Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
• perumusan kebijakan kelembagaan pertanahan.
• koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam rangka penyerasian tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah dengan tata ruang wilayah;
• perumusan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat;
• perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanahan dan mitra kerja.

Bagian Kesembilan Inspektorat Utama