Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini

disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri

PRESIDEN

Dalam Negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Pasal 2

Badan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional di bidang:

  • pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah;
  • pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah;
  • pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
  • koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program di bidang pertanahan;
  • perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
  • perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
  • perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
  • perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.

ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

BAB 2

Pasal 4

Organisasi Badan Pertanahan terdiri dari:

  • Kepala;
  • Wakil Kepala;
  • Sekretariat Utama;
  • Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
  • Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
  • Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
  • Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  • Inspektorat Utama.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

  • memimpin Badan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan dan membina aparatur Badan Pertanahan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  • menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Badan Pertanahan;
  • menetapkan kebijakan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

Pasal 7

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 8

Wakil Kepala mempunyai tugas:

  • membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan;
  • mewakili Kepala apabila berhalangan;

Bagian Keempat Sekretariat Utama

Pasal 9

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Badan Pertanahan yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan pelaporan;

PRESIDEN

  • menyelenggarakan dan pembinaan pelayanan administrasi umum;
  • pengelolaan dan pembinaan administrasi organisasi dan kepegawaian;
  • pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  • penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokoler;
  • penyelenggaraan administrasi kerjasama luar negeri;
  • koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pertanahan.

Bagaian Kelima Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan

Pasal 12

Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsus pelaksana Badan Pertanahan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, hukum, serta kebijakan penanganan masalah pertanahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • penelitian dan pengkajian kebijakan pertanahan dan hukum pertanahan;
  • perumusan dan penyiapan konsep peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
  • perumusan dan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan hukum pertanahan;
  • perumusan dan koordinasi penanganan masalah pertanahan.

Bagian Keenam Deputi Bidang Informasi Pertanahan

Pasal 15

Deputi Bidang Informasi Pertanahan, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang informasi pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan.

Pasal 17

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Informasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN);
  • perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyelenggaraan inventarisasi data dan pemetaan pertanahan;
  • perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan sistem informasi pertanahan nasional;
  • perumusan kebijakan dan koordinasi penilaian tanah, serta pengendalian nilai tanah.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan

Pasal 18

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang tata laksana pertanahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana serta pelayanan pertanahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan tata guna tanah dan tata ruang;
  • perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan pengaturan penguasaan tanah;
  • perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan pengurusan hak atas tanah;
  • perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan pendaftaran tanah;

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 22

PRESIDEN

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
  • perumusan kebijakan kelembagaan pertanahan.
  • koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam rangka penyerasian tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah dengan tata ruang wilayah;
  • perumusan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat;
  • perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanahan dan mitra kerja.

Bagian Kesembilan Inspektorat Utama

Pasal 24

Inspektorat Utama, dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, adalah unsur pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 25

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan pedoman dan penyelenggaraan pemeriksaan di bidang pertanahan;
  • pemeriksaan administrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan program;
  • pengevaluasian atau hasil laporan pelaksanaan kegiatan;
  • pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan.
BAB 3 — UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, di lingkungan Badan Pertanahan terdapat unit pelaksana teknis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

TATA KERJA

PRESIDEN

BAB 4

Pasal 28

(1) Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembagai lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 5 — KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

(1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan eselon Ia.

(2) Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ib.

Pasal 30

(1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretariat Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

PEMBIAYAAN

BAB 6 — KETENTUAN-KETENTUAN

Pasal 31

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB 7 — KETENTUAN-KETENTUAN

Pasal 32

(1) Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan Presiden ini, maka selurluh

ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini;

(2) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap merupakan instansi vertikal yang secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Badan Pertanahan dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut.

PRESIDEN

BAB 8 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan ditetapkan oleh Kepala, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB 9 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2000

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa tanah merupakan kekayaan nasional dan modal dasar pembangunan, mempunyai dimensi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral dan lintas wilayah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara komprehensif;

  • bahwa dalam pengelolaan pertanahan diperlukan kebijakan secara nasional yang berfungsi sebagai pedoman operasional di daerah untuk menjaga kesatuan, kesederhanaan dan kepastian hukum pertanahan;
  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menghadapi tantangan persaingan global, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000.

Referensi Silang (7)
UU 5/1960 — Basic Agrarian Law
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 136/1998 — Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998...
KEPPRES 82/2000 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG
KEPPRES 26/1988 — Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang...
KEPPRES 154/1999 — Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999...