Pasal 28

(1) Kepala Satpol PP provinsi mengoordinasikan

penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat di kabupaten/kota.

(2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi

dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pasal 29 . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

-t2-