PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA

Debitur atau nasabah yang telah diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan UMKM kembali.

Pasal 1 1

(1) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Penghapustagihan piutang macet kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

(2) Atas laporan realisasi pelaksanaan Penghapustagihan

piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menyampaikan laporan kepada Presiden dengan tembusan kepada:

• menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; pemerintahan b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara; dan pemerintahan c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bagian Kesatu Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara Macet

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penghapusan piutang macet: BUMN a. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank kepada UMKM dengan cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan piutang macet; dan

• Pemerintah kepada UMKM dengan cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara macet.

Bagian Kesatu Penanganan Piutang Macet

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 194076 A

PRESTDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Huktxn,

anna Djaman

SK No 194064 A

PRESIDEN

(1) Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan

non-Bank BUMN kepada UMKM dilakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.

(1) (2) Piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Bagran

SK No 194083 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Penghapusbukuan Piutang Macet

(1) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:

• terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN; dan
• Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih. (21 Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN.

(U Upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala upaya

perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada debitur atau nasabah UMKM. (21 Upaya penagihan secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang diambil oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah untuk mendapatkan pembayaran atas kredit atau pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Bagian . . .

SK No 194082 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Penghapustagihan Piutang Macet

(U Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN melakukan Penghapustagihan piutang macet yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

• kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari Bank dan/atau lembaga keuangannon-Bank BUMN, yang sudah selesai programnya saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
• kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan; atau
• kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang. (21 Kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
• nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur atau nasabah; pada b. telah dihapusbukukan minimal 5 (lima) tahun saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku;
• bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
• tidak terdapat Agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat Agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau Agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman/ kewajiban nasabah. Pasal7...

SK No 194090 A

PRES IDEN

(1) Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga

keuangan non-Bank BUMN dalam melaksanakan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerugian Bank danlatau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan. l2l Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(3) Direksi dalam melakukan Penghapusbukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN

melakukan dokumentasi dan pencatatan dengan baik mengenai proses Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet. l2l Dokumentasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan dilakukan.

(1) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN

melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang yang diberikan Penghapustagihan piutang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan

Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10. . .

SK No 194091 A

PRES IDEN

(1) Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara macet

dilakukan terhadap: a.Piutang...

SK No 194092 A

PRESIDEN

• piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
• piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi. {21 Penghapusan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.

(3) Penghapusan piutang kredit program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:

• dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300.000.000,O0 (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang perorangan; atau
• dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500.OO0.000,0O (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang badan usaha.

(4) Dalam hal piutang kredit program sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditentukan per Penanggung Utang, penghapusan Piutang Negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500.0O0.00O,00 (lima ratus juta rupiah) per proyek.

(5) Piutang kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi Piutang Negara kepada:

• Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
• Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
• Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani;
• Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut; dan
• Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembanga,n Sapi Bali. Bagian . . .

SK No 194078 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Dana Bergulir Macet

(1) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir

dilakukan setelah piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dinyatakan telah diurus secara optimal. (21 Piutang dana bergulir dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:

• PSBDT oleh PUPN; atau
• PPNTO oleh menteri/pimpinan lembaga/ pimpinan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pengelola dana bergulir atas nama menteri, dalam hal Piutang Negara tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

(3) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4) Terhadap piutang dana bergulir yang telah dinyatakan

PSBDT atau PPNTO, badan layanan umum penyerah piutang melakukan Penghapusan Secara Bersyarat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(5) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir

piutang oleh badan layanan umum penyerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Kredit Program Macet

(1) Penghapusan Secara Bersyarat piutang kredit program

program macet dilakukan setelah piutang kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dinyatakan telah diurus secara optimal.

(2) Piutang. . .

SK No 194094 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(2) Piutang kredit program dinyatakan telah diurus secara

optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah terbitnya surat keterangan optimal dari Pengelola Kredit Program.

(3) Penerbitan surat keterangan optimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakukan pada piutang kredit program yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• telah dilakukan upaya penagihan;
• tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
• kualitas piutang kredit program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• umur piutang minimal 1O (sepuluh) tahun.

Berdasarkan surat keterangan optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang kredit program dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perbendaharaan negara.

Bagian Keempat Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Macet

(1) Terhadap piutang dana bergulir dan piutang kredit

program yang telah dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan Penghapusan Secara Mutlak. (21 Penghapusan Secara Mutlak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara. Pasal LT ...

SK No 194095 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDCNESIA

t2

Penghapusan Secara Mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah keputusan Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima Pelaporan Pelaksanaan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melaporkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara macet atas dana bergulir dan kredit program kepada Presiden.

Kebijakan penghapusan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dan Piutang Negara macet kepada UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.