Pasal 28

(1) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa

lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b wajib merniliki izin operasional.

(2) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), lembaga kesejahteraan sosial harus memenuhi persyaratan:

• berbadan hukum;
• memiliki struktur organisasi lembaga; yang kompeten c. mempunyai sumber daya manusia terhadap Penyandang Disabilitas;
• memiliki sarana dan prasarana; dan e. memiliki standar pelayanan Habilitasi Rehabilitasi; dan f. memiliki manajemen pengelolaan dana pertanggungjawaban dana; dan
• bersifat terbuka.

(3) Izin...

SK No 031442A

PRESIDEN

,

-t6-

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh: yang a. Menteri, untuk lembaga kesejahteraan sosial sasarannya lebih dari 1 (satu) provinsi; sosiai b. gubernur, untuk lembaga kesejahteraan yang sasarannya dalam 1 (satu) provinsi; atau

• bupati/wali kota, untuk lembaga kesejahteraan (satu) sosial yang sasarannya dalam 1 kabupatenlkota.

(4) Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan biaya murah.

(5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku selama 4 (empat) tahun. (61 lzin operasional sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi'

(7) Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang tidak memiliki izin operasional dikenai sanksi administratif.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (71berupa:

• tegurau lisan;
• peringatan tertulis; atau
• pembubaran.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

izin dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIV..

SK No 031443 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA