TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat

KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.

(2) KLHS...

PRESIDEN

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaksanakan ke dalam pen5rusunan atau evaluasi:

• rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan yang b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

(1) Hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara

tertulis dengan memuat informasi tentang:

• kelayakan ...

PRESIDEN

• kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/ atau
• rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

(2) Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai

masukan untuk penyempurnaan KLHS.

(1) Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. (21 Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

• Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program pemanfaatan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

• Kebijakan...

#.)-il$>€

PRESIDEN

• Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.

(3) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara

penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penJrusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program tentang:

• tanggap darurat bencana; dan
• kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

• pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
• penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
• validasi KLHS.

Bagian Kedua Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

• pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

• perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan

• penjrusunan ...

PRESIDEN

pengambilan c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf I Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pengkaj ian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:

• melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
• melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan perumusan c. menganalisis pengaruh hasil identilikasi dan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(l) Identifikasi dan perlrmusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis.

(21 Identifrkasi dan perumusan isu Pembangu.nan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

(1) Hasil identifrkasi isu Pembangunan Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur- unsur paling sedikit:

• karakteristik ...

#.)-ilbr€

FRESIDEN

REPUBLIK INDO N ESIA

• karakteristik wilayah;
• tingkat pentingnya potensi dampak; Pembangunan c. keterkaitan antar isu strategis Berkelanjutan;
• keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
• muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau Program f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.

(2) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:

• kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
• perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; jasa ekosistem; c. kinerja layanan atau
• intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
• status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
• ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
• kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
• tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
• risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
• ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 10...

#",t}

FRESIDEN

REPUBLIK INDO N ESIA

(1) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menemukan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup. (21 Identifrkasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/ataq Program berlaku yang akan dievaluasi.

(1) Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya

terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

(1) (2) Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21.

(3) Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau

rancangan dianalisis secara iteratif sesuai tahap kemajuannya.

(1) Analisis materi muatan Keb{jakan, Rencana, dan/atau

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode, teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan:

• jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
• tingkat kemajuan pen5rusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
• relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
• input...

PRESIDEN

• input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan
• ketersediaan data.

(2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan:

• peraturan perundang-undangan;
• keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah; yang akuntabel; dan/atau c. keberadaan hasil penelitian
• kesepakatan antarahli.

(l) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat kajian:

• kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
• perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; jasa ekosistem; c. kinerja layanan atau
• efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
• tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
• tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

(2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.

(1) Pelaksanaan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana,

dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan

Pasal 13 dilaksanakan oleh Penyusun KLHS yang

memenuhi standar kompetensi.

(2) Standar ...

R E P u J.T,: =,',35f; * o = =,

(21 Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

• ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
• pengalaman di bidang pen5rusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi

Penyusun KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, danf atau Program

(1) Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, danf atau

Program berupa: a, perubahan tujuan atau target;

• perubahan strategi pencapaian target;
• perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
• perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
• penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
• pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
• pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

(21 Hasil ...

{,# u,',?ou5t. *. J.TF u, o ",

(21 Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menJrusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 3 Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Keb[iakan, Rencana, dan/ atau Program memuat:

• materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan/ atau
• informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 16 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian...

t,'*", R E P u J.Tot 55 * o = =,

Bagian Ketiga Penjaminan Kualitas dan Pendokui.nentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Paragraf 1 Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian

mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.

(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan:

• dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
• laporan KLHS dari Kebdakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.

(3) Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

(4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan cara:

• penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; dan/atau
• penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLHS wajib memenuhi standar kompetensi.

Pasal22 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal l9 dan Pasal 20 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. (21 Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:

• dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;

• metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

• metoda ...

REPUJTTFt",$5|*==,o -L4-

• metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
• pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
• gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, danf atau Program;
• pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
• hasil penjaminan kualitas KLHS.

(2)(3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, danf atau Program.

(2)(4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat

menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(5) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

(1) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan

Pasal 23 pada kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1)12) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri. Bagian ...

#iw PRESIDEN

Bagian Keempat Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh: Program a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau tingkat nasional dan provinsi; atau

• gubemur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota. (21 Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungiawabkan kepada publik.

(3) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan:

• secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau
• pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS. (41 Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RPJP nasional dan RPJM nasional tidak dilakukan validasi. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas penjaminan kualitas KLHS untuk RPJP nasional dan RPJM nasional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan melampirkan:

• rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
• laporan KLHS; dan
• bukti pemenuhan standar kompetensi PenJrusun KLHS. (21 Menteri atau gubernur melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(3) Jika ...

#ip PRES IDEN

REPUBLIK II\DONESIA

permohonan(3) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, Menteri atau gubernur menerbitkan persetujual validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Penyusun Kebij akan, Rencana, dan/ atau Pro gram.

(4) Persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat:

• kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan
• rekomendasi. permohonan(s) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dilengkapi.

Dalam hal Menteri atau gubernur tidak menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terhadap KLHS yang dimohonkan persetujuan validasinya oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dianggap telah memperoleh persetujuan validasi KLHS.

Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi KLHS.

Pasal 29 ...

ryBj fuo"s

PRES IDEN

-t7-

(1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan

validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. (2\ Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, danfatau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Dalam melaksanakan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi KLHS diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyusun Kebijakan, Rencan a, d,anf atau Program dalam

membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

(2) Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pemberian...

ffiPRES IDEN

REPUBLIK INIDONESIA

• pemberian pendapat, saran, dan usul;
• pendampingan tenaga ahli;
• bantuan teknis; dan
• penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

• masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
• masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, danf atau Program.

PEMBINAAN

(1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya

melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS. (21 Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• koordinasi pelaksanaan KLHS;

• sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLHS;

• asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;

• pendidikan dan pelatihan;

• pengembangan balai kliring KLHS;

• penyebarluasan ...

• penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan

• o pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:

• Menteri, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional yang telah mendapat persetujuan validasi;
• mentefilkepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi di sektornya masing- masing sesuai kewenangannya;
• gubernur, untuk KLHS tingkat provinsi yang telah mendapat persetujuan validasi; dan
• bupati/wali kota, untuk KLHS tingkat kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan validasi;

(1) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:

• pada saat pembuatan KLHS; dan
• terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi pada saat pembuatan KLHS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan:

• dipenuhinya kewajiban pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 23;

• efektivitas ...

• efektivitas validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; pemangku c. efektivitas pelibatan masyarakat dan kepentingan dalam KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan
• efektivitas pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS

yang telah mendapat persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan: ke a. kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

• kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dan ayat (3) menjadi dasar:

• penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS; dan
• penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu.

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

terkait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kepada Menteri. (21 Gubernur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kepada Menteri dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pemantauan dan

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kepada gubernur dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 38 ...

=,',i5|* R E P u J.T': r, o =

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk satuan kerja perangkat daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dibebankan pada:

• Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah Pusat; dan
• Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Kebijakan, Rencana, danf atau Program yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku KLHS yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku Kebdakan, Rencana, danf atau Program.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

q.D

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Bidang Hukum dan

PRES IDEN