POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA

(1) Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat

PERTAMINA selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Perusahaan adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

(2) Perusahaan merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha-

usahanya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

(3) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen

dalam bidangnya masing-masing, kewenangan Pemerintah dalam bidang pengaturan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi sesuai ketentuan

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Bagian Kedua Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat dan Negara serta memperkokoh ketahanan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan tersebut, Perusahaan mempergunakan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang terbaik.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha Perusahaan

(1) Perusahaan bergerak dalam bidang pengusahaan pertambangan minyak dan

gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

(2) Perusahaan selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

juga bergerak di bidang niaga minyak dan gas bumi dan hasil olahannya.

(3) Perusahaan dapat mendirikan anak Perusahaan atau penyertaan modal

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah yang didasarkan pada anggaran Perusahaan, rencana kerja jangka panjang, menengah, tahunan dan rencana investasi Perusahaan.

PRESIDEN

Bagian Keempat Tugas Perusahaan

Tugas pokok Perusahaan adalah :

• melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
• menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industri.
• melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Bagian Kelima Fungsi Perusahaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi utama Perusahaan adalah :

• perumusan kebijakan Perusahaan dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi serta hasil olahannya;
• pelaksanaan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pengolahan minyak dan gas bumi termasuk usaha petrokimia, pengangkutan dan perniagaan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi, produk petrokimia dan hasil olahan lainnya;
• pelaksanaan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

1. Fungsi layanan korporat Perusahaan meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

• pembinaan pekerja yang meliputi pengadaan dan pengerahan, penggunaan, perawatan dan hubungan industrial, pendidikan dan latihan serta pengurusan administrasinya;
• keuangan yang meliputi manajemen keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengendalian;
• pengamanan Perusahaan dan lingkungan kegiatan usaha, pembinaan kemampuan hukum dan hubungan masyarakat;
• pengelolaan kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
• administrasi umum yang meliputi tata usaha perkantoran;
• pengkajian teknologi dan pengembangan teknologi informasi;
• perencanaan dan pengembangan Perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;

PRESIDEN

• pengorganisasian dan ketatalaksanaan;
• keselamatan kerja, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dalam wilayah kuasa pertambangan dan lokasi operasinya;
• pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Perusahaan.

1. Fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kontraktor Production Sharing.

ORGANISASI

Organisasi PERTAMINA terdiri dari :

• Kegiatan pokok yang meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
• Kegiatan layanan korporat yang mendukung Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Organisasi Perusahaan terdiri dari unsur-unsur :

• Unsur Pembina dan Pengawas : Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA (DKPP), selanjutnya disebut Dewan Komisaris Pemerintah.
• Unsur Pimpinan Perusahaan : Direksi Perusahaan.
• Unsur Pelaksana : - Kegiatan Usaha Hulu;
• Kegiatan Usaha Hilir.
  • Unsur Layanan Korporat :
• Keuangan;
• Pengembangan;
• Manajemen Production Sharing;
• Internal Audit;
• Jasa Korporat.

(1) Dewan Komisaris Pemerintah adalah unsur Pembina dan Pengawas

Perusahaan yang terdiri dari :

PRESIDEN

Ketua merangkap anggota: Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi; Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Keuangan;

Anggota : - Menteri atau Kepala Badan yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional;

• 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya yang ditetapkan Presiden.

(2) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijakan umum Perusahaan,

mengawasi pengurusan Perusahaan dari segi manajemen Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.

(3) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang

diperlukan kepada Direksi.

(4) Untuk memperlancar tugas administrasi Dewan Komisaris Pemerintah

dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah

dapat menunjuk tenaga ahli dan membentuk badan atau kelompok kerja yang diperlukan yang dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.

(6) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Pertama Direksi

(1) Direksi Perusahaan adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang terdiri dari

seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan dan 5 (lima) orang Direktur sebagai anggota.

(2) Direksi bertugas dan berkewajiban serta mempunyai wewenang sebagai

berikut :

• memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai tujuan Perusahaan dan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
• menyiapkan rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan Perusahaan;

PRESIDEN

• menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
• membuat laporan berkala dan laporan tahunan Perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
• menyiapkan susunan organisasi dan tatalaksana Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi menurut jenis kegiatan yang diperlukan sesuai tujuan Perusahaan;
• menyiapkan susunan organisasi anak Perusahaan;
• memberikan semua keterangan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi;
• mengawasi seluruh kegiatan aparatur Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi, anak Perusahaan dan penyertaan modal Perusahaan;
• mengawasi Kontraktor Perjanjian Karya, melaksanakan pengelolaan perusahaan kontraktor kontrak Production Sharing dan mengawasi kontraktor kontrak minyak dan gas bumi lainnya;
• mengangkat dan memberhentikan serta membina pekerja menurut peraturan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
• menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para pekerja Perusahaan sesuai peraturan Perusahaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi

pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Direksi bertanggung jawab kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi

manajemen pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Dalam menetapkan peraturan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para

pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf l, Direksi terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

Bagian Kedua Direktur Utama

(1) Direktur Utama memimpin dan mengendalikan serta memberikan petunjuk

kepada para Direktur dalam rangka melaksanakan keputusan Direksi.

(2) Direktur Utama bertindak atas nama Direksi dan mewakili Perusahaan di

dalam dan di luar pengadilan.

PRESIDEN

(3) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) kepada seorang atau beberapa Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

(4) Direktur Utama berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan tahunan

kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi.

Bagian Ketiga Direktur

(1) Direktur memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang

kewenangan masing-masing.

(2) Direktur memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan

Direksi dengan memperhatikan petunjuk Direktur Utama.

(3) Direktur mengambil keputusan sesuai bidang kewenangan masing-masing,

sepanjang keputusan tersebut berada dalam garis kebijakan dan keputusan Direksi.

(4) Direktur bertugas dan berkewajiban membantu Direktur Utama sesuai

bidang kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas Perusahaan.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur

Utama sesuai bidang kewenangan masing-masing.

(6) Direktur memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pejabat

dibawahnya.

Bagian Keempat Deputi Direktur

(1) Deputi Direktur memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan

bidang kewenangan masing-masing.

(2) Deputi Direktur memimpin dan mengawasi operasi unit usaha, pelaksanaan

kebijakan dan keputusan Direktur dengan memperhatikan petunjuk Direktur.

(3) Deputi Direktur mengambil keputusan sesuai bidang kewenangan masing-

masing, sepanjang keputusan tersebut berada dalam garis kebijakan dan keputusan Direktur.

(4) Deputi Direktur bertugas dan berkewajiban membantu Direktur sesuai

bidang kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan bisnis.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Deputi Direktur bertanggung jawab kepada

Direktur sesuai bidang kewenangan masing-masing.

(6) Deputi Direktur memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi unit

operasi dan pejabat dibawahnya.

PRESIDEN

Bagian Pertama Kegiatan Usaha Hulu

(1) Kegiatan Usaha Hulu adalah Unsur Pelaksana yang mempunyai tugas dalam

bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Kegiatan Usaha Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan Perusahaan yang ditetapkan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• pengelolaan unsur penunjang terkait.

(3) Kegiatan Usaha Hulu dipimpin oleh Direktur Hulu yang bertanggung jawab

kepada Direktur Utama atas kinerja dan keberhasilan Kegiatan Usaha Hulu.

(4) Direktur Hulu dapat membentuk organ setingkat dibawahnya yang

jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Pengawasan operasional Kegiatan Usaha Hulu di wilayah operasi

dilaksanakan oleh Deputi Direktur Hulu yang bertanggung jawab kepada Direktur Hulu.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha Hilir

(1) Kegiatan Usaha Hilir adalah Unsur Pelaksana usaha yang mempunyai tugas

dalam bidang pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan perniagaan minyak dan gas bumi dan hasil olahannya serta petrokimia yang dikelompokkan dalam :

• Unit Usaha Pengolahan;
• Unit Usaha Pemasaran dan Niaga;
• Unit Usaha Perkapalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),

Kegiatan Usaha Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan dalam bidang pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan niaga minyak dan gas bumi dan hasil olahannya serta petrokimia;

PRESIDEN

• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Perusahaan yang ditetapkan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• pengelolaan unsur penunjang terkait.

(3) Kegiatan Usaha Hilir dipimpin oleh seorang Direktur Hilir yang bertanggung

jawab kepada Direktur Utama atas kinerja dan keberhasilan Kegiatan Usaha Hilir.

(4) Direktur Hilir dapat membentuk organ setingkat di bawahnya yang

jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Pengawasan operasional Kegiatan Usaha Hilir di wilayah operasi

dilaksanakan oleh Deputi Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Hilir.

(1) Unit Usaha Pengolahan adalah Unsur Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir yang

mempunyai tugas dalam pengolahan minyak dan gas bumi serta petrokimia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Unit

Usaha Pengolahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk petrokimia;
• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Hilir berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
• pengelolaan unsur penunjang terkait.

(3) Unit Usaha Pengolahan dipimpin oleh seorang Deputi Direktur bidang

pengolahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Hilir.

(1) Unit Usaha Pemasaran dan Niaga adalah Unsur Pelaksana Kegiatan Usaha

Hilir yang mempunyai tugas sebagai berikut :

• penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
• pemasaran dan niaga minyak dan gas bumi, hasil olahannya serta petrokimia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit

Usaha Pemasaran dan Niaga mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan dalam bidang penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi, pemasaran dan niaga minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi dan hasil olahannya;
• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Perusahaan yang ditetapkan Direktur Hilir berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

PRESIDEN

• pengelolaan unsur penunjang terkait.

(3) Unit Usaha Pemasaran dan Niaga dipimpin oleh seorang Deputi Direktur

bidang pemasaran dan niaga yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Hilir.

(1) Unit Usaha Perkapalan adalah Unsur Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

• penyelenggaraan pengangkutan di laut dan sungai untuk minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas bumi, hasil olahannya dan produk- produk petrokimia;
• penyelenggaraan pengelolaan kapal milik dan kapal yang disewa oleh Perusahaan untuk pengangkutan minyak dan gas bumi, hasil olahannya dan produk-produk petrokimia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit

Usaha Perkapalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan usaha dalam bidang jasa dan pelayanan angkutan di laut dan sungai untuk minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas bumi, produk-produk petrokimia dan hasil olahannya;
• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Perusahaan yang ditetapkan Direktur Hilir berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
• pengelolaan unsur penunjang terkait.

(3) Unit Usaha Perkapalan dipimpin oleh seorang Deputi Direktur bidang

perkapalan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Hilir.

Bagian Pertama Keuangan

(1) Keuangan adalah Unsur Layanan Korporat yang mempunyai tugas dalam

bidang pembinaan dan pengelolaan keuangan dan pendanaan Perusahaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan pekerja dan kegiatan dalam bidang pembinaan dan pengelolaan keuangan dan pendanaan, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengendalian kinerja, keuangan korporat, kebijakan dan sistem keuangan Perusahaan.

PRESIDEN

• penanganan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Perusahaan yang ditetapkan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• pengelolaan portofolio anak Perusahaan dan penyertaan modal.
• pengelolaan dana dan alokasi dana secara optimal.

(3) Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur Keuangan yang bertanggung

jawab kepada Direktur Utama atas terselenggaranya pembinaan Keuangan yang mendukung pencapaian kinerja dan keberhasilan Perusahaan.

(4) Direktur Keuangan dapat membentuk organ setingkat di bawahnya yang

jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Bagian Kedua Pengembangan

(1) Pengembangan adalah Unsur Layanan Korporat yang mempunyai tugas

membuat perencanaan strategi bisnis, pengembangan usaha baru, pembuatan kebijakan korporat, kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan, perancangan organisasi, sistem dan tata kerja, manajemen mutu, pengkajian teknologi serta pengelolaan teknologi informasi korporat dan membuat kebijakan perencanaan kebutuhan tenaga kerja seluruh Perusahaan, kebijakan pengadaan tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, kebijakan norma dan syarat kerja, kebijakan renumerasi dan kebijakan pemeliharaan kesehatan pekerja.

(2) Kegiatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

fungsi sebagai berikut :

• pengkajian teknologi dan perencanaan strategik;
• perencanaan usaha Perusahaan dan pengembangan usaha baru;
• penyusunan kebijakan dan pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan;
• perancangan organisasi, penyusunan kebijakan, sistem dan tata kerja korporat, pengembangan manajemen mutu, penetapan ukuran kinerja dan pemantauannya;
• pengelolaan teknologi informasi secara Korporat;
• penyusunan kebijakan yang meliputi perencanaan tenaga kerja seluruh Perusahaan, pengadaan tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, renumerasi, pemeliharaan kesehatan pekerja, hubungan industrial dan kesejahteraan, pengembangan kepemimpinan Perusahaan serta layanan sumber daya manusia untuk Korporat.

(3) Pengembangan dipimpin oleh seorang Direktur Pengembangan yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, yang mendukung pencapaian kinerja dan keberhasilan Perusahaan.

PRESIDEN

(4) Direktur Pengembangan dapat membentuk organ setingkat di bawahnya

yang jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

Bagian Ketiga Manajemen Production Sharing

(1) Manajemen Production Sharing adalah Unsur Layanan Korporat yang

mempunyai tugas dalam bidang-bidang sebagai berikut :

• penyelenggaraan koordinasi kegiatan Kontraktor Production Sharing sesuai kebijakan Perusahaan;
• pengawasan dan pengendalian investasi dalam bidang eksplorasi dan produksi serta angkutan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai dan di daratan;
• penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan bidang usaha lain dan hubungan dengan instansi Pemerintah yang bersangkutan dalam bidang operasi minyak dan gas bumi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Manajemen Production Sharing mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pembinaan kerjasama, integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasi Kontraktor Production Sharing;
• perumusan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor Production Sharing termasuk proyek baru;
• penelitian dan verifikasi terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kontraktor Production Sharing meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengadaan material dan peralatan, angkutan dan jasa;
• pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional Kontraktor Production Sharing meliputi eksplorasi, eksploitasi termasuk angkutan, jasa dan administrasi;
• pengarahan dan pengawasan atas upaya peng-Indonesiaan tenaga kerja pada Kontraktor Production Sharing ;
• pengarahan, pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan dana untuk investasi dan operasi agar dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berdaya guna dalam rangka mengamankan pendapatan Negara dari kegiatan Kontraktor Production Sharing ;
• pengarahan dan pengawasan pengadaan material, peralatan dan jasa agar tercapai efisiensi dalam operasi serta pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri;
• pemberian bantuan hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan perjanjian dan hubungan kerja Kontraktor Production Sharing dengan instansi Pemerintah dan atau pihak lain;
• pembinaan seluruh aset Kontraktor Production Sharing yang menjadi milik Negara dengan melaksanakan penelitian, pemantauan dan pengawasan pemanfaatannya;

PRESIDEN

• penelitian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan atas semua kewajiban-kewajiban Kontraktor Production Sharing sesuai kontrak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• pembinaan hubungan dan kerjasama antara Kontraktor Production Sharing dan instansi Pemerintah yang bersangkutan;
• menjaga keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Kontraktor Production Sharing.

(3) Manajemen Production Sharing dipimpin oleh seorang Direktur Manajemen

Production Sharing yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas kinerja dan keberhasilan usaha para Kontraktor Production Sharing .

(4) Direktur Manajemen Production Sharing dapat membentuk organ setingkat

dibawahnya yang jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

Bagian Keempat Internal Audit

(1) Internal Audit adalah Unsur Layanan Korporat di bidang pengawasan dalam

lingkungan Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit.

(2) Tugas Internal Audit adalah melakukan pembinaan, pengendalian dan

pengawasan keuangan, operasi dan prosedur di lingkungan Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehingga penyimpangan dari strategi dan kebijakan Perusahaan dapat dicegah sedini mungkin.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Internal Audit mempunyai fungsi sebagai berikut :

• pemeriksaan terhadap semua unsur atau badan dalam lingkungan Perusahaan yang dianggap perlu, yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil fisik dari pelaksanaan unsur korporat, bidang usaha, unit usaha, unit operasi, proyek dan tugas-tugas khusus lainnya;
• pengujian serta penilaian sewaktu-waktu atas hasil laporan berkala atau tahunan dari setiap unsur atau badan dalam lingkungan Perusahaan atas petunjuk Direktur Utama;
• pengusahaan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam bidang administrasi atau keuangan yang dilakukan oleh unsur atau badan dalam lingkungan Perusahaan.

(4) Untuk kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Internal Audit melakukan koordinasi pelaksanaannya dengan semua unit Perusahaan.

(5) Internal Audit dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat mendatangi

tempat kerja baik dengan atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada unsur atau badan yang bersangkutan dan meminta bahan dan atau keterangan yang diperlukan.

PRESIDEN

(6) Setiap pejabat dalam lingkungan Perusahaan wajib memberikan bahan dan

atau keterangan yang diminta oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas terselenggaranya tertib administrasi dan operasi, yang mendukung pencapaian kinerja dan keberhasilan Perusahaan.

Bagian Kelima Jasa Korporat

(1) Jasa Korporat adalah Unsur Layanan Korporat yang mempunyai tugas

penetapan kebijakan bantuan dan konsultasi hukum, hubungan dengan Pemerintah dan masyarakat, dan pengamanan Perusahaan serta pengelolaan aset non operasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jasa

Korporat mempunyai fungsi menyelenggarakan :

• kegiatan pemberian bantuan dan konsultasi hukum;
• pembinaan hubungan baik dengan institusi, lembaga negara dan Pemerintah, masyarakat dan badan-badan lainnya, peningkatan citra Perusahaan serta pengamanan Perusahaan;
• layanan jasa Kantor Pusat dan pengelolaan aset non operasi.

(3) Jasa Korporat dipimpin oleh seorang Kepala Jasa Korporat yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas kinerja dan keberhasilan Jasa Korporat dalam mendukung bidang usaha dan unit usaha sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan.

(1) Apabila dianggap perlu Direksi dapat membentuk suatu badan atau unit

organisasi lain dalam lingkungan Perusahaan sebagai pelaksana tugas tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(2) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan atau unit organisasi

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan pembentukannya.

PRESIDEN

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun

1971, Direksi dapat mendirikan anak Perusahaan dan mengadakan penyertaan modal Perusahaan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(2) Pendirian anak Perusahaan dan penyertaan modal Perusahaan hanya dapat

dilakukan pada bidang-bidang usaha jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi yang benar-benar dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Dalam akta pendirian anak Perusahaan harus jelas tampak status anak

Perusahaan sebagai badan hukum dengan struktur permodalan dan kekayaan Perusahaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hubungan antara Perusahaan dengan anak Perusahaan, termasuk hak dan

kewajiban kedua pihak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden.

(2) Direktur Utama, Direktur dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

(3) Deputi Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah

mendapat persetujuan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

(4) Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan serta anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris Perusahaan dimana Perusahaan mengadakan penyertaan modal (penyertaan Perusahaan), diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRESIDEN

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

(1) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan kecuali untuk jabatan yang

dipikulkan Pemerintah kepadanya.

(2) Apabila tidak dapat dihindari, anggota Direksi dapat merangkap jabatan lain

selain dari ayat (1) tersebut di atas setelah mendapat izin dari Dewan Komisaris Pemerintah.

Bagian Pertama Pejabat Direktur Utama

(1) Apabila Direktur Utama berhalangan sementara melakukan tugas dan

kewajibannya, Direktur Utama menunjuk salah seorang Direktur untuk mewakilinya dan segera melaporkannya kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

(2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap, sambil menunggu Keputusan

Presiden, Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah menunjuk salah seorang Direktur untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

(3) Apabila Direktur Utama dan Direktur melaksanakan perjalanan dinas ke luar

negeri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah dan untuk ini Ketua Dewan Komisaris Pemerintah dapat melimpahkan hak pemberian persetujuan tersebut kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.

Bagian Kedua Pejabat Direktur

(1) Apabila Direktur berhalangan sementara melakukan tugas dan

kewajibannya, Direktur menunjuk :

• Deputi Direktur dibawahnya; atau
• salah seorang Pejabat yang dibawahinya untuk mewakilinya dan segera melaporkan kepada Direktur Utama.

(2) Apabila Direktur berhalangan tetap, sambil menunggu Keputusan Presiden,

Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah menunjuk :

• Deputi Direktur dibawahnya; atau

PRESIDEN

• salah seorang pejabat yang dibawahinya untuk melakukan tugas Direktur.

Disamping melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik.

(1) Peralihan dari susunan organisasi lama ke susunan organisasi baru menurut

ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dan penjabaran lebih lanjut susunan organisasi dilaksanakan oleh Direksi dan selanjutnya disahkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Keputusan Presiden ini.

(2) Anak Perusahaan dan penyertaan modal Perusahaan yang telah ada pada saat

ditetapkannya Keputusan Presiden ini harus disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang dilaksanakan Direksi berdasarkan petunjuk Dewan Komisaris Pemerintah.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi PERTAMINA dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2000

INDONESIA,

ttd