SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(l) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. (21 Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. melaksanakan12) Satpoi PP kabupaten/kota dalam tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Tipologi dan struktur perangkat Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Satpol PP mempunyai tugas:

• rnenegakkan Perda dan Perkada;

• menyelenggarakan

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

• menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
• menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

• pen5rusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
• pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
• pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan yange. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana PPdimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol berwenang:

• melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

• menindak

PRESIDEN

• menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
• melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
• melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP

bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2t Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasionai Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi

(21 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2t Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

(3) Penunjukan

PRESIDEN

(3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan oleh kepala Satpol PP.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi

tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41(s) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal l0

(1) Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh

Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan kode etik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal l1 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

• deteksi dan cegah dini;
• pembinaan dan penyuluhan;
• patroli;
• pengamanan;
• pengawalan;
• penertiban; dan
• penanganan unjuk rasa dan ken:suhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasionai Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

(1) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol

PP melibatkan masyarakat. (21 Untuk efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterzrman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil

yang memenuhi persyaratan. (21 Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pejabat pimpinan tinggi pratama;

• pejabat administrasi; dan

• pejabat

• pejabat fungsional Pol PP.

(3) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf b dan huruf c dapat memiliki kualifikasi pejabat PPNS.

Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Pejabat administrasi terdiri atas:

• pej abat administrator;
• pejabat pengawas; dan
• pejabat pelaksana.

Pejabat fungsional Pol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan

dasar. (21 Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar,

teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Pemerintah . .

PRESIiffI..J

(4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan Menteri. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib:

• menjunjung tinggi hak asasi manusia;
• menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;
• bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
• memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Daerah wajib:

• memenuhi hak pegawai negeri sipii Satpol PP;
• menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
• melakukan pembinaan teknis operasional. Pasal22 Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
• jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.pengembangan...

PRESIDEN

• pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier; dan
• hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

• gedung kantor;
• kendaraan operasional; dan
• perlengkapanoperasional.

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf c paling sedikit terdiri atas:

• perlengkapanperorangan;
• perlengkapanberegu;
• perlengkapan patroli; dan
• perlengkapan penegakan Perda dan Perkada.

(1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. (21 Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

• pembinaan etika profesi;

• koordinasi Satpol PP;

• pengembanganpengetahuan dan keterampilan; perkada; d. manajernen penegakan Perda dan

• peningkatan

PRES IDEt.I

_ 11_

• peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
• peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pendanaan pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/kota.

Pasal27 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri.

KOORDINASI

(1) Kepala Satpol PP provinsi mengoordinasikan

penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat di kabupaten/kota.

(2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi

dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pasal 29 . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

-t2-

(1) Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara

nasional, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Satpol PP. (21 Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP tingkat provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi.

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2t Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan

Perkada, ketertiban umum dan kete nteraman serta pelindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada:

• gubernur dan bupati/wali kota;

• Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota; dan

• pegawai

PRESIOEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

• pegawai negeri sipil Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota. (2t Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur

dengan Peraturan Menteri.

(1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan

penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat kepada Menteri secara berkala. (2t Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 disampaikan melalui sistem informasi pelaporan. (4t Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP yang belum memiliki kualifikasi PPNS sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS paiing lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

REPUELIK INDONfSIA

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 207O tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20LO tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asist ti Bidang Pemerintahan Dalam Negeri , Deputi Bidang Hukum .ng-undangan, :{L, Trihastuti Sukardi

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ESIA