JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

(1) negara yang telah seleiai melaksanakan tugas l[gqteri kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliha."I",

kesehatan. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) iuga diberikan kepada sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l jug3 diberikan kepada istri/Iuami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara.

. Pasal 3. .

SK No 243522 A

FRESIDEN

(1) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

(2) Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau

masa bulan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan dengan ketentuan:

• untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 (dua) kali masa jabatan; atau
• untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

(4) Manfaat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh penyelenggara program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ralry'at, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

. Pasal 5. .

SK No 2ll43l A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah berkoordinasi dengan:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

(1) Premi jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

(2) Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet:

• dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
• mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
• mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal9"..

SK No 2ll432A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(1) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

(2) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

(1) Untuk menjaga kualitas pelayanan penyelenggaraan

jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1 1

(1) Ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan

bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2Ol9 - 2024.

(2) Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No 211433 A

PTIESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 243523 A