LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

2. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. yang 3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. yang 5. Tenaga Kesehatan adalah setiap otarrg mengabdikan drri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

4. Pendidik

SK No 031429 A

PRESIDEN

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membarrtu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:

• mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosiai, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan dan b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal3...

SK No 031430 A

PRESIDEN

Ruang lingkup pengaturan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi meliputi:

• penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi;
• kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi;
• standar pela-yanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
• pembinaan dan pengawasan;
• pengaduan; dan
• pendanaan.

PENANGANAN HABILITASi DAN REHABILITASI

Bagian Kesattr Umum

(1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan

secara komprehensif dan multisektoral. (21 Penanganan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian penanganan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek secara terpadu sesuai dengan ragarn Penyandang Disabilitas.

(3) Penanganan secara multisektoral sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Habititasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabiiitas berfungsi sebagai sarana:

• pendidlkan dar pelatihan keterampilan hidup;
• antara daLa-:rr rrrerrgatasi kondisi kedisabilitasan; dan c.untuk...

SK No 031431A

PRESIDEN

c untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

(1) Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup mandiri. (21 Sarana antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan mempersiapkan Penyandang Disabilitas dalam mengatasi hambatan fungsional dan hambatan di lingkungannya untuk beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial masyarakat.

(3) Sarana untuk mempersiapkan Penyandang

Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan menumbuhkan atau mengembalikan, rnempertahankan, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup.

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

• penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan strgma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
• penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehata;r yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau

c.pemberian...

SK No 031432A

PRESIDEN

c pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:

• keluarga dan masyarakat; dan
• lembaga.

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:

• partisipasi Penyandang Disabilitas;
• kebutuhan khusus perempuan dan anak;
• pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
• kemitraan dengan masyarakat;
• keadilan dan kesetaraan;
• kesinambungan; dan
• kerelaan Penyandang Disabilitas.

(1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.

(2) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:

• menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keiuarga; dan
• mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

SK No 031433 A

PRESIDEN

-7

Bagian Kedua Layanan Habilitasi

Pasal 1 1

(1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga,

masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

• deteksi dini;
• intervensi dini;
• dukungan psikososial;
• penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
• penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
• sistem rujukan.

(2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang

tua atau wali.

(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak. (21 Layanan Habilitasi dalam bentirk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

(1) Layanarr Habilitasi dalam bentuk intervensi dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:

• medis;

• psikologis;

• sosial .

SK No 031434 A

PRESIDEN

• sosial; dan/atau
• pendidikan.

(2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

• Pekerja Sosial;
• Tenaga Kesehatan;
• psikolog; dan/atau
• tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk dukungan

psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pemberian ayat (1) huruf c dilakukan dengan konseling, penerimaan, pengakuan, pemberian dukungan tumbuh kembang, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Pekerja Sosial;
• Tenaga Kesehatan;
• psikolog;
• Pendidik; dan/atau
• kelompok sebaya.

(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaatr Alat

Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandarrg Disabilitas.

(2) Alat

SK No 031435 A

PRESIDEN

(2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai

dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

(3) Gubernur dan bupati/wali kota menyediakan Alat

Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan

informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

(2) Penyediaan informasi dan kornunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, gubernur, dan bupati/wali kota.

(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral. (21 Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui:

• layanan medis;
• pendidikan; dan/atau
• pelindungan sosial.

(3) Layanan

SK No 031436 A

PRESIDEN

10

(3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan

Habilitasi.

(4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam

Penyandang Disabilitas.

(5) Dalam melaksanakan layanan Habilitasi dalam

bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan tnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Layanan Rehabilitasi

(1) Bentuk Layanan Rehabilitasi dalam keluarga,

masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

• peningkatan

SK No 031437 A

PRESIDEN

• peningkatan kapasitas;
• pelibatan;
• dukungan psikososial;
• penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
• sistem rujukan.

(2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.

(3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan

orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan

kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:

• pelatihan;
• bimbingan; dan/atau
• pendampingan. (21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.

(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang secara Disabilitas memiliki kemandirian berkelanjutan.

(5) Layanan .

SK No 031438 A

PRESIDEN

(5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan

kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

(2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, danlatau masyarakat.

Pasal22

(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan

psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan,' pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksarrakan oleh:

• Pekerja Sosial;
• Tenaga Kesehatan;
• psikolog;
• Pendidik; dan/atau
• kelompok sebaya

(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat

Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

(2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai

dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

(3) Gubernur dan bupati/wali kota menyediakan Alat

Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan.

Pasal24

(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral. (21 Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• layanan medis;
• pendidikan;
• pelatihan;
• pelindungan sosial; dan/atau
• layanan rujukan lanjr1ian.

(3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi tanggung jawab Cari lembaga lavanan

Rehabiiitasi. (41 Layanan nrjukan sebagaimana dimaksud pada avat

(1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam

Penyandang Disabilitas.

(5) Dalam .

SK No 031440 A

PRESIDEN

-t4-

(5) Dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi dalam

bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri yang menyelenggarakan dan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

(1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan

oleh lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik

kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Lembaga .

SK No 031441 A

PRESIDEN

(3) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

• fasilitas pelayanan kesehatan; dan
• lembaga kesejahteraan sosial.

Pendirian dan penyelenggaraan lembaga Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa

lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b wajib merniliki izin operasional.

(2) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), lembaga kesejahteraan sosial harus memenuhi persyaratan:

• berbadan hukum;
• memiliki struktur organisasi lembaga; yang kompeten c. mempunyai sumber daya manusia terhadap Penyandang Disabilitas;
• memiliki sarana dan prasarana; dan e. memiliki standar pelayanan Habilitasi Rehabilitasi; dan f. memiliki manajemen pengelolaan dana pertanggungjawaban dana; dan
• bersifat terbuka.

(3) Izin...

SK No 031442A

PRESIDEN

,

-t6-

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh: yang a. Menteri, untuk lembaga kesejahteraan sosial sasarannya lebih dari 1 (satu) provinsi; sosiai b. gubernur, untuk lembaga kesejahteraan yang sasarannya dalam 1 (satu) provinsi; atau

• bupati/wali kota, untuk lembaga kesejahteraan (satu) sosial yang sasarannya dalam 1 kabupatenlkota.

(4) Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan biaya murah.

(5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku selama 4 (empat) tahun. (61 lzin operasional sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi'

(7) Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang tidak memiliki izin operasional dikenai sanksi administratif.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (71berupa:

• tegurau lisan;
• peringatan tertulis; atau
• pembubaran.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

izin dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIV..

SK No 031443 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(1) Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi di fasilitas

kesehatan milik kementeriarr yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar.

(1) (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi di unit

pelaksana teknis bidang sosial milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Pemerintah Daerah provinsi serta lembaga kesejahteraan sosial meliputi: yang a. persetujuan dari penerima layanan bersangkutan; penerima b. penjelasan hak dan kewajiban pelayana n I wali I pengampu; dan c. menyediakan mekanisme pengaduan penanganannya;

• jangka waktu pelayanan;
• memberikan layanan secara komprehensif; martabat f. perlakuan yang menghargai harkat dan penerima pelayanan; dan peremprLan g. memperhatikan kebutuhan khusus dan anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut Inerrgenai standar pelavanan

Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

SK No 031444 A

PRESIDEN

.

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,

gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya. (21 Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGADUAN

(1) Penyandang Disabilitas yang menerima layanan

Habilitasi dan Rehabilitasi dapat melakukan pengaduan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(1) (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan melalui sarana pengaduan yang disediakan dengan sistem pengaduan yang terkorreksi dalam dengan kementerian/lembaga terkait penanganan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi. (21 (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sistem informasi yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat juga berasal dari masyarakat.

Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

(1) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan layanan

Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan mengikat c. sumber lainnya yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 031465 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidan g Hukum dan -undangan,

tK anna Djaman

SK No 031,464 A

PRES IDEN