Pasal 3

(1) Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. (21 Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

• Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program pemanfaatan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

• Kebijakan...

#.)-il$>€

PRESIDEN

• Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.

(3) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara

penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.