Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGUATAN TATA KEI,OLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dimutai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
  2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekbnomi, dan sosial.
  3. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  4. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  5. Rencana Aksi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola Pehempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1O

Peraturan Fresiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No230390A Agar FRESIDEN REPUBLIK INDONESIt Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara RePublik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 237 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA D Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ttd * SK No226195A Djaman PRESIDEN REPUEUK INDONESTA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA RENCANA AKSI PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (-) A. Penempatan Pekerja Migran Indonesia l. Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. l. Menyusun pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan penyederhanaan waktu verifrkasi atas permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia. Tersusunnya pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan verifrkasi dokumen dan lapangan atas surat permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia. Agu.stus 2024 Kementerian Ketenagakerjaan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No 125371C 6. Kementerian . . . PRESIDEN REPUBUK INDONESTA 2- Sasaran Kegiatan Keluaran Target WaLtu Penyelesaian Instaasl Penanggung Jawab Penduluag (i) (ii) (iii) (i") (v) (vi) Kementerian Perhubungan Sekretariat Kabinet Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum bekerja bag Peke{a Migran Indonesia. Hasil evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum beke{a bag Pekerja Migran Indonesia. Desember 2024 l. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Kementerian Ketenagakerjaan

  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Perdagangan
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Sekretariat Kabinet
  6. Implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2O23 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Peke{a Migran Indonesia di lingkungan Badan Hasil implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di sampai dengan Desember 2024 Badan Pelindungan Pekeq'a Migran Indonesia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  7. Kementerian Ketenagakerjaan
  8. Sekretariat Kabinet SK No 125238 C Pelindungan . . . FRESIOEN REPUBUK INOONESIA -3 Sasaran Keglatan Keluaran Target YaLtu Penyelesaian Instansl Peranggung.Iawab Pendukung (i) (ii) (iii) (M (v) (vi) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merrgenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Peke4'a Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari ke{a setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia. lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Pekeq'a Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari keq'a setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian. penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia. SK No 125239 C
  9. Melakukan . . . FRESIDEN REPUBUK INDONESTA -4 Sasararr Kegiatan Keluaran Target Slaktu Penyelesaian Instansl Penangguag Jawab Pendukuag (i) (ii) (iii) (iv) (v) (-)
  10. Melakukan evaluasi standar pe{anjian penempatan untuk skema penempatan P to P. Tersusunnya penyempumaan standar pe{anjian penempatan untuk skema penempatan P to P. Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
  11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  12. Kementerian Dalam Negeri
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Sekretariat Kabinet
  15. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  16. Melakukan evaluasi standar pefanjian penempatan untuk skema penempatan Pemerintah. Tersusunnya penyempurnaan standar Perjanjian Penempatan untuk skema penempatan Pemerintah. Desember 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  17. Kementerian Ketenagakerjaan
  18. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  19. Kementerian Dala:rr Negeri
  20. Sekretariat Kabinet SK No 125373C
  21. Melakukan . . . FRESIDEN REPUEUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Peaanggung Jawab (i) (ii) (iii) (i") (v) (vr)
  22. Melakukan standardisasi ke{a. evaluasi pe{anjian Tersusunnya penyempurnaan standar perjanjian kerja. Desember 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  23. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  24. Kementerian Ketenagakerjaan
  25. Kementerian Luar Negeri
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  28. Kementerian Dalam Negeri
  29. Sekretariat Kabinet
  30. Pemberian informasi peluang Penempatan Pekerl'a Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pameran pasar kerja luar negeri dan Tersusunnya Instrumen kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam pemberian informasi peluang sampai dengan J:.:.ll2024
  31. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  32. Kementerian Dalam Negeri
  33. Kementerian Ketenagakerjaan
  34. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  35. Sekretariat Kabinet SK No 125241C sosialisasi . . . FRESIDEN REPUEUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaku Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab PenduLung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) sosialisasi informasi pasar ke{a, tata cara penempatan, pelindungan jaminan sosial, dan kondisi kefa di luar negeri. Perrempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pameran pasar kerja luar negeri dan/atau sosialisasi informasi pasar kerja, tata cara penempatan, petndungan jaminan sosial, dan kondisi kerja di luar negeri.
  36. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  37. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  38. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan
  39. Penyederhanaan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara Penempatan Pekefa Migran Indonesia yang antara lain September 2O24 Kementerian Ketenagakefaan
  40. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  41. Kementerian Dalam Negeri
  42. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  43. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK No 125374 C penyederhanaan . . . FRESIDEN R,EPUBUK INDONESIA -7 Sasaran Kegiatan Keluaran Target Wattu Penyelesalan Instangi Penanggung .Iawab Pe (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) penyederhanaan verifikasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai domisili Calon Pekerja Migran Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
  44. Sekretariat Kabinet
  45. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  46. Pemerintah Daerah Provinsi
  47. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125243C
  48. Kemudahan . . . PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Yaktu Penyelesatran Iastansl Penaaggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (rq (v) (vi)
  49. Kemudahan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia. Pelayanan digital bagi proses pelayanan paspor termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  50. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  51. Kementerian Luar Negeri
  52. Kementerian Dalam Negeri
  53. Kementerian Ketenagakefaan
  54. Kementerian Perdagangan
  55. Sekretariat Kabinet
  56. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  57. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125244C
  58. Implementasi . . . PR,ESIDEN REPUBUK INDONESIA -9 Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (M (v) (vr) l O.Implementasi kemudahan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bag Calon Pekerja Migran Indonesia. Hasil implementasi pelayanan surat keterangan catatan kepolisian baqi Calon Peke4'a Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan lokasi domisili melalui surat keterangan catatan kepolisian online,stxat keterangan catatan kepolisian mobile/kelilirtg, atau dapat dikuasakan kepada perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan memberangkatkan dibuktikan dengan lampiran surat izin J:uln2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia
  59. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  60. Kementerian Dalam Negeri
  61. Kementerian Ketenagakerjaan
  62. Sekretariat Kabinet
  63. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125245 C perusahaan . . . FRESIDEN R,EPUELIK INDONESIA Target WaLtu (i) (vr) 1 1. Penyesuaian persyaratan dokumen visa kerja. l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  64. Kementerian Luar Negeri
  65. Kementerian Dalam Negeri
  66. Kementerian Perdagangan
  67. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  68. Sekretariat Kabinet
  69. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  70. Tersusunnya . . . SK No 125245 C FRESIDEN REPUEUK INDONESIA
  • 11-. Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waltu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Peadukr,rng (i) (ii) (iii) (iv) (v) ("r)
  1. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang antara lain persyaratan dokumen visa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan negara tduan penempatan. Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Ketenagakerjaan
  4. Kementerian Luar Negeri
  5. Kementerian Dalam Negeri
  6. Kementerian Perdagangan
  7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  8. Sekretariat Kabinet SK No 125247 C 12.Optimalisasi... FRESIDEN REFUIUK INDONESIA Kegiatan
  9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  12. Sekretariat Kabinet I 2 . Optimalisasi pembentukan dan pelayanan LTSA termasuk mal pelayanan publik. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, yang antara lain mengatur optimalisasi pembentukan dan pelayanan di LTSA Pekerja Migran Indonesia termasuk mal pelayanan publik. Agu.stus 2024 Kementerian Ketenagakerjaan Target trIaltu (i) (iii) (iv) (v) SK No 125248 C
  13. Peningkatan . . . I FR,ESIOEN REFUEH( INDONES'A Sasaran Kegiatan Keluaraa Target Wattu Penyelesaian Instansi Peaanggung.Iawab Pe (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vr) l3.Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan.
  14. Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dan tanpa dikenakan biaya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
  15. Pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dilakukan sejak 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia dinyatakan lengkap. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekeq'a Migran Indonesia
  16. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  17. Kementerian Ketenagakerjaan
  18. Kementerian Dalam Negeri
  19. Kementerian Luar Negeri
  20. Kementerian Perdagangan
  21. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  22. Kementerian Perhubungan
  23. Sekretariat Kabinet
  24. Kepolisian Negara Republik Indonesia lO.Pemerintah Daerah Provinsi I 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  25. BPJS Ketenagakerj aan 13.BPJS Kesehatan SK No 125249G
  26. Standardisasi . . . PR,ESIDEN REFUEUK INDONESIA -L4- Sasaran Keglatan Keluaran Target Wahu Penyelesaian Instansl Penangguag Jawab Pendulung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) I 4 . Standardisasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perneriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia. Tersusunnya penyemPurnaan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia. September 2024 Kementerian Kesehatan
  27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  28. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  29. Kementerian Ketenagake{aan
  30. Kementerian Dalam Negeri
  31. Sekretariat Kabinet
  32. Badan Pelindungan Peke{ a Migran Indonesia
  33. Perluasan kesempatan kerja di luar negeri. Peningkatan kerja sama luar negeri dalam rangka Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil asesmen dan penyampaian rekomendasi oleh Perwakilan Republik Indonesia ke Pemerintah sampai dengan Desember 2024 Kementerian Luar Negeri
  34. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  35. Kementerian Ketenagakerjaan
  36. Kementerian Perdagangan SK No 125250C Pusat . . . PRES!DEN R,EPUBUK INDONESTA (i) (v) (vi) Pusat terkait pemenuhan kriteria negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  37. Sekretariat Kabinet
  38. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  39. Kemudahan akses biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  40. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang mudah diakses dan murah, sesuai dengan kebutuhan biaya penempatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  41. Terwujudnya peningkatan realisasi KUR PMI kepada Calon Peke{a Migran Indonesia melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholder utamanya yang berkaitan dengan kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiarr
  42. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  43. Kementerian Ketenagakefaan
  44. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  45. Kementerian Keuangan
  46. Sekretariat Kabinet
  47. Badan Pelindungan Pekef a Migran Indonesia
  48. Calon . . . SK No 125375 C FR,ESIDEN REFUELIK INDONES]A -L6- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansl Penanggung .Iawab Pendutung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (vi)
  49. CaTon Pekerja Migran Indonesia dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat sebagai salah satu sumber pembiayaan penempatan keq'a di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
  50. Besaran plafon pinjaman KUR PMI sesuai dengan strultur biaya penempatan yang telah ditetapkan oleh SK No 125252 C Pemerintah . . . FRESIOEN NEFUEUK INDONES]A (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pemerintah untuk masing-masing negara tujuan penempatan.
  51. Pencairan KUR PMI dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahapan proses pengurusan dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan penilaian objektif penyalur kredit usaha ralryat.
  52. Evaluasi . . . SK No 125253 C FRESIOEN REFUEUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Xlaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (0 (ii) (iii) (M (v) (vi)
  53. Evaluasi implernentasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil evaluasi implementasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Peke{a Migran Indonesia. Ol<rtober 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 1, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  54. Kementerian Ketenagakeq'aan
  55. Kementerian Luar Negeri
  56. Kemerrterian Perdagangan
  57. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  58. Kementerian Kesehatan
  59. Sekretariat Kabinet
  60. Pemerintah Daerah Provinsi
  61. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125254C
  62. Peningkatan . . . t FRESIDEN REFUEUK INDONES]A Sagaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Iastansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (rg (v) (vi)
  63. Peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia. l. Penyediaan fasilitas pelatihan/pendidikan dan sertifrkasi kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Tersusunnya Penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pendidikan dan pelatihan ke{a bagi Calon Peke{a Migran Indonesia di luar negeri, termasuk standardisasi kompetensi instruktur, biaya, kurikulum/ silabus, serta sarana dan prasarana pelatihan. Desember 2O24 Kemerrterian Ketenagakerjaan l. Kemerrterian Koordinator Bidang Perekonomian
  64. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  65. Kementerian Dalam Negeri
  66. Sekretariat Kabinet
  67. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  68. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  69. Pemerintah Daerah Provinsi
  70. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125255 C
  71. Pelaksanaan . . . FRESIDEN REPUILIK INDONESIA
  72. Meningkatnya mutu pelatihan pada lembaga pelatihan ke{a melalui bimbingan teknis.
  73. Meningkatnya lembaga pelatihan kefa yang menyelenggarakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terakreditasi. Desember 2O24 Kementerian Ketenagakerjaan
  74. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  75. Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan
  76. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  77. Sekretariat Kabinet
  78. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  79. Pemerintah Daerah Provinsi
  80. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
  81. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kef a. Jawab (ii) (iii) (iv) (v) SK No 125256C
  82. Pengembangan . . . ,( FRESIDEN REFUEUK INOONESIA
  83. Kementerian Ketenagakerjaan
  84. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  85. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  86. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  87. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  88. Sekretariat Kabinet
  89. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (i) (ii) (M
  90. Tersedianya skema sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai permintaan negara tqiuan penempatan.
  91. Integrasi sistem layanan penerbitan sertifikasi. Desember 2O24
  92. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keq'a melalui lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. l. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan ke{a bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Daerah. Jrtli 2o24
  93. Kementerian Koordinator Perekonomian
  94. Kementerian Negeri Bidang Dalam
  95. Kementerian Ketenagakerjaan
  96. Sekretariat Kabinet
  97. Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
  98. Pemerintah Daerah Provinsi SK No 125257 C 2.Terjalinnya... FNESIDEN REFUEUK INDONESIA tlasaran Kegiatan Keluaran Target Wahu Penyelesalan Instansi Penangguag .Iawab Pendukung (i) (il) (iii) (iv) (v) (vi)
  99. Terjalinnya ke{a sama pemerintah daerah dengan lembaga pelatihan kefa swasta yang terakreditasi.
  100. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  101. Pemanfaatan program kartu prakerja sebagai dukungan akses pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Program kartu prakerja sebagai dukungan komplementer akses pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian l. Kementerian Ketenagakerjaan
  102. Kemerrterian Keuangan
  103. Sekretariat Kabinet
  104. Badan Pelindungan Pekeri a Migran Indonesia
  105. Kemudahan pelayanan keberangkatan dan kedatangan Pekerja Migran Indonesia.
  106. Perluasan layanan verifrkasi dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia di embarkasi bagi Pekerja Migran Indonesia. Proses layanan verifikasi di embarkasi lebih mudah, cepat, dan aman serta embarkasi dan debarkasi internasional memiliki fasilitas autogate di beberapa titik yakni Bandara Soekarno Hatta, sampai dengarr Desember 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  107. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  108. Kementerian Dalam Negeri
  109. Kementerian Perhubungan
  110. Kementerian BUMN SK No 125258 C Bandara Juanda . . . FF,ESIDEN REPUELIK INDONESIA Sasaran Kegiataa Keluaraa Target YaLtu Penyelesalan Instaasl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (19 (v) (vr) Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, dan Bandara Hang Nadim, serta pelabuhan di Batam.
  111. Kementerian Ketenagakerjaan
  112. Sekretariat Kabinet
  113. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  114. Perluasan help desk bag1 Pekerja Migran Indonesia di embarkasi dan debarkasi internasional termasuk pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara. Penyediaan lelp desk yang menyediakan informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan Peke{a Migran Indonesia, tidak hanya di bandara namun juga pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  115. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  116. Kementerian Dalam Negeri
  117. Kementerian Perhubungan
  118. Kementerian BUMN
  119. Kementerian Ketenagakerjaan
  120. Sekretariat Kabinet
  121. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  122. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan SK No 125259 C
  123. Peningkatan . . . FRESIDEN REPUEUK INOONESIA -24 Sasaran (1) Koglataa Inctansl Koluaraa Terg€t Wektu Penyelesaian Penangguag .Iawab Peadutung (M (v) (vi) (ii) (iii) l. Sosialisasi dan implementasi regu.lasi mengenai kebiiakan dan pengaturan impor, dalam rangka kelancaran arus kedatangan barang milik Pekerja Migran Indonesia.
  124. Sosialisasi dan implementasi pemberian insentif frskal atas barang milik Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan] Desember 2024
  125. Kementerian Keuangan
  126. Kementerian Perdagangan
  127. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  128. Kementerian Perhubungan
  129. Kementerian BUMN
  130. Kementerian Ketenagakerjaan
  131. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  132. Peninglatan kelancaran dan kemudahan atas kedatangan bara:rg irnpor milik Pekerja Migran Indonesia. SK No 119052 C B. Pelindungan . . . PRESIOEN REPUEUK INDONESIA
  • 25.- (i) B. Pelindungan Pekef a Migran Indonesia l. Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerj aan bag Pekerja Migran Indonesia.
  1. Pembukaan pengembangan layanan Ketenagakerjaan. dan kanal BPJS l. Tersedianya kanal layanan informasi interaktif bagr Pekerja Migran Indonesia di Indonesia dan negafa penempatan.
  2. Perluasan unit layanan representatif BPJS Ketenagakerjaan di 4 (empat) negara atau wilayah sesuai dengan ketentuan di negara atau wilayah setempat. Desember 2024
  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan
  4. BPJS Ketenagakerj aan
  5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  6. Kementerian Ketenagakerjaan
  7. Kementerian Luar Negeri
  8. Kementerian Perdogangan
  9. Kementerian Dalam Negeri
  10. Kementerian BUMN
  11. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  12. Sekretariat Kabinet
  13. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125261C
  14. Pengembangan . . . FR.ESIDEN REFUELIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendulung (1) (ii) (iii) (M (v) (vr)
  15. Pengembangan unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di bandara, pelabuhan, dan/ atau pos lintas batas negara.
  16. Terwujudnya penguatan interoperabilitas berbagai sistem terkait Pekerja Migran Indonesia untuk penelusuran kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara bertahap. SK No 125262C
  17. Perluasan . . . FRESIOEN REPUEUK INDONESTA Kementerian Luar Negeri I Koordinator Bidang Perekonomian
  18. Kementerian Ketenagake{aan
  19. Kementerian Perdagangan
  20. Sekretariat Kabinet
  21. Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
  22. BPJS Ketenagakerj aan
  23. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  24. BPJS Ketenagakerj aan
  25. Kemen Koordinator Bidang Perekonomian
  26. Kementerian Ketenagakerjaan
  27. Kementerian Perdagangan
  28. Kementerian Luar Negeri
  29. Selrretariat Kabinet
  30. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (i) (ii)
  31. Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bag Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di negara penempatan. l. Tersedianya kanal layanan daftar dan layanan bayar secara digital melalui portal peduli Warga Negara Indonesia (WND. Agustus 2O24
  32. Penjajakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga asuransi atau jaminan sosial yang ada di negara penempatan. SK No 125376 C PRESIOEN REPUEUK INDONESIA Sasaran Kegtatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instaasl Penaaggung Jawab PenduLung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
  33. Optimalisasi kepesertaan dan layanan jaminan sosial kesehatan bag Pekefa Migran Indonesia. Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagr Pekerl'a Migran Indonesia pada masa sebelum bekerja dan setelah pulang ke Indonesia. Tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagr Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagr Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum beke{a dan setelah pulang ke Indonesia serta jaminan sosial kesehatan bagr anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia. September 2024 Kementerian Kesehatan
  34. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  35. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  36. Kementerian Ketenagakerjaan
  37. Kementerian Luar Negeri
  38. Kementerian Perdagangan
  39. Sekretariat Kabinet
  40. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  41. BPJS Kesehatan SK No 125377 C
  42. Advokasi . . . PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
  • 29.- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waltu Penyelesaian Instansl Peaanggung Jawab Pend (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
  1. Advokasi dan pembelaan Pekerja Migran Indonesia.
  2. Peningkatan pelayanan bantuan hukum bag Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri.
  3. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasilitasi bantuan hukum bog' Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia.
  4. Pendataan dan pelaporan Peke{a Migran Indonesia yang diberikan fasilitasi pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasittasi bantuan hukum bagi Pekeq'a Migran Indonesia bermasalah di luar neqeri. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Luar Negeri
  5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  6. Kementerian Ketenagakerjaan
  7. Kementerian Perdagangan
  8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  9. Sekretariat Kabinet
  10. Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
  11. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125265 C 2.Peningkatan... FF.ESIDEN REFUELIK INOONESlA Sasaran Keglatan Keluaran Target Slaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
  12. Peningkatan pelayanan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri. l. Penanganan permasalahan bag Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri.
  13. Pendataan dan pelaporan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri. sampai dengan Desember 2O24
  14. Kementerian Dalam Negeri
  15. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  16. Kementerian Ketenagakerjaan
  17. Sekretariat Kabinet
  18. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125266C 4.Fasilitasi... FRESIDEN REPUELIK INDONESTA Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesalan Instansl Pcnanggung Jawab Pendukung (0 (ii) (iii) (rq (v) (vi)
  19. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam situasi khusus yang meliputi: a. te{adi bencana alam, wabah penyakit, dan perang; b. pendeportasian besar-besaran; dan/atau c. negara penempatan tidak lag men-jarnin keselamatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah. Menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah. Tersusunnya penyempurnuran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga ke{a Indonesia bermasalah, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia antara lain: September 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  21. Kementerian Ketenagake{aan
  22. Kementerian Luar Negeri
  23. Kementerian Dalam Negeri
  24. Kementerian Perdagangan
  25. Kementerian Sosial
  26. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  27. Kementerian Perencanaan Pembangu.nan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  28. Sekretariat Kabinet lO.Badan Pelindungan Pekeria Migran Indonesia SK No 125378C a.fasilitasi... FRESIDEN REFUEUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instarrsl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) k) (-) a. fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi oleh Perwakilan Republik Indonesia; dan b. fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. I l.Kepolisian Negara Republik Indonesia
  29. Pemerintah Daerah Provinsi
  30. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125268 C 5.Fasilitasi... PRESIDEN R,EPUEUK INDONESTA
  31. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah.
  32. Evaluasi fasilitas kepulangan Peke{a Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema P to P.
  33. Hasil evaluasi fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  34. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulangan oleh perusahaan Penempatan Peke{a sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Ketenagakerjaan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  35. Kementerian Luar Negeri
  36. Kementerian Dalam Negeri
  37. Kementerian Perdagangan
  38. Sekretariat Kabinet
  39. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  40. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  41. Pemerintah Daerah Provinsi
  42. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indonesia. SK No 125379 C
  43. Evaluasi I PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA Saearan Kegtatan Keluaraa Target trIaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
  44. Evaluasi fasilitas kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatamya melalui skema untuk kepentingan perusahaan sendiri. l. Hasil evaluasi fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan.
  45. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulangan oleh perusahaan. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
  46. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  47. Kementerian Luar Negeri
  48. Kementerian Perdagangan
  49. Kementerian Dalam Negeri
  50. Sekretariat Kabinet
  51. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  52. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  53. Pemerintah Daerah Provinsi
  54. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125270 C 3.Evaluasi... PRESIDEN REPUEUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instarrsl Penanggung Jawab PenduLung (r) (ii) (iii) (iv) (v) (-)
  55. Evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
  56. Hasil evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
  57. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan. sampai dengan Desember 2024
  58. Kementerian Ketenagakerjaan
  59. Kementerian Luar Negeri
  60. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  61. Kementerian Perdagangan
  62. Sekretariat Kabinet
  63. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  64. Pemerintah Daerah Provinsi
  65. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125380 C
  66. Menyusun . . . FRESIDEN REPUEUK INDONESTA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instansl Penaaggung .Iawab Pendukuag (4 (ii) (iii) (i") (v) (vr)
  67. Menyusun pedoman kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (G to G dart G to . Tersusunnya protokol pemulangan Pekef a Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi. Jwli2024 Kementerian Luar Negeri l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  68. Kementerian Perdagangan
  69. Kementerian Ketenagakerjaan
  70. Sekretariat Kabinet
  71. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  72. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  73. Kantor Staf Presiden
  74. Pemerintah Daerah Provinsi
  75. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125381C
  76. Evaluasi . . . FRESIDEN REFUELIK INDONESIA
  77. Evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (G fo G dan Gto .
  78. Penyempurnaan layanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari negara tduan penempatan ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  79. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  80. Kementerian Perdagangan
  81. Kementerian Ketenagakerjaan
  82. Sekretariat Kabinet
  83. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  84. Kantor Staf Presiden
  85. Pemerintah Daerah Provinsi
  86. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125273 C
  87. Pendataan . . . FRESIDEN REPUELIK INDONESIA
  88. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari embarkasi ke debarkasi oleh Kementerian Luar Negeri. (1) (iv) (vr) sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Luar Negeri
  89. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  90. Kementerian Perdagangan
  91. Kementerian Ketenagakerjaan
  92. Sekretariat Kabinet
  93. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  94. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  95. Kantor Staf Presiden
  96. Pemerintah Daerah Provinsi
  97. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3.Pendataan... SK No 125274C PRESIDEN REPUEUK INDONESTA Sasaraa Kegiatan Keluaran Target trIaltu Penyelesalan Iastansl Peranggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (v1)
  98. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  99. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  100. Kementerian Perdagangan
  101. Kementerian Ketenagakerjaan
  102. Sekretariat Kabinet
  103. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  104. Kantor Staf Presiden
  105. Pemerintah Daerah Provinsi
  106. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125275 C
  107. Penguatan . . . FRESIDEN REPUILIK TNDONES]A Inctansl Sasatan Kcluara.a Menyusun kajian mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. Peadutung Targot Waltu Peayelesalaa Peaerggung.Iawab Kegiatan (vi) (v) (iii) (iv) (ii)
  108. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  109. Kementerian Luar Negeri
  110. Kementerian Perdagangan
  111. Kementerian Keuangan
  112. Selrretariat Kabinet
  113. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  114. BPJS Kesehatan
  115. BPJS Ketenagakerj aan Desember 2024
  116. Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan
  117. Kementerian Ketenagakerjaan
  118. Kementerian Kesehatan Hasil kajian mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bag Pekerja Migran Indorresia di negara penempatan.
  119. Penguatan kebijakan mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. SK No 119055 C C. Pengawasan . . . FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -4L- Sasaraa Kegiatan Keluaran Target Wahu Peayelesalan Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (vt) C. Pengawasan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  120. Penataan proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah. Penguatan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia. Meningkatnya kapasitas peran pengantar kerja/ aparatur Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia. Desember 2024 Kementerian Ketenagake{aan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  121. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  122. Kementerian Dalam Negeri
  123. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ttansmigrasi
  124. Sekretariat Kabinet
  125. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  126. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  127. Pemerintah Daerah Provinsi
  128. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lO. Pemerintah Desa SK No 125382 C
  129. Pemberantasan . . . FR.ESIDEN REPUEUK INDONESTA
  130. Pemberantasan praktik pungutan liar dalam pelayanan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan pengawasan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  131. Penguatan peran dan fungsi satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  132. Meningkatnya fungsi pengawasan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 1, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  133. Kemerrterian Ketenagakerjaan
  134. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  135. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  136. Kementerian Dalam Negeri
  137. Sekretariat Kabinet
  138. Tentara Nasional Indonesia
  139. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  140. Badan Intelijen Negara
  141. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  142. Pemerintah Daerah Provinsi
  143. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125278 C 3.Pencegahan... FFESIDEN REFUBLTK INDONESTA Sasaran Keglatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instangl Penangguag Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vl)
  144. Pencegahan dan penindakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural.
  145. Pencegahan terhadap Peke{a Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan secara nonprosedural di tempat pemeriksaan imigrasi.
  146. Penindakan terhadap para pihak yang membantu melakukan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural. l. Penandaan nomor induk kependudukan atau paspor Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan dengan sengaja secara nonprosedural pada sistem keimigrasian untuk pencegahan keberangkatan Penempatan Peke{a Migran Indonesia secara nonprosedural. sampai dengan Desember 2024 l. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  147. Kepolisian Negara Republik Indonesia l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  148. Kementerian Ketenagakerjaan
  149. Kementerian Dalam Negeri
  150. Sekretariat Kabinet
  151. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  152. Pemerintah Daerah Provinsi
  153. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125279 C 2.Penegakan... PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Wahu Perryelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (19 (v) (vr)
  154. Penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secafa nonprosedural.
  155. Penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Penguatan pelayanan dan penegakan hukum bag sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kefa sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Jttli 2o24 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  156. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  157. Kementerian Ketenagakerjaan
  158. Sekretariat Kabinet
  159. Badan Pelindungan Pekef a Migran Indonesia
  160. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125383 C D. Pelaksana . . . PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (") (ri) D. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendukung Penempatan Pekerja Migran Indonesia Peningkatan profesionalitas pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung. Evaluasi kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  161. Publikasi laporan kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  162. Tersusunnya daftar perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang berkinerja baik dan dikenai sanksi. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
  163. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  164. Kementerian Luar Negeri
  165. Kementerian Perdagangan
  166. Sekretariat Kabinet
  167. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  168. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap: a. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan darrr latau Publikasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dart latau pemeriksaan psikologi, dan fasilitas yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi Desember 2024 Kementerian Kesehatan
  169. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  170. Kementerian Ketenagakerjaan
  171. Sekretariat Kabinet
  172. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125399 C pemeriksaan . . . PP,ESIDEN REPUEUK INDONESIA [Fr-:]Ttl (i) (v) (vi) bag Calon Peke{a Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
  173. Pemerintah Daerah Provinsi
  174. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Publikasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan swasta yang melaksanakan program pelatihan kerja bag Calon Peke{a Migran Indonesia. Ju,t2024 Kementerian Ketenagakerjaan
  175. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  176. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  177. Sekretariat Kabinet
  178. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
  179. Evaluasi . . . SK No 125384C FRESIDEN REPUBUK INDONESIA
  180. Evaluasi mitra usaha dan pemberi kerja.
  181. Tersusunnya pedoman penetapan daftar mitra usaha dan pemberi ke{a bermasalah di luar negeri.
  182. Publikasi daftar mitra usaha yang bermasalah dan tidak bermasalah. Desember 2O24
  183. Kementerian Ketenagakerjaan
  184. Kementerian Negeri
  185. Kementerian Perdagangan
  186. Baden Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Luar (i) E. Pendataan Pekerja Migran Indonesia
  187. Pendataan Pekerja Migran Indonesia. l. Peningkatan kemudahan lapor diri pada portal peduli WNI. Pengembangan portal peduli WNI termasuk aplikasi gawai. sampai dengan Jr;.li 2o24 Kementerian Luar Negeri
  188. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  189. Kementerian Perdagangan
  190. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  191. Kementerian Ketenagakerjaan SK No 125385 C 5.Kementerian... PRESIDEN REPUBUK INDONESTA Sasaran Keglatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Peaanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (v) (vr)
  192. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  193. Sekretariat Kabinet
  194. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  195. Pemberian kemudahan ba$ Peke{a Migran Indonesia tanpa dokumen yang melakukan lapor diri. Pelayanan pemberian paspor bagi Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen di seluruh Perwakilan Republik Indonesia dengan percontohan di Arab Saudi. sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Luar Negeri
  196. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  197. Kementerian Perdagangan
  198. Kementerian Keuangan
  199. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  200. Sekretariat Kabinet SK No 125386C
  201. Pemulihan . . . PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (") (vi)
  202. Pemulihan jati diri Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil berbasis nomor induk kependudukan.
  203. Terwujudnya kepastian pelindungan jati diri Pekerja Migran Indonesia.
  204. Pernartfaatan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan/nomor identitas tunggal di setiap Perwakilan Republik Indonesia. sampai dengan Desember 2024
  205. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  206. Kementerian Dalam Negeri
  207. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  208. Kementerian Ketenagakerjaan
  209. Kementerian Luar Negeri
  210. Kementerian Perdagangan
  211. Sekretariat Kabinet
  212. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  213. Integrasi data Pekerja Migran Indonesia. Tersedianya data Pekerja Migran Indonesia secara periodik. sampai dengan Desember 2024
  214. Kementerian Ketenagakerjaan
  215. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  216. Badan Pusat Statistik
  217. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  218. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  219. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan SK No 125394 C
  220. Kementerian . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (") (vi)
  221. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
  222. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  223. Kementerian Sosial
  224. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia B. Kementerian Dalam Negeri
  225. Kementerian Perdagangan
  226. Kementerian Luar Negeri SK No 125395 C 1 1. Kementerian . PRES IDEN REFUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) ("i) 1 1. Kementerian Keuangan 12.Kernenterian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  227. Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 4. Kementerian Kesehatan 1 5. Sekretariat Kabinet
  228. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  229. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1 8. BPJS Ketenagakerjaan
  230. BPJS Kesehatan SK No 125396 C 2.Pengembangan... PRES IDEN REtrUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
  231. Pengembangan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Integrasi sistem data dan informasi sistem informasi administrasi kependudukan, sistem informasi ketenagakerjaan, sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pendaftaran online mandiri pada sistem BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sistem informasi manajemen keimigrasian, portal peduli WNI, dan sistem informasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara bertahap. Tersedianya sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang modern, mudah, sederhana, dan praktis melalui penggunaan data secara interoperabilitas dan terintegrasi secara elektronik. sampai dengan Desember 2024
  232. Kementerian Ketenagakerjaan
  233. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  234. Kementerian Luar Negeri
  235. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  236. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  237. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  238. Kementerian Perencanaa.n dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
  239. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  240. Kementerian . SK No 125397 C FRES IDEN REFUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (") (vi)
  241. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  242. Kementerian Dalam Negeri
  243. Kementerian Perdagangan
  244. Kementerian Keuangan
  245. Kementerian Pemberdayaan Perempu€Ln dan Pelindungan Anak 1 1. Kementerian Sosial 12 .Kernenterian Komunikasi dan Informatika 1 3. Kementerian Kesehatan
  246. Sekretariat Kabinet
  247. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125398 C
  248. Badan . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Jawab 16.Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1 7. BPJS Ketenagakerj aarr 18.BPJS Kesehatan Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum,
  • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd SK No 125370 C Djaman

Pasal 2

(1) Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi.

Pasal 3

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebrgai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2) Rencana... SK No 230388 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pen5rusunan: a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; b. rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah . provinsi; dan c. rencaha kerja dan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sasaran; b. kegiatan; c. keluaran; d. target waktu penyelesaian; dan e. instansi penanggung jawab dan instansi pendukung. (41 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. '

Pasal 4

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pertama kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam periode talrun 2024. l2l Rencana Aksi untuk periode selanjutnya dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentqan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(l) Gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Bupati/wali kota menyampaikan kepada gubernur laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. SK No230389A (3) Menteri/pimpinan . . . PRESTDEN NEPUBLIK INDONESIA (3) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan eva-luasi sesuai dengan Rencana Aksi kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta menghimpun laporan terkait Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 8

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).