Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

  1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

  1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seseorang Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

  1. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seseorang Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan

organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Eselon jabatan adalah tingkat dalam jabatan struktural di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang

menjabat jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3 ....

PRESIDEN

Pasal 3

(1) Jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

disusun atas beberapa eselon jabatan struktural.

(2) Eselon jabatan dan besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

  • Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan bulan Desember 2002

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden

ini;

  • Terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Jabatan Struktural di Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan sejak pelantikan.

Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil

yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat satu tunjangan

jabatan yang tertinggi jumlahnya.

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan baik

secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan tentang

Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun

1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan

Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah ...

PRESIDEN

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 dan ketentuan lain

yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2003

INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang

perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4168);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 49);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);

  1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (5)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 2/2002 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
KEPPRES 70/2002 — ORGANISASI DAN TATA KERJA