BADAN OTORITA PENGELOLA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

• Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kawasan Food Estate Sumatera Utara adalah kawasan yang diperuntukan bagt peningkatan penyediaan pangan nasional pada sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di wilayah Sumatera Utara yang menerapkan teknologi pertanian tepat guna berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berwawasan lingkungan yang dikelola secara profesional oleh kelembagaan dan manajemen yang kuat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

1. Wilayah Otoritatif adalah areal yang menjadi bagian dari Wilayah Koordinatif Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang hak pengelolaannya diberikan kepada Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara untuk dikembangkan sebagai lokasi perkantoran, infrastruktur, flasilitas pendukung, dan lahan kerja sama budi daya pertanian di Kawasan Food Estate Sumatera n Utara.

2. Wilayah Koordinatif adalah areal Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang pengelolaan pembangunan dan pengembangannya dikoordinasikan oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

3. Cakupan Kawasan adalah area yang akan dibangun dan dikembangkan menjadi Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang dihasilkan dari seleksi proses tumpang susun dengan informasi geospasial.

4. Kawasan . . .

SK No243536A

REFUEUK INDONESIA

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal bukan Kawasan Hutan.
3. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/ atau bukan merupakan aset barang milik negara/ barang milik daerah.
4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
5. Tanah Hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I 1. Menteri Koordinator adalah menteri yang mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional.

BABII ...

SK No243537 A

T,EFUBUK TNDONESIA

(1) Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan

Kawasan Food Estate Sumatera Utara, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(2) Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera

Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate

Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara;
• sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Bstate Sumatera Utara;
• pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan di Wilayah Otoritatif; dan
• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan di Wilayah Koordinatif. BABIII ...

SK No243538A

REPUBLIK INDONESIA

Susunan organisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estcte Sumatera Utara terdiri atas:

• Dewan Pengarah; dan
• . Badan Pelaksana.

Bagial 11"6r" Dewan Pengarah

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara, serta sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Food Estate dan Sumatera Utara dengan kementerian/lembaga Pemerintah Daerah.

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

• Ketua: Menteri Koordinator;
• Ketua pelaksana: Menteri;
• Anggota:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 5.menteri...

SK No243539A

REFUBUK INDONESIA

1. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
2. menteri yang urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan;
4. menteri yang urLrsan pemerintahan di bidang tata ruang;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
6. menteri yang urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; 1 1. menteri yang urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
7. menteri yang urusan pemerintahan di bidang investasi;
8. kepala badan yang melaksanalan tugas pemerintahan di bidang pangan;
9. kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerap4n, serta invensi dan inovasi;
10. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geolisika; dan
11. Gubernur Sumatera Utara.

(l) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat

oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada salah satu unit organisasi Kementerian Koordinator.

(3) Sekretariat . . .

SK No 23540 A

FNESIDEN

NEFUEUK INDONESIA

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

ex olficio dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi Kementerian Koordinator.

B"gian Ketiga Badan Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan satuan kerja di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan di Wilayah Otoritatif serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan di Wilayah Koordinatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan dan pengembangan di Kawasan Food Estafe Sumatera Utara;
• perumusan strategi operasional pembangunan dan pengembangan di Wilayah Otoritatif;
• pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan di Wilayah Koordinatif;
• fasilitasi sarana prasarana dan penyelenggaraan layanan pengelolaan di Kawasan Food Estate Sumatera Utara; dan
• pelaksanaan . . .

SK No 243541A

REPUEUK INDONESIA

e pelaksanaan tugas lain terkait pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 terdiri atas:

• pemimpin;
• unsur pembantu pemimpin; dan
• unsur pelaksana.

(1) Pemimpin sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya

lagi pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Presiden.

(l) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengarah.

(2) Unsur pembantu pemimpin dan unsur pelaksana Badan

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berlokasi di Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(1) Pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan unsur

pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/ atau non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aparatur. . .

SK No243542A

PRESIDEN

R.EPUBLIK INDONESIA

(2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Proses administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara

yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat(21yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.

(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pemimpin dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum

masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme pemberhentian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal2l...

SK No 243001 A

FEPUBUK TNDONESTA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengarah dan mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(l) Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

• Wilayah Otoritatif; dan
• Wilayah Koordinatif.

(2) Wilayah Otoritatif s6lagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi Cakupan Kawasan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 22 merupakan Tanah Negara yang ditetaFkan sebagai tanah Hak Pengelolaan dan/atau aset barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pelaksana.

(3) Wilayah Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi Cakupan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24...

SK No243545A

REFUEUK INDONESIA

12

(1) Perubahan Cakupan Kawasan Food Estate Sumatera

Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diusulkan oleh Badan Pelaksana kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri selaku Ketua Pelaksana dengan disertai naskah urgensi perubahannya dan kajian lingkungan hidup strategis.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah menyampaikan usulan perubahan Cakupan Kawasan Food. Estate Sumatera Utara kepada Presiden.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Presiden menetapkan perubahan Cakupan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(1) Badan Pelaksana harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan

Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. PasaJ26 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Badan Pelaksana memperhatikan kemajuan teknologi pertanian dan kelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat yang ada di Kawas arl Food Estate Sumatera Utara.

(l) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Badan Pelaksana memberikan pelayanan jasa kepada petani/kelompok tani, peternak/kelompok peternak, badan usaha, dan/atau pihak lain terkait.

(2) Atas pemberian jasa layanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28...

SK No243546A

H.EFUELIK TNDONESIA

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan petani/kelompok tani, peternak/kelompok peternak, badan usaha, dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

lembaga yang bergerak di bidang pelatihan, penelitian, inovasi, penyediaan bibit atau benih unggul, dan pengembangan teknologi pertanian.

(1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan

Kawasan Food Estate Sumatera Utara, Badan Pelaksana wajib menyusun:

• Rencana induk pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk periode tahun 2025- 2045; dan
• Rencana detail pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dimulai tahun2025-2029.

(2) Rencana induk pembangunan dan pengembangan

Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(3) Rencana detail dan pengembangan

Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran arah kebijakan rencana induk yang memuat indikatif program pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(4) Rencana . . .

SK No243547A

R,EFUELIK INDONESIA

-t4-

(4) Rencana induk dan rencana detail pembangunan dan

pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.

(5) Rencana induk dan rencana detail pembangunan dan

pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimalsud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(1) Dalam penyusunan rencana induk dan rencana detail

pembangunan dan pengembangan Kawas an Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pelaksana melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah kabupaten yang berada di Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(2) Dalam penJrusunan rencana induk dan rencana detail

pembangunan dan pengembangan Kawas an Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Badan Pelaksana dapat melibatkan akademisi, badan usaha, dan pihak terkait lainnya.

(1) Rencana induk dan rencana detail pembangunan dan

pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang berada di Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(2) Dafam hal pembangunan dan pengembangan Kawasan

Food Estate Sumatera Utara tidak sesuai atau belum diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang, dilakukan penyesuaian tata ruang dan/atau peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan. . .

SK No243548A

PTTESIDEN

REPUEUK INDONESIA

(3) Badan Pelaksana mengusulkan penyesuaian tata ruang

dan/atau peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayal (21 kepada Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

(1) Pada Wilayah Otoritatif Kawasan Food Estate Sumatera

Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21, diberikan hak pengelolaan dan wewenang kepada Badan Pelaksana untuk:

• merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
• menggunakan tanah sebagai fasilitas perkantoran, infrastruktur, serta fasilitas pendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara; dan
• mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak lain sebagai sumber penerimaan Badan Pelalsana.

(2) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Wilayah

Koordinatif Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) untuk keperluan kegiatan budi daya, bangunan, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana, pengusahaan kegiatan usaha, dan/atau operasional lainnya pada Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan dalam rangka menyelenggarakan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33...

SK No243549A

REFUBUK INDONESI,A

(1) Dalam hal terdapat aset dari kementerian/lembaga,

Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha milik negara/daerah, di dalam Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21, dilakukan:

• pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
• keda sama pemanfaatan dan/atau pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam rangka menjangkau pemanfaatan dan/ atau

pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21 yang berada di luar Wilayah Otoritatif tetapi berada di dalam Wilayah Koordinatif, Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara melakukan keda sama dan/ atau pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan

Food Estate Sumatera Utara bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35. . .

SK No243550A

REFUEUK TNDONESJA

-t7-

(1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana Ke{a dan Anggaran Badan Pelaksana

dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(l) Badan Pelaksana men5rusun laporan pembangunan dan pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara serta pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 dan Pasal 12.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ketua Dewan Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara kepada Presiden setiap I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No243551A

PRESIDEN

REFUBL]K INDONES]A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd, PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan strasi Hukurn, (

lJrl k S Djaman IK IN

SK No 243872 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

T,AMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN

FOOD ESTATE SUMATERA UTARA

PETA INDIKATIF CAKUPAN WILAYAH BADAN OTORITA PENGELOLA

KAWASAN FOOD DSTA"E SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

sesuai dengan aslinya

AN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA Perundang-undangan strasi H T.LIv* vanna Djarnan iK tt+n SK No 243873 A