses:

26. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

27. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya

beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; 3. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; 4. perbaikan DPS; 5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; 6. penetapan DPT; dan 7. pencatatan DPPh dan DPTb. (4) Panwas Kecamatan melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

2. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

3. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

4. penyampaian DPS kepada PPS;

5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7. penetapan DPT; dan

8. pencatatan DPPh dan DPTb. b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL terkait dengan proses:

9. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

10. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

11. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

12. perbaikan DPS;

13. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

14. penetapan DPT; dan

15. pencatatan DPPh dan DPTb. (5) PPL melakukan pengawasan terhadap proses: a. pencocokan dan penelitian data Pemilih; b. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; c. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; d. perbaikan DPS; e. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; f. penetapan DPT; dan g. pencatatan DPPh dan DPTb.