PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusahaan sumber daya panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangkit tenaga listrik.
2. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi, geokimia, geofisika, dan landaian suhu yang apabila diintegrasikan pada suatu daerah panas bumu dapat menghasilkan uap dan fluida melalui pengeboran sumur eksplorasi untuk mengetahui tingkat cadangan terduga, tingkat cadangan mungkin dan tingkat cadangan terbukti.
3. Eksploitasi adalah kegiatan yang meliputi pengeboran sumur produksi dan injeksi untuk mencapai target kapasitas produksi, pembangunan fasilitas lapangan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik.
4. Wilayah Usaha adalah wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangkitan tenaga listrik yang batas-batas dan syarat-syarat wilayah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Iuran Eksploitasi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari pengusahaan sumber daya panas bumi.
6. Izin Pengusahaan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah usahanya.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sumber panas bumi dan ketenagalistrikan.
9. Pemerintah adalah Departemen Pertambangan dan Energi c.q. unit yang bertanggung jawab di bidang sumber daya panas bumi.
10. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah rencana kebutuhan daya listrik nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

EKSPLORASI

(1) Eksplorasi sumber daya panas bumi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah,

Koperasi dan Badan Usaha Swasta.

(2) Eksplorasi sumber daya panas bumi oleh Pemerintah didasarkan pada

prospek panas bumi dan kebutuhan daya listrik.

(3) Eksplorasi sumber daya panas bumi oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan sampai dengan penemuan cadangan terbukti.

(4) Data hasil eksplorasi sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah milik Pemerintah.

(5) Eksplorasi sumber daya panas bumi oleh Koperasi dan Badan Usaha Swasta

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

(6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diberikan batas waktu

paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal izin pengusahaan dikeluarkan

PRESIDEN

sampai dengan penemuan cadangan terbukti dan apabila perlu dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

(7) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Eksplorasi ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri.

(1) Badan Usaha yang melakukan Eksploitasi untuk pembangkitan tenaga listrik

untuk kepentingan umum harus membuat rencana Eksploitasi.

(2) Eksploitasi sumber daya panas bumi oleh Koperasi dan Badan Usaha Swasta

untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, pelaksanaannya dilakukan atas kerja sama dengan PKUK melalui lelang.

(3) Dalam hal eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak

sampai pada penemuan cadangan terbukti, Badan Usaha dapat melakukan eksplorasi lanjutan dan eksploitasi untuk pembangkitan tenaga listrik.

(4) Eksplorasi lanjutan dan eksploitasi untuk pembangkitan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Badan Usaha Swasta dan Koperasi, dilakukan atas kerja sama dengan PKUK melalui lelang.

(5) Eksploitasi sumber daya panas bumi yang dilakukan oleh Badan Usaha untuk

pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum didasarkan pada RUKN.

(6) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang mengikuti lelang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) wajib memiliki kemampuan keuangan, teknis operasional, dan penilaian kinerja yang baik.

(7) Eksploitasi sumber daya panas bumi yang dilakukan oleh Koperasi dan

Badan Usaha Swasta untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak mengikat Pemerintah atau PKUK untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan.

(8) Tata cara dan syarat-syarat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pembangunan dan pengoperasian instalasi pembangkit tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

PERIZINAN

(1) Pengusahaan sumber daya panas bumi selain yang dilakukan oleh

Pemerintah dan atau oleh PKUK, pada tingkat ekplorasi, hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Pengusahaan.

(2) Pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

PRESIDEN

dilakukan dengan pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa kewajiban dari pemerintah terhadap modal yang ditanamkan.

(3) Izin Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga

listrik hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi, teknis dan keuangan.

(4) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing memberikan

Izin Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah usahanya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah permohonan izin diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal permohonan izin tidak mendapat persetujuan, Kepala Daerah

menyampaikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan.

(6) Badan Usaha wajib melaksanakan Ekploitasi dan membangun instalasi

pembangkit tenaga listrik sampai dengan beroperasinya tenaga listrik paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan Izin Pengusahaan.

(7) Kepala Daerah dapat mencabut atau membatalkan Izin Pengusahaan, dalam

hal Badan Usaha Swasta dan Koperasi:

• memindahkan Izin Pengusahaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah; atau
• tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

(8) Tata cara perizinan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk

pembangkitan tenaga listrik ditetapkan oleh Menteri.

HAK

Pemegang Izin Pengusahaan berhak melakukan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi serta pembangkitan tenaga listrik dalam Wilayah Usaha selama Izin Pengusahaan masih berlaku.

KEWAJIBAN

(1) Pemerintah, PKUK atau Pemegang Izin Pengusahaan harus

memberitahukan lebih dahulu kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi serta pembangkitan tenaga listrik.

(2) Dalam hal Wilayah Usaha terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh

pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah, maka sebelum memulai kegiatannya, Badan Usaha wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(3) Dalam hal di Wilayah Usaha terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari

masyarakat hukum adat, maka penyelesaian hak-hak atas tanah di Wilayah Usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(4) Perolehan tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)

dapat dilakukan dengan cara perjanjian pemakaian, pengalihan hak, pelepasan hak atau kerja sama.

(5) Perolehan tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan

PRESIDEN

hanya terhadap tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan Badan Usaha yang bersangkutan.

(6) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan

cara yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

(1) Pemegang Izin Pengusahaan dalam melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan

atau eksploitasi serta pembangkitan tenaga listrik mengutamakan tenaga setempat sesuai dengan keahliannya.

(2) Pemegang Izin Pengusahaan wajib menyampaikan rencana kerja dan

anggaran kepada Kepala Daerah serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang dimiliki.

(3) Pemegang Izin Pengusahaan wajib melaporkan setiap rencana perubahan

yang berhubungan dengan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi kepada Kepala Daerah.

Batas dan luas wilayah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi dan pembangkitan tenaga listrik ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi setempat, dan dicantumkan dalam surat Izin Pengusahaan.

(1) Dalam hal Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) telah

selesai, Badan Usaha wajib mengembalikan seluruh wilayah yang tidak dipergunakan lagi.

(2) Dalam hal Eksploitasi telah selesai dan telah dilaksanakan usaha pelestarian

fungsi lingkungan, Badan Usaha wajib secara tertulis mengembalikan seluruh wilayah yang tidak dipergunakan lagi kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah kegiatan pembangkitan dimulai.

(3) Pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

adalah sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah berdasarkan evaluasi teknis dan rekomendasi Pemerintah Daerah setempat dalam pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan.

(4) Kepala Daerah menetapkan persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari kalender setelah menerima permohonan pengembangan wilayah.

(1) Apabila Badan Usaha telah mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah

usaha kepada Pemerintah, maka Badan Usaha yang bersangkutan dibebaskan dari segala kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah di wilayah yang dikembalikan tersebut.

(2) Apabila sebagian atau seluruh wilayah usaha telah dikembalikan, maka Badan

PRESIDEN

Usaha yang bersangkutan wajib menyerahkan kepada Menteri semua foto, ukuran tanah, dan data kepanasbumian lainnya baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber panas bumi.

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pengusahaan sumber daya panas bumi

wajib menyetorkan Iuran Eksploitasi ke Kas Negara.

(2) Penerimaan iuran eksploitasi merupakan penerimaan Negara yang dibagi

menurut perimbangan bagian Pemerintah Pusat dan bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penerimaan iuran eksploitasi yang merupakan bagian Pemerintah Pusat

adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Tarif, tata cara pengenaan, pemungutan dan penggunaan iuran eksploitasi

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pengusahaan daya panas bumi wajib

memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Usaha yang melaksanakan penanaman modal di bidang pengusahaan

sumber daya panas bumi dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Harga jual tenaga listrik oleh Badan Usaha kepada konsumen dinyatakan

dalam rupiah.

(2) Tata cara dan syarat-syarat jual beli tenaga listrik ditetapkan lebih lanjut

oleh Menteri.

(1) Pekerja yang melakukan kegiatan dalam pengusahaan sumber daya panas

bumi wajib menggunakan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja.

(2) Setiap orang yang diizinkan masuk wilayah kegiatan pengusahaan sumber

daya panas bumi, harus didampingi oleh petugas yang berwenang dan wajib menggunakan peralatan keselamatan kerja.

(3) Pada tempat kerja, jalan dan gedung di wilayah usaha harus dilengkapi

PRESIDEN

dengan tanda-tanda larangan, peringatan dan anjuran yang jelas dan mudah dimengerti, yang ditempatkan pada lokasi yang strategis.

Pemerintah, PKUK, dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

(1) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib menyediakan peralatan

pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, antara lain :

• kolam penampungan lumpur bekas pengeboran (mud pit) yang kedap air dengan daya tampung yang cukup memadai dan daya serap terhadap bahan pencemaran yang tinggi, sehingga kualitas air limbah yang mengalir ke luar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• peredam suara, sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di daerah perumahan dan pemukiman adalah di bawah nilai ambang batas 55 dB dan untuk daerah Ruang Terbuka Hijau adalah di bawah 50 dB.

(2) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib melakukan :

• pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengusahaan sumber daya panas bumi; dan
• pencegahan terjadinya erosi tanah yang diakibatkan oleh pengusahaan sumber daya panas bumi.

(3) Dalam mempersiapkan lokasi pengeboran PKUK dan Pemegang Izin

Pengusahaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• membuat saluran air (drainage) sepanjang jalan baru dan di sekitar lokasi pengeboran;
• pembukaan lahan untuk jalan dan lokasi pengeboran harus dilakukan seminimal mungkin;
• pengambilan air untuk keperluan pengeboran harus memperhatikan kepentingan pihak lain;

(4) PKUK dan pemegang Izin Pengusahaan wajib menutup sumur bor

Eksplorasi yang tidak dimanfaatkan lagi, untuk menghindari terjadinya semburan liar uap gas yang berbahaya terhadap lingkungan di sekitarnya.

(5) PKUK dan Pemegang Izin pengusahaan wajib mengelola sumur bor

Eksplorasi dan atau Eksploitasi yang berpotensi terjadinya semburan gas yang tidak terkendali.

(1) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib melakukan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Eksploitasi sumber daya panas bumi.

(2) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan dilarang membuang limbah padat,

limbah cair dan emisi gas yang dapat mengakibatkan pencemaran

PRESIDEN

lingkungan.

(3) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan harus mempunyai alat pengelola

limbah (padat, cair dan gas buang) yang mempunyai persyaratan teknis, sebagai berikut :

• mempunyai kapasitas yang mampu mengolah limbah (limbah padat (B3/non B3), cair dan gas buang) yang bersangkutan;
• mampu menurunkan kadar limbah (padat, cair dan gas buang) yang membahayakan;
• memungkinkan pengambilan contoh limbah (padat, cair dan gas buang).

PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan harus memenuhi baku mutu udara dan limbah cair sebagai berikut :

• Baku mutu udara ambient untuk SO2 tidak lebih dari 365 ug/Nm3, CO tidak lebih dari 10.000 ug/Nm3, NO2 tidak lebih dari 150 ug/Nm3;
• Baku mutu udara emisi untuk SO2 tidak lebih 800 mg/m3, No2 tidak lebih dari 100 mg/m3. H2S tidak lebih dari 35 mg/m3, amonia (NH3) tidak lebih dari 0,5 mg/m3;
• baku mutu kualitas limbah cair yaitu temperatur air buangan tidak lebih dari 38 OC, kekeruhan 30 NTU, padatan terlarut 2000 mg/l, padatan tersuspensi 80 mg/l, pH 6-9, BOD tidak lebih dari 50 mg/l, COD tidak dari 100 mg/l, klorin bebas (C12) tidak lebih dari 1 mg/l, Sianida (CN) 0,02 mg/l, Arsen (As) 0,1 mg/l, Sulfida (H2S) 0,05 mg/l.

Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik tidak boleh dilaksanakan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya.

SANKSI

(1) Pemegang Izin Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), pasal 10 ayat (1) dan ayat (2),

dan Pasal 17 diberikan sanksi oleh Kepala Daerah, berupa :

• Pencabutan sementara Izin Pengusahaan, atau
• Pencabutan Izin Pengusahaan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah terlebih

dahulu mendapat peringatan secara tertulis.

PRESIDEN

(1) Izin Pengusahaan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dengan

ketentuan :

• dalam hal kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilakukan oleh Koperasi dan Badan Usaha Swasta untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Izin Pengusahaan dihitung sejak dimulainya tahap Eksplorasi;
• dalam hal kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilakukan oleh Koperasi dan Badan Usaha Swasta untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai tindak lanjut atas ekplorasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3), Izin Pengusahaan dihitung sejak dimulainya tahap Eksploitasi.

(2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah jangka waktu Izin Pengusahaan

berakhir, Badan Usaha wajib mengembalikan Wilayah Usaha kepada Kepala Daerah.

(3) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

semua aset yang berkaitan dengan pengusahaan sumber daya panas bumi menjadi milik Negara.

(4) Kepala Daerah menetapkan persetujuan pengakhiran pengusahaan setelah

Badan Usaha melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan pada lokasi pengusahaan sumber daya panas bumi dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat.

(1) Izin Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga

listrik dapat diperbarui dengan izin Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah mengeluarkan pembaruan izin pengusahaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berwenang.

(1) Menteri dan Kepala Daerah, sesuai dengan fungsinya masing-masing,

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

kelangsungan penyediaan tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan yang mencakup keselamatan instalasi sumur panas bumi maupun instalasi tenaga listrik, keselamatan kerja, keselamatan umum, lindungan fungsi lingkungan, dan tercapainya standarisasi.

PRESIDEN

(1) Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan atau Kontrak Kerja

Sama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum ditetapkan Keputusan Presiden ini, tetap berlaku, dan tetap dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 sampai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan berakhir, sepanjang tidak ditetapkan lain berdasarkan hasil negosiasi ulang kontrak oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara.

(2) Kuasa dan wilayah kerja pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah

diberikan kepada Pertamina sebelum ditetapkan Keputusan Presiden ini tetap berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Keputusan Presiden ini, dan Pertamina wajib melakukan penyesuaian kegiatannya berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(3) Pertamina wajib menyerahkan kepada Menteri dokumen Eksplorasi dan

Eksploitasi dalam pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan yang akan dilakukan dalam sisa jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga/Energi Listrik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PRESIDEN

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2000

INDONESIA,

ttd.