Peraturan Pemerintah (5,121)
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 202I
Perlindungan Saksi dan
PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN
PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Pencabutan Ferahrran pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEG}ARA BUKAN PAJAIC YANG
PERUBA}IAN ATAS PERATT'RAN PEMERIMAH NOMOR 15 TAHUN 2022
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA UNTUK PENDIRIAN HOLDING OPERASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTROPOLIS BATANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYADAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KEUANGAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA
PE}IYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
PENAMBAHAN PET.IYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DAN KESEHATAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENTS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
WARALABA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA,JAK
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005