ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden.

Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II…

PRESIDEN

Bagian Pertama Umum

(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai

ke kewilayahan.

(2) Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.

(3) Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

Bagian Kedua Mabes Polri

Paragraf Pertama Organisasi Mabes Polri

Mabes Polri terdiri dari:

• Unsur Pimpinan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

1. Inspektorat Pengawasan Umum;

2. Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan;

3. Deputi Kapolri Bidang Operasi;

4. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;

5. Deputi Kapolri Bidang Logistik;

6. Staf Ahli Kapolri.

• Unsur…

PRESIDEN

• Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus:

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;

2. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian;

3. Akademi Kepolisian;

4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;

5. Divisi Hubungan Masyarakat;

6. Divisi Pembinaan Hukum;

7. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal;

8. Divisi Telekomunikasi dan Informatika.

• Unsur Pelaksana Utama Pusat:

1. Badan Intelijen Keamanan;

2. Badan Reserse Kriminal;

3. Badan Pembinaan Keamanan;

4. Korps Brigade Mobil.

• Satuan Organisasi Penunjang lainnya.

Paragraf Kedua Unsur Pimpinan

(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri

adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kapolri bertugas:

• Menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian;

PRESIDEN

• Memimpin...

• Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri

disingkat Wakapolri.

(1) Wakapolri adalah pembantu utama Kapolri yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Wakapolri bertugas:

• Membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri;

• Memimpin Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapolri berhalangan;

• Melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Unsur Pembantu Pimpinan dan/atau Pelaksana Staf

(1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur

pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang pengawasan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

(3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat

Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Irwasum dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.

PRESIDEN

(5) Itwasum...

(5) Itwasum terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektorat

yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan.

(1) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan

disingkat Derenbang adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang perencanaan dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Derenbang bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan

fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

(3) Derenbang membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro.

(1) Deputi Kapolri Bidang Operasi disingkat Deops Kapolri adalah

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Deops Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan

fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.

(3) Deops Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro atau

satuan organisasi setingkat.

(1) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia disingkat De SDM

Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) De SDM Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam

penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.

PRESIDEN

(3) De SDM Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro.

Pasal 11…

(1) Deputi Kapolri Bidang Logistik disingkat Delog Kapolri adalah

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Delog Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan

fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri.

(3) Delog Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro.

(1) Staf Ahli Kapolri disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pembantu

pimpinan yang berkaitan dengan keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Sahli Kapolri bertugas memberikan telaahan mengenai masalah

tertentu sesuai bidang keahliannya.

(3) Sahli Kapolri terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) pejabat Staf

Ahli yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dikoordinasikan oleh salah seorang Sahli.

Paragraf Keempat Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus

(1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian disingkat PTIK adalah unsur

pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

(2) PTIK bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu

kepolisian bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan teknologi kepolisian.

(3) PTIK dipimpin oleh Gubernur PTIK disingkat Gub PTIK yang

bertanggung jawab kepada Kapolri.

PRESIDEN

(4) Ketentuan...

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas mencakup

peranan Gub PTIK selaku Ketua Sekolah Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan nasional.

(5) PTIK terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Direktorat dan

sejumlah pejabat fungsional dalam bidang pendidikan dan penelitian.

(1) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian disingkat Sespimpol adalah

unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri yang berada di bawah Kapolri.

(2) Sespimpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan

manajemen tingkat menengah dan tingkat puncak termasuk pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi Polri.

(3) Sespimpol dipimpin oleh Kepala Sespimpol disingkat Kasespimpol

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Sespimpol terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat dan

sejumlah pejabat fungsional dalam bidang pendidikan.

(1) Akademi Kepolisian disingkat Akpol adalah unsur pelaksana

pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kapolri.

(2) Akpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan

Perwira Polri yang bersumber dari masyarakat umum.

(3) Akpol dipimpin oleh Gubernur Akpol disingkat Gubakpol yang

bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Akpol terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat.

(1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan disingkat Lemdiklat adalah

unsur pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang

PRESIDEN

berada di bawah Kapolri.

(2) Lemdiklat...

(2) Lemdiklat bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan

pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri.

(3) Lemdiklat dipimpin oleh Kepala Lemdiklat disingkat Kalemdiklat

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Lemdiklat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima)

Direktorat/Sekolah Perwira.

(1) Divisi Hubungan Masyarakat disingkat Div Humas adalah unsur

pelaksana staf khusus bidang hubungan masyarakat yang berada di bawah Kapolri.

(2) Div Humas bertugas membina dan meyelenggarakan fungsi

hubungan masyarakat dalam Lingkungan Polri.

(3) Div Humas dipimpin oleh Kepala Div Humas, disingkat Kadiv

Humas, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kadiv Humas dibantu oleh Wakil Kadiv Humas, disingkat Wakadiv

Humas.

(1) Divisi Pembinaan Hukum, disingkat Div Binkum, adalah unsur

pelaksana staf khusus bidang pembinaan hukum yang berada di bawah Kapolri.

(2) Div Binkum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

pembinaan hukum dalam lingkungan Polri dan turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

(3) Div Binkum dipimpin oleh Kepala Div Binkum, disingkat Kadiv

Binkum, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kadiv Binkum dibantu oleh Wakil Kadiv Binkum, disingkat

Wakadiv Binkum.

PRESIDEN

Pasal 19…

(1) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal

disingkat Div Propam, adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri.

(2) Div Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan

pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.

(3) Div Propam dipimpin oleh Kepala Div Propam, disingkat Kadiv

Propam, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Div Propam terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat.

(1) Divisi Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Div Telematika,

adalah unsur pelaksana staf khusus bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi yang berada di bawah Kapolri.

(2) Div Telematika bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang meliputi informasi kriminal dan informasi manajerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam lingkungan Polri.

(3) Div Telematika dipimpin oleh Kepala Div Telematika, disingkat

Kadiv Telematika, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Div Telematika terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat.

Paragraf Kelima Unsur Pelaksana Utama Pusat

PRESIDEN

(1) Badan Intelijen Keamanan, disingkat Baintelkam, adalah unsur

pelaksana utama pusat bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Baintelkam...

(2) Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

(3) Baintelkam dipimpin oleh Kepala Baintelkam, disingkat

Kabaintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabaintelkam dibantu oleh Wakil Kabaintelkam, disingkat

Wakabaintelkam.

(5) Baintelkam terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam)

Biro/Direktorat.

(1) Badan Reserse Kriminal, disingkat Bareskrim, adalah unsur

pelaksana utama pusat bidang reserse kriminal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Bareskrim bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.

(3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim, disingkat Kabareskrim,

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabareskrim dibantu oleh Wakil Kabareskrim, disingkat

Wakabareskrim.

(5) Bareskrim terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)

Biro/Pusat/Direktorat.

(1) Badan Pembinaan Keamanan, disingkat Babinkam, adalah unsur

pelaksana utama pusat bidang pembinaan keamanan yang berada di

PRESIDEN

bawah Kapolri.

(2) Babinkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

(3) Babinkam...

(3) Babinkam dipimpin oleh Kepala Babinkam, disingkat Kababinkam,

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kababinkam dibantu oleh Wakil Kababinkam, disingkat

Wakababinkam.

(5) Babinkam terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam)

Biro/Direktorat.

(1) Korps Brigade Mobil, disingkat Korbrimob, adalah unsur pelaksana

utama pusat bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.

(2) Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan

keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.

(3) Korbrimob dipimpin oleh Kepala Korbrimob, disingkat

Kakorbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kakorbrimob dibantu oleh Wakil Kakorbrimob, disingkat

Wakakorbrimob.

Bagian Ketiga Satuan Organnisasi Penunjang Lainnya

Satuan Organisasi penunjang lainnya terdiri dari:

• Sekretariat "National Central Bureau" (NCB) Interpol;

• Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan termasuk Rumah Sakit Pusat Polri;

• Pusat Keuangan.

PRESIDEN

Bagian… Bagian Keempat Polda

(1) Polda adalah satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di

bawah Kapolri.

(2) Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat

kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah, disingkat Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda, disingkat Wakapolda.

(5) Susunan organisasi Polda dan satuan-satuan kewilayahan di

bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

(1) Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu dan Pelaksana Staf, Unsur

Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus, Unsur Pelaksana Utama Pusat dan Satuan Organisasi Penunjang lainnya serta Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi dan pihak lainnya.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil

PRESIDEN

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang garis pengendalian dan

pertanggungjawaban sehari-hari dalam pelaksanaan tugas masing-masing pejabat diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

BAB IV…

(1) Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kababinkam, Kabaintelkam,

Derenbang, Deops, De SDM dan Delog adalah jabatan eselon IA.

(2) Wairwasum, Gub PTIK, Kasespimpol, Gubakpol, Kalemdiklat,

Kadivhumas, Kadivbinkum, Kadivpropam, Kadivtelematika, Wakabareskrim, Wakababinkam, dan Kakorbrimob adalah jabatan esolon IB.

(3) Sahli Kapolri adalah jabatan eselon IB dan dalam hal diisi oleh

mantan pejabat dengan kepangkatan/eselon yang lebih tinggi maka eselonnya mengikuti eselon jabatan sebelumnya.

(4) Kapolda adalah jabatan eselon IIA setinggi-tingginya eselon IB.

(5) Kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam