Peraturan Badan Nomor 12-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

3. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan aktivitas BPR.

4. BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.

5. Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

6. Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.

7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka menengah 3 (tiga) tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

8. Uang Elektronik adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai uang elektronik.

9. Electronic Banking adalah kegiatan BPR yang menggunakan sarana elektronik antara lain berupa phone

banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking. 10. Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 11. Kartu Debet adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti.

Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu: a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah: a. penghimpunan dana dalam bentuk:

1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. pinjaman yang diterima; b. penyaluran dana; c. penempatan dana dalam bentuk:

3. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;

4. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;

5. Sertifikat Bank INDONESIA; d. kegiatan usaha penukaran valuta asing; e. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:

6. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);

7. penyediaan layanan Electronic Banking;

8. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;

9. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;

10. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;

11. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet;

12. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;

13. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;

14. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan 10) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

(1) BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU. (2) Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. BPRKU 1:

1. penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana;
3. penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c) Sertifikat Bank INDONESIA;
4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;

d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). b. BPRKU 2:

1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
2. Kegiatan Usaha penukaran valuta asing; dan 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik. c. BPRKU 3:
3. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

(1) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa: a. penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan; b. kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); d. penyediaan layanan Electronic Banking; e. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; f. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM; g. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan h. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik, wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank INDONESIA, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. (2) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa: a. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; d. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; e. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan f. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal memenuhi kriteria: a. tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan; atau b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan.

(1) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi persyaratan: a. rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis; b. tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir; d. memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir; e. tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan; f. memiliki teknologi informasi yang memadai; g. memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi serta layanan dan pengaduan nasabah; h. menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana diatur dalam

ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan i. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. (2) Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai: a. jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru; b. waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; c. tujuan Kegiatan Usaha baru; d. keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR; e. risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan f. mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian pemenuhan persyaratan; dan b. penelitian atas kelengkapan dokumen.

(1) BPR yang melaksanakan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan melampirkan dokumen pendukung paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai: a. jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;

b. waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; c. tujuan Kegiatan Usaha baru; dan d. keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR. (2) Laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha tersebut.

(1) BPR wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang. (2) Mekanisme pemberian izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

(1) BPR wajib menyampaikan laporan rencana pembukaan kantor kas untuk memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Mekanisme pelaporan rencana pembukaan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

(1) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang

sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. (2) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang paling banyak 20 (dua puluh) kantor. (3) Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. (4) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

(1) BPRKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) kantor.

(1) BPRKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dibuka oleh BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor.

(3) Kantor cabang BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh BPRKU 3.

(1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten atau Kota Bekasi dikelompokkan berdasarkan wilayah pemerintahan: a. seluruh kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten atau Kota Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat; dan c. Kabupaten atau Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Provinsi Banten. (2) BPR yang berada dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor dengan batasan wilayah yang mengacu pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Pemindahan alamat terhadap Jaringan Kantor BPRKU 1 dan BPRKU 2 yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat dilakukan pada: a. kabupaten atau kota yang sama dengan Jaringan Kantor yang melakukan pemindahan alamat; atau b. dalam batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

BPR hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor induk dari kantor kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

(1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda, Jaringan Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula, kecuali BPR mengalami perubahan kelompok BPRKU yang lebih rendah yang mengakibatkan penyesuaian terhadap wilayah Jaringan Kantor. (2) Pembukaan Jaringan Kantor BPR yang dilakukan setelah terjadi pemekaran wilayah mengacu pada batasan wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

(1) Dalam hal Modal Inti BPR mengalami peningkatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga memenuhi persyaratan Modal Inti BPRKU yang lebih tinggi, BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih tinggi. (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan Kantor sesuai dengan jenis Kegiatan Usaha dan wilayah Jaringan Kantor BPRKU yang lebih tinggi jika memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan Kantor BPR.

(1) Dalam hal Modal Inti BPR mengalami penurunan selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula, BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih rendah. (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan Kantor sesuai BPRKU semula, wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula, paling lambat pada bulan ke-8 sejak terjadinya penurunan Modal Inti. (3) BPR wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) BPR wajib melaksanakan penyelesaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPR wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor dengan kegiatan BPRKU sesuai tingkat yang lebih rendah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (6) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPR wajib segera menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Kegiatan Usaha yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPRKU sebelum mengalami penurunan Modal Inti.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah kantor cabang individual BPR yang berbeda dengan jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 berdasarkan pertimbangan tertentu.

BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) masing- masing dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sanksi administratif lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR; c. larangan pembukaan Jaringan Kantor; d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR; dan/atau e. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) atau Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) sampai dengan Pasal 21 ayat (6) atau Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR; c. larangan pembukaan Jaringan Kantor; dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR.

Penentuan BPR dalam kelompok BPRKU untuk pertama kali didasarkan pada posisi Modal Inti BPR pada akhir bulan Desember 2015.

(1) Bagi BPR yang sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib meningkatkan Modal Inti agar sesuai dengan Modal Inti kelompok BPRKU yang seharusnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Selama jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dilarang melakukan penawaran, penjualan dan/atau transaksi baru serta perpanjangan atas Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU yang bersangkutan.

(1) BPR yang telah melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, wajib mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya POJK ini. (2) BPR yang telah melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum menyampaikan laporan Kegiatan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), BPR wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan. (2) BPR wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jaringan Kantor BPR yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus menyesuaikan wilayah Jaringan Kantor BPR, kecuali BPR mengalami penurunan kelompok BPRKU yang lebih rendah.

Permohonan Pembukaan Jaringan Kantor BPR yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum memperoleh izin, diproses berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. ketentuan mengenai batasan wilayah pembukaan kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; b. ketentuan mengenai wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten atau Kota Bekasi yang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; c. ketentuan mengenai kewajiban BPR untuk menutup atau memindahkan kantor cabang BPR atau memindahkan kantor pusat BPR, ke dalam provinsi yang sama dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat BPR berada dalam wilayah provinsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; d. ketentuan mengenai persyaratan bagi BPR yang mengajukan permohonan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu Debet sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; dan e. ketentuan mengenai pengenaan sanksi yang terkait dengan izin pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal BPR telah memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR, ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bank penyelenggara Laku Pandai bagi BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY