Peraturan Presiden (2,662)
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM
PENYELENGGARA HAJI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010
KEMENTERIAN DAI"AM NEGERI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
KEM ENTERIAN KOORDINATOR
KEM ENTERIAN KOORDI NATOR
KEM ENTERIAN KOORDINATOR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA
PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN,
TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
BADAN OTORITA PENGELOLA
PENGUATAN TATA KEI,OLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PERUBAHAN KELTMA ATAS PERATURAN PRESIDEN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA
RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025 - 2045
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL