Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

Pasal 1

Sebelum ditetapkan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan

otonomi daerah di bidang pertanahan, berlaku Peraturan, Keputusan,

Instruksi, dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang telah ada.

Pasal 2 …

PRESIDEN

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2001

INDONESIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pelayanan di bidang

pertanahan merupakan kewenangan daerah;

  • bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di bidang

pertanahan, sebelum adanya peraturan yang baru atas dasar

kewenangan yang ada pada Daerah, perlu penegasan bahwa

peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam

kegiatan pelayanan tersebut;

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b,

dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan;

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2043);

  1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

  1. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 2000 tentang Kabinet

Persatuan;

  1. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan

Pertanahan Nasional;

  1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Referensi Silang (5)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 5/1960 — Basic Agrarian Law
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 95/2000 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPPRES 166/2000 — Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan...