SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

www.djpp.depkumham.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

5. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,

www.djpp.depkumham.go.id

pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan

Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

(2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan

Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

www.djpp.depkumham.go.id

• penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
• pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
• pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
• pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
• pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Polisi Pamong Praja berwenang:

• melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
• menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

www.djpp.depkumham.go.id

• fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
• melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
• melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan

prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

• menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
• menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
• membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
• melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

www.djpp.depkumham.go.id

• menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat

ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Susunan Organisasi Satpol PP provinsi terdiri atas:

• Kepala;
• 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
• Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

Paragraf 1 Klasifikasi

(1) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.

(2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan

berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.

(3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi

perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).

(4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi

perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Paragraf 2 Susunan Organisasi

(1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:

• Kepala;
• 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
• Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:

• Kepala;
• 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
• Seksi paling banyak 5 (lima); dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol

PP Kabupaten/Kota.

(2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.

(3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

ESELON

Bagian Kesatu Provinsi

(1) Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural

eselon IIa.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan

struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan

struktural eselon IVa.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Kabupaten/Kota

(1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural

eselon IIb.

(2) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural

eselon IIIa.

(3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan

struktural eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP

Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

• pegawai negeri sipil;
• berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
• tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
• berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
• sehat jasmani dan rohani; dan
• lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan mengenai pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Menteri.

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

• alih tugas;
• melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
• tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja. ]

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

TATA KERJA

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta

bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP provinsi

mengoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota.

(2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri melakukan pembinaan umum Satpol PP.

(2) Gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan

teknis operasional Satpol PP.

www.djpp.depkumham.go.id

(1)

(2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri secara

berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan kepada

gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

(4) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

PENDANAAN

(1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat

fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja

didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah

jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A.

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

www.djpp.depkumham.go.id

Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Ketentuan mengenai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2010

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id