Peraturan Badan Nomor 53-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di INDONESIA yang: a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:

1. pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

3. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di INDONESIA yang: a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:

1. pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

4. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka penawaran umum atau Perusahaan Publik.

5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

7. Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

8. Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil adalah Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten Skala Kecil dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

9. Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah adalah Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten Skala Menengah dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

10. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

11. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

12. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk akta notariil.

13. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa

kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 14. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 15. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 16. Pembeli Siaga adalah pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.

Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran.

Emiten Skala Kecil yang melakukan Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan, wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah.

Dalam hal Penawaran Umum disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang

telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penambahan modal oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dengan memberikan HMETD, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

(1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil paling sedikit harus terdiri atas: a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. prospektus; dan c. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

(2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; b. pendapat dari segi hukum; c. riwayat hidup dari anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara dan anggota direksi atau organ lain yang setara; d. perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek); e. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. pernyataan dari Emiten Skala Kecil sesuai dengan format Pernyataan Emiten Skala Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; g. pernyataan dari profesi penunjang pasar modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. pernyataan tentang komitmen Emiten Skala Kecil untuk memenuhi ketentuan mengenai organ dan/atau fungsi tata kelola bagi Emiten berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal sesuai dengan format Pernyataan tentang Komitmen dalam Pemenuhan Organ dan/atau Fungsi Tata Kelola oleh Emiten Skala Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (jika diperlukan); dan

i. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten Skala Kecil.

Dalam hal Emiten Skala Kecil melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf h, Emiten Skala Kecil harus menyampaikan dokumen: a. bukti kecukupan dana dari:

1. Pemegang Saham Utama (jika Pemegang Saham Utama melaksanakan haknya);
2. Pembeli Siaga (jika terdapat Pembeli Siaga); dan/atau
3. pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari Pemegang Saham Utama (jika terdapat pihak yang memperoleh pengalihan HMETD); b. perjanjian pembelian sisa Efek (jika terdapat Pembeli Siaga); c. pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; d. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; dan e. dokumen yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling sedikit meliputi:
4. laporan penilai atas objek penyetoran;
5. pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan
6. laporan keuangan perusahaan lain, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain, yang diaudit Akuntan Publik yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

terakhir atau sejak berdirinya, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi INDONESIA dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Dalam hal Emiten Skala Kecil mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Emiten Skala Kecil harus menyampaikan dokumen: a. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk; b. Kontrak Perwaliamanatan; dan c. perjanjian penanggungan (jika ada).

(1) Dalam hal Emiten Skala Kecil mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Emiten Skala Kecil harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk kecuali kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah. (2) Kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebelum diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten Skala Kecil wajib mengumumkan keterbukaan informasi.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;

b. penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik; c. dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan; d. laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan; dan e. laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit.

Dalam hal Emiten Skala Kecil menerapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik dinyatakan tidak berlaku bagi Emiten Skala Kecil.

Dalam hal Emiten Skala Kecil melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak berlaku, namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan Publik dengan ketentuan: a. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan

b. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan Publik dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup semua aspek hukum Emiten Skala Kecil, kecuali: a. pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan b. pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran. (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran meliputi: a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten Skala Kecil, anggota direksi atau organ lain yang setara, dan/atau anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum; b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan prospektus (jika ada):

1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di prospektus; dan/atau
2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya;

c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau d. dokumen lain yang dibutuhkan. (2) Permintaan informasi dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten Skala Kecil atau pihak terafiliasi. (3) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

(1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah paling sedikit harus terdiri atas: a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. prospektus; dan c. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran. (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; b. pendapat dari segi hukum;

c. riwayat hidup dari anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara dan anggota direksi atau organ lain yang setara; d. perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek); e. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. pernyataan dari Emiten Skala Menengah sesuai dengan format Pernyataan Emiten Skala Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; g. pernyataan dari profesi penunjang pasar modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. pernyataan tentang komitmen Emiten Skala Menengah untuk memenuhi ketentuan mengenai organ dan/atau fungsi tata kelola berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal sesuai dengan format Pernyataan tentang Komitmen dalam Pemenuhan Organ dan/atau Fungsi Tata Kelola oleh Emiten Skala Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (jika diperlukan); dan i. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten Skala Menengah.

Dalam hal Emiten Skala Menengah melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kecuali Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf h, Emiten Skala Menengah harus menyampaikan dokumen: a. bukti kecukupan dana dari:

1. Pemegang Saham Utama (jika Pemegang Saham Utama melaksanakan haknya);
2. Pembeli Siaga (jika terdapat Pembeli Siaga); dan/atau
3. pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari Pemegang Saham Utama (jika terdapat pihak yang memperoleh pengalihan dana); b. perjanjian pembelian sisa Efek (jika terdapat Pembeli Siaga); c. pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; d. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; dan e. dokumen lain yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling sedikit meliputi:
4. laporan penilai atas objek penyetoran;
5. pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan
6. laporan keuangan perusahaan lain, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain, yang diaudit Akuntan Publik yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi INDONESIA dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Dalam hal Emiten Skala Menengah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Emiten Skala Menengah harus menyampaikan dokumen: a. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk; b. Kontrak Perwaliamanatan; dan c. perjanjian penanggungan (jika ada).

(1) Dalam hal Emiten Skala Menengah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Emiten Skala Menengah harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk kecuali kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah. (2) Kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebelum diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten Skala Menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

pasar modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek; b. dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan; c. laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan; dan d. laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit.

Dalam hal Emiten Skala Menengah melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak berlaku, namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan Publik dengan ketentuan: a. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan b. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan Publik dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mencakup semua aspek hukum Emiten Skala Menengah, kecuali: a. pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan

b. pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran. (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran meliputi: a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten Skala Menengah, anggota direksi atau organ lain yang setara, dan/atau anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum; b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan prospektus (jika ada):

1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di prospektus; dan/atau
2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau d. dokumen lain yang dibutuhkan. (2) Permintaan informasi dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten Skala Menengah atau pihak terafiliasi Emiten Skala Menengah.

(3) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

(1) Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, serta setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, dilarang mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sampai dengan diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi. (2) Keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum. (3) Keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dalam situs web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau situs web Penjamin Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek).

Informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) paling sedikit meliputi: a. tanggal terkait Penawaran Umum;

b. jumlah Efek yang ditawarkan; c. nilai nominal (jika ada); d. harga penawaran (jika ada);

e. total nilai Penawaran Umum; f. Efek lain yang menyertai (jika ada); g. rencana penggunaan dana; h. hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek; dan i. keterangan yang menyatakan bahwa prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau situs web Penjamin Emisi Efek.

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan informasi: a. tanggal dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD; b. rasio HMETD atas saham atau indikasi rasio HMETD atas saham dalam hal rasio belum dapat ditentukan; c. uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan; d. rasio Efek lain yang menyertai dengan saham yang akan diterbitkan; e. keterangan tentang rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); f. pernyataan yang menyatakan Pemegang Saham Utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada);

g. keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali (jika ada); h. dampak dilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru; i. uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit meliputi:

1. keterangan tentang objek penyetoran;
2. hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran;
3. nama pihak yang melakukan penyetoran; dan 4) nilai setoran modal; dan j. uraian singkat mengenai Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi (jika menerbitkan Efek dimaksud).

(1) Bagi Emiten Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek. (2) Bagi Emiten Skala Menengah yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.

(1) Dalam hal Emiten Skala Kecil yang telah melakukan Penawaran Umum tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Emiten Skala Kecil dilarang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

(2) Emiten Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 (satu) tahun setelah Emiten Skala Kecil tidak lagi memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil.

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku bagi Emiten yang memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran-nya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-06/BL/2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bagi Entitas yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal atau Menghimpun dan/atau Mengelola Dana Masyarakat Melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, dan Lembaga Keuangan Non-Bank, tidak berlaku bagi Emiten Skala Kecil yang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

Bagi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam rangka Penawaran Umum tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/PM/1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil.

Bagi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor Kep-11/PM/1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Skala Menengah atau Kecil, beserta Peraturan Nomor IX.C.7 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY