PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya

dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

(21 Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(3) Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota

negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

(2) Kejaksaan. . .

SK No 202926 A

PRESIDEN

(21 Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. (41 Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

1. Di antara huruf i dan hurufj Pasal5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf il sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

• Jaksa Agung;
• Wakil Jaksa Agung;
• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
• Badan Pendidikan dan Pelatihan;

. il. Badan. .

SK No 202927 A

PRESIDEN

i1 Badan Pemulihan Aset; J Staf Ahli; dan k Pusat.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan. (21 Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, pen5rusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, pelayanan, dan dukungan teknis lainnya.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai

tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum.

(2) Lingkup

SK No 202928 A

PRESIDEN

(21 Lingkup bidang intelijen penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana, mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu, turut melakukan pengawasan terhadap orang asing, turut melakukan pengawasan terhadap sistem perbukuan, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri, memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang, melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana, melakukan pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melaksanakan pengawasan multimedia.

1. Ketentuan huruf a, hurrrf b, dan huruf e Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa Agung Muda Bidang Intelij en menyelenggarakan fungsi:

• perumusan

SK No 202929 A

PRESIDEN

-7

• perLrmusan kebijakan di bidang intelijen penegakan hukum;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen penegakan hukum;
• pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
• memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen penegakan hukum; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

(2) Lingkup bidang tindak pidana umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, diversi, pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perulndan g-perrrndan gan.

1. Ketentuan . .

SK No 202930 A

PRESIDEN

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 1

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. (21 Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang- undangan, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.

(2) Lingkup

SK No 202931 A

PRESIDEN

(21 Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

1. Di antara Paragraf 10 dan Paragraf 11 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 10A Badan Pemulihan Aset l2.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 318, dan Pasal 31C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Pemulihan Aset rnerupakan unsur

penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (21 Badan Pemulihan Aset dipimpin oleh Kepala Badan Pemulihan Aset.

Pasal 31B...

SK No 202932 A

PR.ESIDEN

Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 18, Badan Pemulihan Aset menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
• pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
• pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
• pelaksanaan tugas administrasi Badan Pemulihan Aset; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. 13.Ketentuan...

SK No 202933 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf i terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas kelompok jabatan fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subbidang.

1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf il terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 2 (dua) Pusat. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(5) Pusat. . .

SK No 202934 A

PRESIDEN

-t2-

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas kelompok jabatan fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. (71 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1. Ketentuan huruf c Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri atas:

• Kepala Kejaksaan Tinggi;
• Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
• paling banyak 8 (delapan) Asisten; dan
• Bagian Tata Usaha.

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2al sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. (21 Dalam hal tugas dan fungsi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) Subbagian/Seksi/ Pemeriksa. (2al Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

(3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 huruf d, terdiri atas kelompok jabatan

fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Subbagian...

SK No 202935 A

PRESIDEN

(41 Subbagian/Seksi/Pemeriksa terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Urusan/Subseksi/Pemeriksa Pembantu.

1. Ketentuan Pasal 48 huruf d dihapus, sehingga

Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri atas:

• Kepala Kejaksaan Negeri;
• Subbagian;
• paling banyak 5 (lima) Seksi; dan
• dihapus.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi, masing-masing dapat diangkat paling banyak 6 (enam) koordinator dan paling banyak 3 (tiga) koordinator untuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda terkait.

(3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

1. Ketentuan ayat (41, ayat (5), ayat (6), dan ayat (9)

Pasal 62 diubah dan Pasal 62 ayat (71 dihapus,

sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

(1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan

Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi madya.

(2) Staf . . .

SK No 209818 A

PRESIDEN

-L4-

(2t Staf Ahli merrrpakan jabatan struktural eselon I.b. atau jabatan pimpinan tinggi madya dan dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan eselon yang lebih tinggi maka eselonnya mengikuti eselon yang sebelumnya.

(3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan

Tinggi, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (4t Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (s) Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian pada Kejaksaan Agung, Kepala Subdirektorat Kepala Bidang, Inspektur Muda, dan fepati Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.

(6) Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B, Kepala Bagian

pada Kejaksaan Tinggi, dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan struktural eselon III.b. atau jabatan administrator.

(7) Dihapus.

(8) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala

Subbidang, Pemeriksa, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas. (e) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a. atau jabatan pelaksana. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 202937 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 209769 A